Kedigdayaan Ransomware Membuat Pemerintah Bertekuk Lutut

Kedigdayaan Ransomware Membuat Pemerintah Bertekuk Lutut

Ransomware, jenis perangkat lunak berbahaya dalam dunia siber menunjukkan kekuatannya dengan serangan yang melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN) di Indonesia, pada Juni 2024. 

Serangan ini telah mengganggu berbagai layanan publik, termasuk layanan imigrasi, yang sangat bergantung pada data yang disimpan di PDN. Para peretas kemudian meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS untuk mengembalikan akses ke data tersebut. 

Kasus ini menggarisbawahi kerentanan kritis dalam keamanan siber pemerintah Indonesia dan menunjukkan betapa kuatnya serangan ransomware dalam memaksa pemerintah bertekuk lutut.

Baca juga: Serangan Siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) dan Tantangan Keamanan Digital

Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengenkripsi file pada komputer atau sistem jaringan, mengunci akses hingga korban membayar tebusan. 

Varian terbaru, seperti brain cipher ransomware dari LockBit 3.0, menunjukkan evolusi dalam teknik dan strategi yang digunakan oleh pelaku. 

Berdasarkan laporan dari Broadcom, jenis ransomware ini menggunakan taktik pemerasan ganda, yaitu tidak hanya mengenkripsi data tetapi juga mengancam untuk mengungkap data sensitif jika tebusan tidak dibayar. 

Baca juga: Manusia dalam Revolusi Digital: Eksistensi, Kebebasan, dan Masalah di Era Klik

Metode ini meningkatkan tekanan pada korban untuk membayar tebusan demi memulihkan data dan menjaga kerahasiaan informasi.

Serangan terhadap PDN ini bukan kasus pertama peretasan dan pencurian data yang dialami oleh pemerintah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi serangkaian insiden serupa yang menunjukkan pola kelemahan sistem keamanan siber. Pada tahun 2021, situs Polri diretas, menyebabkan kebocoran data kepolisian yang signifikan. 

Baca juga: Menakar Dampak dan Tantangan Gig Society dalam Ekonomi Digital di Indonesia

Tahun berikutnya, kebocoran data registrasi kartu SIM dan BPJS Ketenagakerjaan mencuat, memperlihatkan bahwa jutaan data pribadi warga Indonesia telah terekspos dan diperjualbelikan di dark web. Tahun 2023, data imigrasi sekitar 34 juta paspor juga dilaporkan bocor dan diperjualbelikan.

Kejadian-kejadian ini mencerminkan kurangnya kesiapan dan ketahanan sistem keamanan siber di Indonesia. Berdasarkan Indeks Keamanan Siber Nasional (NCSI) tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-83 dari 160 negara dengan skor 38,96 poin, menjadikannya salah satu negara dengan keamanan siber terendah di G20.