Kreativitas dalam politik dapat memungkinkan individu untuk menyuarakan pandangan mereka dengan cara yang unik dan orisinal, sambil menghargai kebebasan berekspresi yang diberikan oleh demokrasi.
Saya teringat perkataan salah satu aktor senior Indonesia yang pernah mengungkapkan bahwa, "ia merasa merdeka di dunia perfilman karena tidak perlu tunduk pada atasan".
Begitupun dalam dunia politik, mestinya memberi lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan diri yang sesuai dengan visi, tanpa terlalu banyak campur tangan atau pengaruh dari pihak lain.
Seperti pepatah klasik "politik adalah seni berekspresi", bahwa politik membutuhkan keterampilan, kecerdasan, dan kreativitas untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
Politisi Artis Mesti Menjadi Politisi Gaya Baru
Pada tahun 2021 lalu saya terkejut oleh pengakuan seorang anggota DPR, Krisdayanti (KD), Â yang secara terbuka mengungkap besaran gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR.
Lewat wawancara di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored pada 13 September 2021, KD bilang begini "....Setiap tanggal 1 terima 16 juta, tanggal 5 terima 59 juta. Dana aspirasi setiap reses 450 juta terima lima kali dalam setahun, dana kunjungan dapil 140 juta terima delapan kali setahun...".
Pada waktu itu, publik dibuat heboh, tidak sedikit komentar netizen di jagat maya mencerca dan mengkritiknya. Karena KD dianggap kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat, dan mengusulkan agar gaji yang besar tersebut dialokasikan untuk kebutuhan rakyat.
Bahkan Partai PDIP, di mana KD bernaung waktu ini, merespons dengan meminta KD untuk meminta maaf atas pernyataannya tersebut.
Waktu itu saya melihat dari sisi yang positif, saya mengapresiasi keberaniannya KD untuk membuka informasi terkait gaji anggota DPR, mengingat tidak semua anggota DPR bersedia transparan mengenai hal tersebut, apalagi terbuka soal kinerja mereka.
Politik gaya lama yang seringkali menutup-nutupi intrik dan kepentingan sempit mesti ditinggalkan. Ketika politik menjadi tertutup dan disembunyikan, hal ini akan mengakibatkan korupsi dalam politik itu sendiri.
