Tarian Badai PHK Masal Pekerja Startup di Indonesia
Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan fenomena yang terjadi ketika hubungan kerja dihentikan karena alasan tertentu, sehingga mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Proses ini sering kali membawa dampak signifikan baik bagi pekerja maupun pengusaha.
Bagi pekerja, PHK dapat membawa dampak langsung dan berjangka panjang. Dampak langsung yang paling dirasakan adalah hilangnya pendapatan.Â
Tanpa pekerjaan, pekerja harus mencari sumber penghasilan baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses mencari pekerjaan baru ini tidak selalu mudah, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat krisis.
Kesulitan ini dapat menyebabkan stres dan ketidakpastian, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik pekerja.Selain itu, PHK juga dapat mempengaruhi rencana jangka panjang pekerja, seperti perencanaan keuangan untuk membiayai kebutuhan hidup.Â
Ketidakpastian pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan standar hidup dan memaksa pekerja untuk melakukan penyesuaian besar dalam gaya hidup mereka.Â
Pekerja yang terkena PHK mungkin juga harus bersaing dengan banyak orang lain yang juga mencari pekerjaan baru, sehingga meningkatkan tekanan dan persaingan di pasar kerja.
Di sisi lain, pengusaha juga merasakan dampak dari PHK. Keputusan untuk melakukan PHK sering kali diambil sebagai upaya untuk menekan biaya operasional perusahaan.
Namun, keputusan ini dapat membawa konsekuensi jangka panjang yang tidak diinginkan. Salah satu dampak utama adalah kehilangan pekerja yang sudah terlatih dan berpengalaman.Â
Pekerja yang telah lama bekerja di perusahaan biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang prosedur kerja dan budaya perusahaan. Kehilangan mereka berarti pengusaha harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk merekrut dan melatih pekerja baru.
Di Indonesia, isu tentang PHK telah menjadi isu krusial sejak pandemi global empat tahun lalu, yang disertai dengan krisis ekonomi yang mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia, termasuk perusahaan rintisan atau startup.Â
Perusahaan Startup yang sebelumnya dianggap sebagai motor pertumbuhan ekonomi potensial, dan menarik minat banyak kalangan, terutama generasi muda yang bersemangat untuk berkarir di bidang teknologi, kini terpaksa mengambil langkah PHK untuk mengatasi tantangan finansial.Â
Sejak tahun 2022, banyak startup melakukan PHK sebagai respons terhadap tekanan ekonomi. Tren ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan kasus terbaru terjadi pada Tokopedia yang dikabarkan melakukan PHK terhadap 70% karyawannya.Â
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI menunjukkan bahwa, pada periode Januari hingga Juni 2024, jumlah karyawan startup yang terkena PHK mencapai 27.793 orang. Perusahaan strartup seperti Tokopedia-Tiktok Shop, pada bulan Juni  2024 mengumumkan PHK massal, menambah daftar jumlah PHK yang terdampak secara nasional.
Langkah ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga oleh startup kecil dan menengah yang tampak berlomba-lomba mengurangi jumlah karyawan mereka dalam skala besar sejak awal tahun, karena kesulitan mempertahankan kelangsungan bisnis yang pada akhirnya harus tutup.
Fenomena ini menunjukkan bahwa, raksasa teknologi sekalipun tidak kebal terhadap tantangan ekonomi yang memaksa mereka untuk mengambil keputusan sulit. Gelombang PHK ini tidak hanya mempengaruhi karyawan yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berdampak pada ekosistem teknologi secara keseluruhan, menciptakan ketidakpastian di pasar kerja dan menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan industri ini.
Perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi tekanan untuk tetap kompetitif dan mengoptimalkan operasi mereka dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Namun, langkah-langkah ini juga mengundang kritik karena dianggap lebih mementingkan efisiensi biaya daripada kesejahteraan karyawan. Meskipun demikian, keputusan ini sering kali dipandang sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan keberlanjutan perusahaan di tengah situasi yang sulit.
Di sisi lain, startup kecil dan menengah yang belum sepenuhnya mapan menghadapi tantangan yang lebih besar. Tanpa cadangan dana yang cukup, banyak dari startup terpaksa menutup operasi bisnis, yang menambah jumlah pengangguran di sektor teknologi. Hal ini menunjukkan betapa rentannya bisnis di industri ini terhadap fluktuasi ekonomi dan betapa pentingnya strategi yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan tersebut.
Peran dan Intervensi Kebijakan Pemerintah
Peran pemerintah dalam memperbaiki peraturan ketenagakerjaan dan membantu perusahaan yang sedang mengalami krisis sangatlah krusial. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat melindungi hak pekerja dan mendorong perusahaan untuk mencari solusi alternatif selain PHK.Â
Pemerintah perlu memperketat regulasi terkait PHK dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Kebijakan yang melindungi hak pekerja dan mendorong perusahaan untuk mencari solusi alternatif selain PHK sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif. Pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang berhasil menghindari PHK dan tetap menjaga kesejahteraan karyawan mereka.
Upaya-upaya untuk mengatasi badai PHK oleh sejumlah startup di Indonesia dapat diatasi dengan kolaborasi oleh pemerintah, pekerja, serta perusahaan sehingga tidak hanya keberlanjutan atau keuntungan perusahaan saja yang diperhatikan, tetapi nasib dan hak pekerja juga perlu menjadi prioritas.
Inovasi dalam strategi manajemen perusahaan rintisan sangat diperlukan untuk tetap beroperasi di tengah kondisi ekonomi sulit. Dalam konteks ini, mengubah arah bisnis secara kreatif dapat membuka peluang baru dan mendorong inovasi yang dapat membantu perusahaan bertahan dalam jangka panjang.Â
Selain itu, masyarakat perlu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi PHK di masa depan dan mempersiapkan diri dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi dinamika pasar kerja yang tidak pasti.
PHK sebagai dampak dari krisis ekonomi pasca-pandemi menjadi peringatan bahwa perlindungan terhadap pekerja dan keberlanjutan perusahaan harus menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dan praktik manajemen perusahaan.Â
Penutup
PHK mungkin tampak sebagai solusi cepat dan efisien untuk menekan biaya operasional perusahaan. Namun, dampaknya terhadap karyawan dan stabilitas ekonomi jangka panjang perlu dipertimbangkan dengan serius.Â
Kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan diperlukan untuk mencari solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan rintisan di Indonesia dapat terus berkembang tanpa harus mengorbankan nasib dan hak pekerja mereka.
Hanya dengan pendekatan yang solutif dan inklusif, perusahaan rintisan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tanpa mengorbankan kepentingan sosial dan kesejahteraan pekerja.
Daftar Pustaka:
https://kumparan.com/aishputr/ancaman-badai-phk-startup-di-indonesia-232sJwCnj4b
kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/14/phk-perusahaan-teknologi-di-tengah-keramaian-pemilu-2024
https://www.kitalulus.com/blog/seputar-kerja/startup-phk-karyawan/
https://validnews.id/ekonomi/awal-2024-banyak-startup-tutup-dan-phk-ini-penyebabnya
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
