Peran dan Strategi Pemerintah Desa Mendorong Digitalisasi UMKM

Peran dan Strategi Pemerintah Desa Mendorong Digitalisasi UMKM

Beberapa waktu lalu, saya diundang sebagai pembicara dalam kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan oleh Yayasan Insan Mbay Mandiri, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. 

Acara tersebut bertemakan Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), suatu topik yang semakin relevan dalam konteks perkembangan ekonomi lokal.

Diskusi ini merupakan forum interaktif yang mengumpulkan para kepala desa, perangkat desa, serta pegiat UMKM untuk bertukar pengalaman dan ide-ide inovatif dalam menggalakkan digitalisasi UMKM. 

Sekaligus menjadi ajang kolaborasi yang memungkinkan berbagai pihak untuk saling berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan merancang langkah-langkah konkrit untuk mendukung digitalisasi UMKM. 

Tujuannya adalah untuk menjelajahi kontribusi penting desa dalam mendorong adopsi teknologi digital dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Sebagai seorang pengajar ilmu pemerintahan, saya mencoba mengemas ide dan konsep diskusi dari perspektif tata kelola pemerintahan dalam mengembangkan digitalisasi UMKM di desa. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah kunci utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif untuk mendukung digitalisasi UMKM.

Digitalisasi UMKM: Peluang, Masalah dan Peran Pemerintah Desa

Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah keniscayaan di era teknologi informasi saat ini. Semenjak pandemi, transformasi digital menjadi motor penggerak pertumbuhan UMKM dan terus meningkat. 

Data MSME Empowerment Report (2022) menunjukkan bahwa 83,8% pelaku UMKM telah melakukan digitalisasi atau memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional bisnis mereka. Hal ini memberikan peluang bagi UMKM untuk beralih dari perdagangan tradisional ke tren baru yang menerapkan teknologi digital (https://dailysocial.id, 30 Maret 2023).

Digitalisasi menjadi penting bagi UMKM karena beberapa alasan, yaitu: 

Pertama, dengan digitalisasi, efisiensi dan produktivitas bisnis dapat ditingkatkan. 

Kedua, membuka peluang pasar dan pelanggan baru yang lebih luas. 

Ketiga, transaksi bisnis menjadi lebih mudah melalui platform digital. 

Keempat, digitalisasi berpotensi meningkatkan pendapatan UMKM. 

Kelima, inovasi pemasaran produk UMKM dapat dilakukan secara lebih efektif dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Permasalahan UMKM dalam Digitalisasi:

Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM dalam melakukan digitalisasi, antara lain:

Pertama, daya saing produk UMKM masih rendah sehingga membutuhkan peningkatan brand image yang kuat agar dapat bersaing dengan produk lain. 

Kedua, rendahnya literasi keuangan peminjam atau UMKM menjadi kendala dalam mengakses permodalan. 

Ketiga, kurangnya infrastruktur digital, akses konektivitas internet, literasi, dan pengetahuan digital menjadi hambatan dalam adopsi teknologi. 

Keempat, masalah legalitas usaha, perizinan, dan standarisasi produk masih menjadi tantangan. 

Kelima, keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi secara digital juga perlu diperhatikan.

Peran Pemerintah Desa

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendorong digitalisasi UMKM di desanya masing-masing. Pemerintah desa dapat mengintervensi melalui kebijakan dan anggaran dana desa untuk mendukung transformasi digital UMKM.

Pertama, dalam pos penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa dapat menyusun intervensi kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung transformasi digital di desa. 

Kedua, dalam pos pembangunan desa, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui digitalisasi UMKM. 

Ketiga, dalam pos pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat melalui digitalisasi UMKM.

Keempat, secara spesifik, intervensi pemerintah desa dalam mendukung digitalisasi UMKM dapat berupa penyediaan permodalan, pelatihan keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan/keuangan, pengembangan teknologi dan alat produksi, serta memfasilitasi kolaborasi, kerjasama multipihak, dan partisipasi masyarakat.

Kelima, pemerintah desa juga dapat menciptakan sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan UMKM digital. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dapat berperan penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa, termasuk menjadi basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM dalam menghasilkan produk unggulan lokal yang mampu bersaing di pasar. 

Keenam, pemerintah desa dapat membentuk gugus produksi, distribusi, dan pemasaran berjaringan antara UMKM dan BUMDes untuk mendukung digitalisasi UMKM.

Strategi Komprehensif Digitalisasi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Desa

Selain intervensi kebijakan dan anggaran, pemerintah desa juga perlu menerapkan strategi pengembangan yang komprehensif untuk mendorong digitalisasi UMKM. Intervensi kebijakan dan anggaran menjadi landasan, namun untuk mencapai transformasi yang signifikan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Kepemimpinan Desa yang Kreatif-Kolaboratif

Kepemimpinan desa yang kreatif-kolaboratif adalah fondasi utama untuk memulai transformasi digital. Kepala desa dan aparat pemerintahan setempat harus memahami potensi digitalisasi dan memimpin dengan visi yang jelas. 

Mereka perlu menggalang kolaborasi dengan pelaku-pelaku terkait, baik dari sektor swasta, organisasi masyarakat, maupun lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung digitalisasi UMKM.

Partisipasi Kreatif dari Komunitas dan Sektor Pendidikan

Partisipasi aktif dari komunitas lokal dan sektor pendidikan sangat penting. Komunitas bisa menjadi agen perubahan yang kuat dalam memperkenalkan UMKM pada teknologi dan pelatihan digital. 

Sektor pendidikan juga dapat memberikan kontribusi melalui program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan digital bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa secara umum.

Investasi Kreatif dalam Bentuk Dukungan Keuangan, Teknologi, Pengetahuan, dan Literasi

Pemerintah desa perlu melakukan investasi kreatif dalam bentuk dukungan keuangan, teknologi, pengetahuan, dan literasi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program bantuan atau insentif untuk UMKM yang ingin mengadopsi teknologi digital, seperti subsidi untuk pembelian perangkat lunak atau peralatan digital, serta pelatihan bagi pemilik UMKM dalam mengelola bisnis secara digital.

Penyediaan Ruang Kreatif sebagai Tempat Lahirnya Produk Kreatif yang Unik

Penyediaan ruang kreatif seperti co-working space atau inkubator bisnis dapat menjadi langkah yang efektif untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan produk dan layanan digital. 

Ruang ini dapat menjadi tempat kolaborasi, belajar, dan berbagi ide antar pelaku UMKM serta menjadi tempat untuk menguji dan mengembangkan produk-produk baru secara inovatif.

Penutup

Digitalisasi UMKM merupakan langkah yang vital untuk meningkatkan daya saing ekonomi desa. Dengan intervensi kebijakan yang tepat dan strategi pengembangan komprehensif, pemerintah desa dapat menjadi katalisator bagi transformasi digital ini. 

Namun, dibutuhkan kesiapan yang dimulai dari pengetahuan digital, inovasi, teknologi, kreatifitas, literasi keuangan, partisipasi komunitas, dan kolaborasi dalam mengimplementasikannya.

Melalui kepemimpinan yang kreatif-kolaboratif, partisipasi aktif dari komunitas dan sektor pendidikan, investasi kreatif, dan penyediaan ruang kreatif, desa dapat menjadi pusat inovasi ekonomi yang berkelanjutan.