Angket, Angkot, dan Angkut: Usulan Penyelidikan Kecurangan Pemilu 2024

Itu berarti hak angket dapat ditindaklanjuti jika mendapat dukungan lebih dari 50%. Melalui hitung-hitungan statistik hasil pemilu, para pengamat menyatakan bahwa dari total 575 jumlah kursi DPR periode 2019-2024, PDIP mendominasi dengan jumlah 128 kursi (19,33%).

Lalu disusul Golkar 85 kursi (12,31%), dan Gerindra 78 kursi (12,57%). Setelah itu, Partai NasDem 59 kursi (9,05%), PKB 58 kursi (9,69%), Partai Demokrat 54 kursi (7,7%), PKS 50 kursi (8,21%), PAN 44 kursi (6,84%), dan PPP 19 kursi (4,52%) ($ https://www.bbc.com, 22 Februari 2024$ ).

Dari angka-angka itu, total dukungan koalisi partai pendukung Anies-Cak Imin di DPR adalah 167 kursi (29,04%), sedangkan Koalisi Prabowo-Gibran sebesar 261 kursi (45,39%). 

Sementara itu, Koalisi Ganjar-Mahfud sebanyak 147 kursi (25,56%). Artinya, menurut para pengamat politik, hak angket dapat berjalan mulus jika kubu 01 dan 03 secara solid bersatu (https://www.bbc.com, 22 Februari 2024). 

Namun peta politik bisa saja berubah, lawan politik Prabowo-Gibran seperti Partai Nasdem dan PKB masih bisa berpaling, selain karena taktik merangkul lawan politik yang dilakukan Jokowi, Partai Nasdem dan PKB selalu mengambil posisi cari aman dan takut beroposisi.

Meskipun PDIP, PPP dan PKS tetap solid mengajukan hak angket DPR, dan meskipun juga potensi dukungan hak angket ketiga partai tersebut sesuai sayarat wajib minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. 

Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Kondisi inilah yang membuat peluang usulan angket sangat sulit terwujud ($ https://www.bbc.com, 22 Februari 2024$ ).

Sebagai bagian dari pengamat politik, hitung-hitung menggenapi kalimat "aku beropini maka aku ada", saya berupaya ikut urun angan dan nimbrung beropini. 

Menurut penulis usulan hak angket memicu ketegangan politik pasca pemilu 2024, menjadi ujian bagi konsistensi partai politik, juga membongkar watak asli dari elit politik. 

Pro-kontra wacana hak angket memperlihatkan kompleksitas dan dinamika politik tanah air yang cukup dinamis. Keberhasilan ataupun kegagalan wacana hak angket DPR tergantung dari  praktik "politik angkot" dan praktik "politik angkut" masing-masing kubu yang bersebrangan.

Politik angkot dan politik angkut mengacu pada praktik politik di mana tokoh-tokoh politik dan partai politik atau kelompok kepentingan menggunakan berbagai cara untuk memperoleh dukungan politik.