Untuk pekerja informal, situasi ini bisa lebih parah. Dalam kondisi ekonomi yang bergejolak atau krisis seperti yang disebabkan oleh El Niño, usaha mereka atau usaha majikan mereka bisa gulung tikar, sehingga kemampuan untuk membayar iuran akan terpengaruh secara signifikan.
Baik pekerja formal maupum pekerja infornal, dengan adanya potongan iuran Tapera, penghasilan bersih akan berkurang, disamping potongan lain seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan output kebutuhan hidup lainnya. Pengurangan penghasilan ini bisa mengakibatkan penghematan dalam pengeluaran sehari-hari, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi.
Konsumsi yang berkurang berdampak langsung pada kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Kualitas hidup yang menurun bisa berdampak pada kesehatan, pendidikan anak, dan kesejahteraan umum keluarga.
Selain itu, pemberi kerja juga harus menanggung 0,5% dari gaji pekerja sebagai bagian dari iuran Tapera. Ini tentunya menambah biaya produksi, yang pada akhirnya bisa menyebabkan inflasi. Biaya produksi yang meningkat dapat mengurangi daya saing perusahaan, yang bisa berdampak pada penurunan produksi dan pemberhentian karyawan.
Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Solusi dan Rekomendasi Kebijakan
Untuk memitigasi dampak negatif ini, diperlukan solusi yang mempertimbangkan kondisi khusus pekerja informal. Pemerintah perlu menyediakan skema pembayaran iuran yang fleksibel bagi pekerja informal, seperti membolehkan penangguhan pembayaran selama masa krisis atau memungkinkan pembayaran dengan jumlah yang lebih rendah sesuai dengan kemampuan mereka.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja informal agar mereka dapat meningkatkan kualifikasi mereka dan mengakses pekerjaan yang lebih baik. Program ini bisa mencakup pelatihan teknis, kewirausahaan, dan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Perlindungan sosial juga perlu ditingkatkan untuk melindungi pekerja informal dari risiko ekonomi yang mereka hadapi. Program jaminan kesehatan dan sosial yang lebih inklusif dan mudah diakses dapat membantu pekerja informal dalam menghadapi situasi darurat tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya.
Kesimpulan
Kebijakan iuran Tapera yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memiliki tujuan yang mulia untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat. Namun, dampaknya bagi pekerja informal perlu diperhatikan secara serius.
Dengan mempertimbangkan ketidakstabilan penghasilan dan kerentanan pekerjaan yang dihadapi oleh pekerja informal, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel dalam penerapan kebijakan ini. Melalui solusi yang tepat, kebijakan iuran Tapera bisa mencapai tujuannya tanpa memberatkan pekerja informal dan merusak kesejahteraan mereka.
