Koalisi Nano-nano Pilkada 2024

Namun, di Jawa Tengah, kekuatan KIM hanya mencapai 41,7% kursi, yang merupakan pencapaian terendah di wilayah tersebut.

Sebaliknya, partai-partai politik di luar KIM justru memiliki kekuatan yang lebih besar di DPRD Provinsi. Misalnya, di Jawa Tengah, partai-partai di luar KIM menguasai 58,3% kursi DPRD. Bahkan di DI Yogyakarta, meskipun tidak ada pemilihan kepala daerah langsung, partai-partai di luar KIM menguasai 63,6% kursi DPRD.

Beberapa partai politik memiliki cukup kursi untuk mengajukan pasangan calon tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. PDI-P di Jawa Tengah dan PKB di Jawa Timur adalah contoh partai yang memiliki kemampuan ini, dengan PDI-P menguasai 25% kursi di DPRD Jateng dan PKB menguasai 22,5% kursi di DPRD Jatim.

Sosok calon kepala daerah yang diusung menjadi faktor penting dalam menentukan koalisi di pilkada. Di Jawa Tengah, beberapa nama calon gubernur yang muncul antara lain Ketua DPD PDI-P Jateng Bambang Wuryanto, mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono. 

Selain itu, ada juga nama kader Partai Golkar, Bupati Kendal Dico M Ganinduto, yang dikabarkan akan maju bersama artis Raffi Ahmad sebagai calon wakil gubernur. Nama Kapolda Ahmad Luthfi juga beredar sebagai calon potensial.

Relasi politik yang "dingin" antara PDI-P dan Presiden Jokowi, yang mulai terlihat sejak pemilihan presiden lalu, berpotensi menjadikan Pilkada Jawa Tengah sebagai arena pertarungan pengaruh antara kedua kekuatan ini. Pengaruh Jokowi akan diuji jika sosok yang ia dukung berlaga secara resmi dalam Pilkada Jateng 2024.

Di provinsi lain seperti Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, ada peluang bagi petahana untuk maju kembali. Nama-nama seperti mantan Gubernur Banten Wahidin Halim, mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan muncul sebagai calon kuat.

Di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memiliki peluang kuat untuk maju kembali, didukung oleh partai-partai dalam KIM seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. 

Namun, PKB juga berencana mengusung KH Marzuki Mustamar, yang bisa memicu kompetisi sengit di kalangan pemilih Nahdliyin (Kompas.id, 18 Mei 2024).

Dengan demikian, meskipun masih cukup waktu hingga pendaftaran calon resmi masih cukup yang panjang, taktik dan strategi partai politik dalam menyusun formasi koalisi tentunya akan berkembang dan berubah dalam beberapa bulan ke depan, sesuai dengan perkembangan dan perubahan dinamika politik.

Koalisi nano-nano, meski menjadi strategi yang dapat memberikan kemenangan elektoral dalam jangka pendek, namun mencerminkan gambaran pragmatisme partai politik di Indonesia. Watak partai politik semacam ini tentunya akan memiliki implikasi terhadap kualitas demokrasi dan pemerintahan lokal.