Fenomena Kelas Menengah: Hampir Jatuh dalam Kemiskinan, Tertimpa Pinjol dan Judi Online Pula

Sebagaimana liputan Harian Kompas (Oktober-Desember 2023) menunjukkan bahwa, banyak orang yang terjebak dalam lingkaran perjudian online dan kemudian mengalami kesulitan keuangan mencoba mencari solusi dengan cara mengambil pinjaman oline meskipun dengan bunga yang tinggi.

Hampir sebagian besar kalangan masyarakat kelas menengah bawah yang terjerat dalam utang pinjol dengan bunga yang selangit. Pinjol seringkali menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan pinjaman, namun pada saat yang sama juga memberlakukan bunga dan biaya yang tidak proporsional, sehingga banyak yang terjebak dalam jeratan utang yang semakin memburuk.

Dengan terjebak dalam utang pinjol maka kondisi finansial semakin memburuk, jika apabila menerapkan gaya "gali lubang tutup lubah", berutang dari satu pinjol untuk melunasi hutang pinjol yang lain. Kondisi ini kemudian membentuk lingkaran setan yang hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam jurang yang mematikan. 

Kondisi ini tidak hanya memengaruhi individu secara finansial, tetapi juga secara emosional dan mental karena tekanan utang yang terus bertambah, mengganggu kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial ekonomi negara secara keseluruhan.

Sejauh ini, langkah-langkah teknis seperti himbauan pemerintah untuk memperkuat literasi keuangan dan digital, pemblokiran terhadap situs judi online, serta moratorium terhadap penerbitan izin fintech baru (pinjol) dan penindakan terhadap pinjol ilegal, merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Namun, untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh, diperlukan perlindungan yang lebih luas dari pemerintah.

Pemerintah perlu memberikan jaminan hak-hak dasar bagi kelas menengah kebawah, termasuk perlindungan terhadap eksploitasi finansial dan upaya-upaya untuk meningkatkan kondisi kerja dan upah riil yang layak. Selain itu, inklusi keuangan yang lebih luas, dengan kredit yang lebih mudah diakses dan bunga yang lebih rendah perlu diberikan kepada kelas menengah kebawah.

Karena itu, jika negara mengakui bahwa kelas menengah di Indonesia sebagai poros utama dalam struktur sosial ekonomi, maka upaya yang lebih luas adalah dengan memerangi ketimpangan dan kesejangan ekonomi serta kemiskinan yang terus mendera jutaan rakyat kelas menengah bawah. 

Melalui intervensi pemerintah yang tepat dan upaya bersama dari berbagai pihak, kelas menengah di Indonesia dapat lebih terlindungi dari ancaman kemiskinan dan dapat berkontribusi secara optimal dalam pertumbuhan ekonomi negara.