Peran Bank Indonesia dalam Mendukung Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau
Bank Indonesia (BI) memainkan peran vital dalam mendukung ekonomi-keuangan inklusif dan hijau di Indonesia. Sejarah panjang bank di Indonesia, yang diperingati setiap tanggal 5 Juli sebagai Hari Bank Indonesia, mengingatkan kita pada kontribusi signifikan bank sentral ini dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung perkembangan ekonomi nasional.
Pendirian Bank Indonesia tidak terlepas dari perjalanan panjang lembaga keuangan di Indonesia. Dimulai dengan Bank van Courant pada tahun 1746 yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang, hingga berdirinya De Javasche Bank (DJB) pada tahun 1828 yang berwenang mencetak dan mengedarkan uang Gulden di Hindia Belanda.Â
Setelah melewati berbagai perubahan, termasuk masa pendudukan Jepang yang menggantikan DJB dengan Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG), pemerintah Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946 sebagai bank sirkulasi pertama yang menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI).Â
Akhirnya, pada tahun 1953, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, Bank Indonesia diakui sebagai bank sentral Republik Indonesia.
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tugas utama untuk mengatur kebijakan moneter, mengeluarkan dan mengontrol peredaran uang, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.Â
BI juga mengawasi dan mengatur perbankan di Indonesia untuk memastikan kelancaran dan keamanan sistem perbankan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BI tidak hanya fokus pada stabilitas moneter, tetapi juga pada inklusi keuangan dan keberlanjutan lingkungan.
Keuangan Inklusif
Keuangan inklusif adalah suatu kondisi di mana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau.Â
Tujuan keuangan inklusif adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan, mengelola risiko, dan keluar dari kemiskinan.Â
Strategi keuangan inklusif di Indonesia melibatkan keterlibatan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi untuk mencapai target keuangan inklusif yang lebih tinggi.
Bank Indonesia berperan aktif dalam pengembangan ekonomi inklusif melalui empat pilar strategi: pemberdayaan ekonomi, perluasan akses dan literasi keuangan, peningkatan akses pembiayaan, serta pelindungan konsumen.Â
Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dirancang untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Dengan memberikan dukungan ini, BI berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Keuangan Hijau
Keuangan hijau, juga dikenal sebagai keuangan berkelanjutan, adalah pendekatan yang berfokus pada penggunaan sumber daya yang efisien dan rendah karbon.Â
Tujuan keuangan hijau adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.Â
Kebijakan keuangan hijau di Indonesia melibatkan insentif dan regulasi yang mendukung perbankan untuk menyalurkan pembiayaan hijau dan investasi pada infrastruktur hijau.
Bank Indonesia berperan penting dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan hijau. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan insentif berupa pelonggaran kewajiban pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Hijau (RIM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Hijau (RPI).Â
BI juga bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam menyusun kajian model bisnis untuk pengembangan UMKM hijau, guna mempersiapkan UMKM dalam bertransformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Integrasi Keuangan Inklusif dan Hijau
Keuangan inklusif dan hijau dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Keuangan inklusif dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sehingga mereka dapat mengelola risiko dan meningkatkan pendapatan.Â
Sementara itu, keuangan hijau dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.Â
Dalam praktiknya, kedua konsep ini dapat diintegrasikan melalui kebijakan yang mendukung perbankan untuk menyalurkan pembiayaan hijau dan investasi pada infrastruktur hijau.
Sebagai contoh, Bank Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan LTV hijau yang memungkinkan perbankan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengajukan pembiayaan pada properti dan kendaraan yang ramah lingkungan dengan uang muka yang lebih rendah.Â
Kebijakan ini tidak hanya mendukung inklusi keuangan tetapi juga mendorong penggunaan produk dan layanan yang ramah lingkungan.
Kesimpulan
Bank Indonesia memainkan peran krusial dalam mendukung ekonomi-keuangan inklusif dan hijau di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, BI berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan mendorong penggunaan sumber daya yang efisien dan rendah karbon.Â
Dengan demikian, BI tidak hanya berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Peringatan Hari Bank Indonesia setiap tanggal 5 Juli menjadi momentum penting untuk mengapresiasi peran dan kontribusi BI dalam membangun ekonomi-keuangan yang inklusif dan hijau di Indonesia.
Referensi:
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KSK_4224.aspx
https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/default.aspx
https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-inklusif
https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Artikel_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf
