Pungli di Balik Digitalisasi: Tantangan Integrasi Sistem Pelayanan Publik

Meski penerapan digitalisasi bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit dan mempercepat pelayanan, praktik pungli masih tetap eksis dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat.

Salah satu faktor utama penyebabnya adalah lambannya proses adaptasi terhadap teknologi baru oleh sumber daya manusia (SDM) di dalam instansi pemerintah. Selain itu, rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga menjadi kendala serius dalam memerangi pungli.

Digitalisasi sektor pelayanan publik seharusnya tidak hanya memangkas birokrasi yang berbelit, tetapi juga diharapkan dapat mengurangi celah bagi praktik korupsi. Proses adaptasi terhadap sistem digital sering kali memakan waktu yang lama dan tidak semua birokrat memiliki komitmen yang tinggi terhadap pencegahan korupsi. 

Menurut peneliti dari Transparency International Indonesia (TII), kegagalan utama dalam implementasi digitalisasi adalah kurangnya adaptasi sistem dan SDM yang dibutuhkan. Para pekerja di sektor publik perlu tidak hanya menguasai teknologi baru, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam menjalankan tugas mereka (tirto.id, 2024).

Mentalitas birokrasi yang masih rentan terhadap praktik korupsi juga menjadi penyebab utama eksistensi pungli. 

Transformasi digital hanya akan berhasil jika disertai dengan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan perilaku birokrasi. 

Pembenahan ini tidak hanya berhenti pada implementasi teknologi, tetapi juga pada pembinaan nilai-nilai integritas di kalangan birokrat.

Dalam konteks ini, diperlukan evaluasi mendalam terhadap pendekatan administratif yang selama ini digunakan dalam upaya pencegahan korupsi. 

Leadership yang kuat dari pemerintah dan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, juga diperlukan untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan anti-korupsi.

Pemerintah juga perlu menggandeng berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta, dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan digitalisasi di sektor publik. 

Keterlibatan aktif dari berbagai pihak akan membantu memastikan bahwa setiap implementasi teknologi baru dapat diawasi secara ketat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.