Perlu Meningkatkan Kinerja Kementerian Terkait untuk Mengatasi Ancaman Triple Planetary Crisis

Polusi juga terjadi di lingkungan alam seperti hutan, sungai, dan laut juga menimbulkan dampak yang serius. Kebakaran hutan, penggundulan hutan, serta pencemaran sungai dan laut oleh limbah industri, pertanian, dan domestik, menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna lokal. 

Data polusi dan limbah di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mengalami permasalahan serius dalam menghadapi polusi udara dan limbah. Berdasarkan data Nafas Indonesia, kualitas udara di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung Raya, Semarang, dan Surabaya, masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif karena paparan PM 2,5 yang jauh di atas batas ambang aman yang ditetapkan WHO (https://data.tempo.co, 11 Agustus 2023).

Data lainnya menunjukkan bahwa Indonesia juga mengalami permasalahan dalam pengelolaan limbah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2023, timbulan sampah di Indonesia mencapai 18,019,007.02 ton per tahun, dengan pengurangan sampah sebesar 16.2% dan penanganan sampah sebesar 50.69%. Sampah yang terkelola mencapai 66.89%, sedangkan sampah tidak terkelola mencapai 33.11% (https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn, 2023).

Meningkatkan Kinerja Kementerian Terkait

Krisis lingkungan yang melanda dunia saat ini menuntut tanggapan yang cepat dan tepat dari pemerintah. Dengan demikian wacana yang tengah ramai dibicarakan mengenai penambahan kementerian, lebih baik mengoptimalkan kinerja, integritas dan profesionalisme kementerian terkait dengan anggaran yang bermanfaat, sebagaimana usulan Pak Budi Susilo. Sehingga kinerja kementrian benar-benar berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. 

Dalam kaitannya dengan upaya mengatasi tantangan dan ancaman Triple Planetary Crisis, yang melanda dunia saat ini menuntut tanggapan yang cepat dan tepat dari pemerintah dengan peningkatan kinerja dan profesionalisme yang berkualitas.

Peningkatan kinerja kementerian yang berperan dalam penanganan masalah lingkungan dan krisis iklim menjadi kunci dalam mengatasi Triple Planetary Crisis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

Namun, kinerja kementerian ini sering kali masih jauh dari optimal. Salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan illegal logging yang merusak ekosistem hutan. Selain itu, pengelolaan tata ruang yang lebih baik juga diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut.

Selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga memiliki peran penting dalam mengurangi dampak dari krisis iklim. Peningkatan penggunaan energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil menjadi langkah yang harus diambil secara serius. Kementerian ini perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan teknologi energi terbarukan serta memperkuat regulasi terkait pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan.

Keterlibatan kementerian-kementerian terkait dalam menghadapi Triple Planetary Crisis tidak hanya sebatas pada pengurangan emisi gas rumah kaca atau pelestarian hutan, tetapi juga melibatkan upaya untuk meningkatkan ketahanan lingkungan secara menyeluruh. Kementerian Pertanian, misalnya, dapat berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim melalui kebijakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta promosi pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mengatasi masalah polusi laut.

Selain meningkatkan kinerja masing-masing kementerian terkait, penting juga untuk melakukan penyelarasan kebijakan antar kementerian. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh setiap kementerian dapat berjalan secara sinergis. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai koordinator lintas sektor, dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama antar kementerian terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam menghadapi Triple Planetary Crisis.

Kesimpulan

Karena itu, meningkatkan kinerja kementerian terkait yang bersentuhan langsung dengan masalah lingkungan dan krisis iklim menjadi langkah yang mendesak dalam mengurangi dampak dari Triple Planetary Crisis.