Iuran Tapera dan Pengaruhnya bagi Pekerja Informal

Iuran Tapera dan Pengaruhnya Bagi Pekerja Informal

Pemerintah menerbitkan aturan yang mengatur iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Aturan ini mewajibkan pemotongan 3% dari gaji pekerja setiap bulannya, dengan rincian pekerja membayar 2,5% dan pemberi kerja membayar 0,5% dari gaji pekerja.

Mekanisme Potongan Iuran Tapera bagi Pemberi kerja wajib membayar simpanan setiap bulan paling lambat tanggal 10. Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur.

Sedangkan pekerja mandiri atau pekerja informal seperti ojek online, UMKM, penyedia jasa, pedagang kaki lima, dan lain-lain, melakukan penyetoran uang sendiri melalui rekening dana Tapera pada Bank Kustodian, Bank Penampung, atau pihak lainnya. Paling lambat disetor tanggal 10 setiap bulan.

Sebagaimana diketahui, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat melalui berbagai mekanisme seperti penghematan biaya, kredit perumahan rakyat, dan peningkatan kualitas perumahan. Namun, kebijakan ini membawa dampak signifikan terutama bagi pekerja informal yang mendominasi sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 82,67 juta pekerja di Indonesia, atau 59,11% dari total pekerja, berada dalam sektor informal. Mereka termasuk berwirausaha sendiri, berusaha dengan buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga tidak dibayar.

Pekerja informal seringkali berada dalam kondisi yang rentan dengan berbagai permasalahan seperti keterbatasan kualitas pekerjaan, kesempatan kerja, pendidikan, keterampilan, dan jaminan kesehatan.

Kebijakan iuran Tapera menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja informal. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengakses perumahan yang layak, dampaknya pada pekerja informal bisa sangat berbeda dari pekerja formal. 

Ketidakstabilan penghasilan dan ketidakpastian pekerjaan yang dihadapi pekerja informal membuat mereka lebih rentan terhadap penurunan pendapatan akibat potongan iuran.

Penghematan penghasilan sebesar 2,5% dari gaji pekerja dapat mengurangi konsumsi mereka dan menurunkan kualitas hidup, mengingat penghasilan mereka sering tidak menentu dan lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Atau apabila penghasilan mereka hanya cukup untuk  membayar utang atau memenuhi konsumsi rumah tangga.

Salah satu kekhawatiran utama adalah kemampuan pekerja untuk terus membayar iuran Tapera, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Pekerja formal yang kehilangan pekerjaan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban iuran ini.

Untuk pekerja informal, situasi ini bisa lebih parah. Dalam kondisi ekonomi yang bergejolak atau krisis seperti yang disebabkan oleh El Niño, usaha mereka atau usaha majikan mereka bisa gulung tikar, sehingga kemampuan untuk membayar iuran akan terpengaruh secara signifikan.

Baik pekerja formal maupum pekerja infornal, dengan adanya potongan iuran Tapera, penghasilan bersih akan berkurang, disamping potongan lain seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan output kebutuhan hidup lainnya. Pengurangan penghasilan ini bisa mengakibatkan penghematan dalam pengeluaran sehari-hari, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi.

Konsumsi yang berkurang berdampak langsung pada kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Kualitas hidup yang menurun bisa berdampak pada kesehatan, pendidikan anak, dan kesejahteraan umum keluarga.

Selain itu, pemberi kerja juga harus menanggung 0,5% dari gaji pekerja sebagai bagian dari iuran Tapera. Ini tentunya menambah biaya produksi, yang pada akhirnya bisa menyebabkan inflasi. Biaya produksi yang meningkat dapat mengurangi daya saing perusahaan, yang bisa berdampak pada penurunan produksi dan pemberhentian karyawan.

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk memitigasi dampak negatif ini, diperlukan solusi yang mempertimbangkan kondisi khusus pekerja informal. Pemerintah perlu menyediakan skema pembayaran iuran yang fleksibel bagi pekerja informal, seperti membolehkan penangguhan pembayaran selama masa krisis atau memungkinkan pembayaran dengan jumlah yang lebih rendah sesuai dengan kemampuan mereka.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja informal agar mereka dapat meningkatkan kualifikasi mereka dan mengakses pekerjaan yang lebih baik. Program ini bisa mencakup pelatihan teknis, kewirausahaan, dan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Perlindungan sosial juga perlu ditingkatkan untuk melindungi pekerja informal dari risiko ekonomi yang mereka hadapi. Program jaminan kesehatan dan sosial yang lebih inklusif dan mudah diakses dapat membantu pekerja informal dalam menghadapi situasi darurat tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya.

Kesimpulan

Kebijakan iuran Tapera yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memiliki tujuan yang mulia untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat. Namun, dampaknya bagi pekerja informal perlu diperhatikan secara serius.

Dengan mempertimbangkan ketidakstabilan penghasilan dan kerentanan pekerjaan yang dihadapi oleh pekerja informal, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel dalam penerapan kebijakan ini. Melalui solusi yang tepat, kebijakan iuran Tapera bisa mencapai tujuannya tanpa memberatkan pekerja informal dan merusak kesejahteraan mereka.