Para pembuat kebijakan menjawab persoalan kemiskinan hanya sekadar sebagai “permasalahan teknis” yang dapat diintervensi dengan“bansos”.
Teknikalisasi kemiskinan pada akhirnya cenderung mengarah pada kegagalan; kemiskinan tidak turun-turun. Masyarakat bergantung pada bansos pemerintah, kemudian masyarakat "beternak" kemiskinan supaya terus mendapat bansos.
Kegagalan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan malahan membuat cengkeram aparat pemerintah menjadi semakin besar, yang kemudian diikuti dengan gelontoran anggaran yang besar pula. Selain tidak tepat sasaran karena dipolitisasi dan dikorupsi, juga sebagai kondisi yang diperlukan untuk menaikkan citra populis.
Karena itu, selain ambisius, obsesi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran, juga mungkin hanya sekedar basa-basi, mereka tidak serius mengusir momok kemiskinan yang menakutkan itu.
Jika mereka serius mengusir momok kemiskinan, mereka mestinya juga sensitif dan respek pada aspek relasi kuasa dan ketimpangan struktrual ekonomi-politik, yang melihat pendekatan bansos memiliki masalah utama: tidak menyentuh akar persoalan yang mengkondisikan kemiskinan terjadi, yakni ketimpangan penguasaan alat-alat produksi yang sudah saya ulas pada tulisan tentang: UU Desa dan Tantangan dalam Pembangunan Desa.
