Menengok Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Menengok Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus-menerus hadir baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Meskipun fenomena ini telah lama ada, pendekatan dalam memahaminya dan cara mengatasinya sering kali tidak mengalami perubahan signifikan. 

Kebijakan dan program yang ada sering kali masih didasarkan pada cara dan pendekatan lama, tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Di Indonesia, upaya untuk mengatasi kemiskinan masih banyak bergantung pada program Bantuan Sosial (bansos). Meskipun demikian, program ini sering kali dianggap belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen. 

Baca juga: Fenomena Kelas Menengah: Hampir Jatuh dalam Kemiskinan, Tertimpa Pinjol dan Judi Online Pula

Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp152,30 triliun, meningkat 6,08% dari tahun 2023 yang sebesar Rp143,57 triliun. Hingga akhir Mei 2024, realisasi pencairan mencapai Rp70,5 triliun, naik 12,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, program bansos ini tidak luput dari berbagai masalah. Salah satunya adalah pendataan yang tidak tepat sasaran, di mana pejabat Eselon I di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih menerima bansos. 

Selain itu, kenaikan bansos yang mendadak menjelang pemilu menimbulkan kecurigaan akan adanya pertimbangan politis yang lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan berdasarkan data yang akurat. Masalah korupsi bansos juga masih cukup besar, menyebabkan uang negara tidak sampai ke sasaran yang tepat.

Program Bansos dan Tantangan dalam Mengentaskan Kemiskinan

Baca juga: Tantangan Visi Indonesia Emas

Kegagalan program bansos ini menyebabkan target ambisius pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tidak tercapai. Hingga Maret 2024, angka kemiskinan masih tercatat sebanyak 25,22 juta orang, atau 9,03 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 279 juta jiwa. 

Presiden Joko Widodo sebelumnya menargetkan penurunan angka kemiskinan ke level 7-8 persen pada periode pertama kepemimpinannya dan 6,5-7,5 persen pada periode kedua. 

Baca juga: Program Penanggulangan Kemiskinan Prabowo-Gibran: Ambisi atau Basa-Basi?

Namun, selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, kemiskinan hanya berkurang sebesar 2,22 basis poin, dari 11,25 persen pada Maret 2014 menjadi 9,03 persen pada Maret 2024. Untuk mencapai target penurunan kemiskinan yang berada di rentang atas pada angka 7,5 persen, pemerintah masih membutuhkan penurunan sebesar 1,53 poin.

Dinamika Ekonomi dan Sosial

Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret, Ernoiz Antriyandarti, menyatakan bahwa meskipun ekonomi Indonesia masih cukup kuat di tengah ketidakpastian global, namun melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan inflasi menjadi faktor utama yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan.