Program pendekatan dan strategi Prabowo-Gibran untuk menekan angka kemiskinan yakni dengan menguatkan sinergi program sosial yang masing tersebar di sejumlah kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (kompas.id, 16 Januari 2024).
Mereka juga akan melanjutkan program sosial dan kartu-kartu kesejahteraan sosial, seperti PHK, dana desa, subsidi pupuk, MEKAR, kartu usaha dan kartu bantuan pangan nontunai. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja rakyat tidak mampu (kompas.id, 16 Januari 2024).
Obsesi heroik Prabowo-Gibran dalam menurunkan angka kemiskinan dianggap sulit tercapai karena mereka hanya mengandalkan program-program bantuan sosial (Kompas.id, 31 Oktober 2023; Tempo.com, 22 Desember 2023). Pandangan ini tidak terlepas dari "ilusi" program bansos yang sudah-sudah.
Alih-alih hendak menanggulangi kemiskinan, bansos menjadi pilihan untuk memperbaiki, hasilnya mudah diprediksi, bansos hanya mampu mengeluarkan seseorang dari dalam lingkaran kemiskinan untuk sementara waktu, namun kemudian kembali tergelincir ke dalam lingkaran kemiskinan.
Sejumlah riset juga mengkonfirmasi hal tersebut bahwa masyarakat penerima program bansos cenderung resisten untuk berupaya merawat kemiskinan agar terus menerima bantuan (Cima, et all, 2018; Ngea, 2023).
Saya sepakat dengan hasil riset para pakar yang mengatakan bansos itu tidak mencerdaskan dan tidak memberdayakan, faktanya memang demikian. Pengalaman empirik di lapangan, bansos membuat masyarakat menggantungkan harapan pada bantuan pemerintah atau pihak luar.
Pengalaman lain juga mengejutkan, ketika saya hendak berkegiatan ke desa bersama mahasiswa atau untuk pendampingan pengabdian masyarakat, hal berikut yang ditanyakan oleh masyarakat yang mungkin pernah "keenakan" menerima bansos adalah "kalian datang bawa uang atau tidak"?
Saya kira pertanyaa masyarakat desa semacam ini merupakan dampak dari program bansos yang terus diawetkan oleh rezim yang sudah-sudah, membuat masyarakat cenderung pragmatis.
Selain itu, bansos mudah dipolitisai, akibat carut marutnya datakrasi yang kebablasan dan koruptif. Sebagaimana ditenggarai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa ada praktik oknum pemerintah daerah, kecamatan, pemeritah desa, yang memanipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik tertentu (Kompas.com, 10 Mei 2023).
Manipulasi data itu dilakukan oleh oknum dengan memasukkan pendukung atau bahkan tim suksesnya (timses) atau keluarga, teman, kerabat, handai tolannya ke dalam data penerima bansos. Walhasil banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar ke dalam program bansos.
Dengan demikian penanggulangan kemiskinan melalui bansos atau bantuan tunai sejenisnya ialah dampak, sekaligus kondisi yang diperlukan.
