Pentingnya Menyelamatkan Kedaulatan Digital

Kedaulatan digital adalah konsep yang sangat penting dalam era digitalisasi saat ini, terutama berkaitan dengan perlindungan dan pengawasan aset digital, data, informasi, dan akses pasar di ruang siber.

Menurut Julia Pohle & Thorsten Thiel (2022), kedaulatan digital menegaskan kembali otoritas negara atas internet dan melindungi warga serta bisnis dari berbagai tantangan di dunia digital. Ini juga mencakup kemampuan negara dan warganya untuk memiliki kontrol dan kemandirian atas data dan aktivitas mereka di dunia digital (Ahmad Mustafid, 2022).

Dalam konteks Indonesia, kedaulatan digital menjadi perhatian utama pemerintah untuk memastikan keamanan dan kemandirian dalam menghadapi perkembangan teknologi global.

Baca juga: Starlink dan Hilirisasi Digital

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perlindungan kedaulatan digital di Indonesia sangatlah penting. Ini mencakup upaya menjaga aset digital, mempertahankan produk lokal di pasar digital, dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Menjaga kedaulatan digital juga berarti menghindari kesalahan yang dapat merugikan kepentingan nasional dalam jangka panjang. Melalui perlindungan yang ketat, Indonesia dapat mengontrol dan melindungi data serta informasi yang beredar di ruang siber, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dan pencurian data.

Untuk mengimplementasikan kedaulatan digital, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam pengelolaan data digital dan transaksi elektronik di Indonesia. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kedaulatan digital dengan memastikan bahwa semua aktivitas digital diatur dan diawasi dengan baik.

Namun, implementasi kedaulatan digital tidak hanya sebatas pembuatan regulasi. Pemerintah juga perlu mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut agar dapat berjalan efektif. Selain itu, pemerintah harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga regulasi yang ada tidak ketinggalan zaman.

Lemahnya kedaulatan digital di Indonesia dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kesulitan dalam penegakan hukum di dunia maya. Ketiadaan kedaulatan digital yang kuat dapat membuka celah bagi berbagai ancaman siber, seperti peretasan dan pencurian data, yang dapat menyebabkan kerugian, berupa kerugian langsung, tidak langsung, dan kerugian yang terjadi pada ekosistem dan ekonomi yang lebih luas.

Semisalnya, mengacu pada data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan di Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 246,5 miliar akibat serangan siber selama periode Semester I-2020 hingga Semester I-2021. Secara global, kerugian akibat kejahatan siber juga sangat signifikan. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa kerugian global mencapai Rp 1.420 triliun setiap tahun.

Kerugian yang dialami sektor perbankan Indonesia akibat serangan siber menunjukkan betapa rentannya sistem keuangan terhadap ancaman di dunia maya. Dalam periode satu tahun saja, jumlah kerugian mencapai ratusan miliar rupiah, yang menunjukkan bahwa serangan siber bukanlah ancaman yang bisa diabaikan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sistem keamanan siber di sektor perbankan dan industri keuangan lainnya.

Secara global, perkiraan IMF tentang kerugian akibat kejahatan siber yang mencapai Rp 1.420 triliun per tahun menggambarkan skala masalah yang sangat besar. Angka ini menunjukkan bahwa kejahatan siber adalah masalah yang mendunia dan membutuhkan respons yang komprehensif dan terpadu dari berbagai negara dan lembaga internasional.

Oleh karena itu, penguatan kedaulatan digital harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk mengurangi kerugian akibat serangan siber. Memperkuat sistem keamanan siber merupakan langkah awal dengan mengidentifikasi dan mengurangi risiko menggunakan teknologi seperti enkripsi, firewall, dan antivirus yang efektif.

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah menggalang kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi ancaman siber. Selain itu, pengembangan kemandirian teknologi digital menjadi penting agar Indonesia tidak selalu bergantung pada teknologi asing.

Pemantauan dan pengawasan sistem dan jaringan secara terus-menerus juga diperlukan untuk mendeteksi serta menghentikan serangan siber sebelum menimbulkan kerugian. Selain itu, menyusun strategi mitigasi yang mencakup tim respons keamanan siber yang siap dan prosedur yang jelas sangat penting.

Dalam upaya menjaga kedaulatan digital, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar. Pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat memerlukan adaptasi yang juga cepat dari sisi regulasi dan pengawasan.

Pemerintah perlu terus mengupdate regulasi yang ada agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi terbaru. Kedua, pengembangan teknologi lokal memerlukan investasi yang besar, baik dari sisi sumber daya manusia maupun finansial. Tanpa dukungan yang memadai, sulit bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian teknologi yang diharapkan.

Selain itu, kerjasama internasional dalam bidang keamanan siber juga penting. Mengingat bahwa ancaman siber bersifat global, kerjasama dengan negara lain dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dalam menghadapi ancaman tersebut. Namun, kerjasama ini harus diimbangi dengan upaya untuk mengembangkan teknologi lokal agar tidak terlalu bergantung pada pihak asing.

Kesimpulan

Kedaulatan digital adalah aspek penting yang harus dijaga oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Melalui perlindungan aset digital, pengembangan regulasi yang tepat, dan penguatan kemandirian teknologi, Indonesia dapat mengawasi dan mengatur aktivitas di ruang siber dengan lebih efektif.

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, dengan kerjasama dan dukungan yang memadai, Indonesia dapat mencapai kedaulatan digital yang kuat dan melindungi kepentingan nasional di era digitalisasi ini.