Dalam konteks Pilkada, pemimpin populis cenderung menggunakan bahasa sederhana dan simbol-simbol budaya lokal untuk menarik dukungan, serta menekankan kebijakan yang bersifat karitatif dan pragmatis, seperti bantuan langsung tunai dan program-program populis lainnya yang memberikan manfaat jangka pendek.
Populisme dalam politik lokal seringkali membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Salah satu aspek positif adalah peningkatan kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang memberikan manfaat langsung.
Bantuan sosial, seperti program bantuan langsung tunai, dan pembangunan infrastruktur seringkali menjadi poin utama dalam kampanye pemimpin populis. Kebijakan semacam ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan memperbaiki kondisi infrastruktur yang terbengkalai.
Sebagai contoh, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang diinisiasi oleh pemimpin populis dapat memberikan dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, retorika populis yang menekankan kedekatan dengan rakyat dapat memperkuat rasa kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Masyarakat merasa aspirasinya didengar dan diperhatikan, sehingga meningkatkan partisipasi politik dan sosial.
Namun, di balik dampak positif tersebut, populisme juga membawa sejumlah implikasi negatif yang perlu diwaspadai. Salah satu masalah utama adalah pengabaian terhadap perencanaan jangka panjang dan keberlanjutan.
Kebijakan yang terlalu fokus pada manfaat langsung seringkali mengorbankan aspek strategis dan keberlanjutan dalam pembangunan. Pengabaian terhadap perencanaan jangka panjang ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial di masa mendatang.
Pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan merupakan contoh konkret dari masalah ini. Banyak pemimpin populis berfokus pada proyek-proyek besar yang terlihat mengesankan, tetapi seringkali tidak memperhatikan aspek-aspek penting seperti perawatan dan keberlanjutan. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun tidak bertahan lama dan membutuhkan biaya besar untuk perawatan dan perbaikan.
Populisme juga dapat menyebabkan pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Pemimpin populis seringkali mengalokasikan anggaran untuk program-program yang menarik secara politis tetapi tidak memberikan dampak jangka panjang.
Studi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa di beberapa daerah, anggaran untuk program bantuan langsung meningkat tajam selama masa kampanye, sementara alokasi untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan justru menurun.
Selain dampak ekonomi, populisme juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Retorika populis yang memecah belah masyarakat dengan menciptakan dikotomi antara “rakyat” dan “elite” dapat menyebabkan polarisasi sosial dan konflik antar kelompok.
