Membangun Keberdayaan Warga tentang Pemenuhan Hak-hak Anak (Catatan dari Pinggir Lapangan)

Belum lama ini (30 Agustus-30 September) STPM Santa Ursula Ende melaksanakan pengabdian pada mayarakat (Kuliah Kerja Nyata/KKN), di 27 Desa dan 2 Kelurahan, di 4 wilayah Kecamatan (Kecamatan Ndona, Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Timur dan Kecamatan Nangapanda). Kegiatan ini bertemakan "Fasilitasi Pemenuhan Hak Sipil Anak Melalui KKN Tematik STPM Santa Urusla", kerjasama lintas sektor yakni Dinas Ducapil Ende, Yayasan Fren dan ChildFoud Internasional.

Kegiatan pengabdian (KKN) STPM Santa Ursula mendulang cerita sukses. Terhitung sejumlah 2.574 Akta Kelahiran dan KIA difasilitasi dan dihasilkan melalui kegiatan ini. Cerita ini tentu telah membawa manfaat khususnya bagi masyarakat dan anak-anak dibeberapa wilayah Kabupaten Ende.

Berbagi pihak menyebutkan bahwa, model pengabdian masyarakat yang dilakukan STPM Santa Ursula merupakan karya inovasi dalam mendukung dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun yang menyebutkan bahwa, cerita sukses pengabdian masyarakat ini, bermuara pada bagaimana STPM Santa Ursula meralisasikan aufklaerung (pencerahan) bagi kemajuan masyarakat.

Jamak diketahui publik bahwa, STPM Santa Ursula merupakan salah satu perguruan tinggi di daratan Flores yang mengemban visi pemberdayaan dan pembangunan komunitas. Bidikan visi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat relevan dengan karakteristik masyarakat dan kondisi kehidupannya yang memiliki sederet persoalan baik sosial, ekonomi, politik-pemerintahan, maupun budaya. Tidaklah berlebihan jika penulis mengatakan, disinilah stranting point dari ikthiar STPM Santa Ursula meralisasikan aufklaerung (pencerahan) bagi kemasyalatan masyarakat Flores.

Tentunya pijakan ini dipatok berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (PT) yang menegaskan bahwa, PT memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, trampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tri Darma, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Substansi undang-undang diatas mengisayaratkan bahwa, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat sentral dalam memajukan peradaban sebuah bangsa, karena perguruan tinggi merupakan pusat (epicentrum) pengetahuan. Melalui perguruan tinggi, ilmu pengetahuan benar-benar diproduksi dan direproduksi, dan kemudian diabdikan bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat melalui karya-karya inovasi maupun pemikiran yang dihasilkan.

Singkat kata, hitung-hitung menggenapi adagium klasi bahwa "Perguruan Tinggi bukalah manara gading", yang menjulang tinggi ditengah kegamangan peradaban, yang melihat sosal-soal kemasyarakat dari jauh. Karenanya, dengan melengkapi kata-kata Pramoedya Ananta Toer, dunianya STPM adalah "Bumi Manusia" dengan segala persoalnnya.

Tulisan ini mengulas cerita praktik pengabdian (KKN) STPM Santa Ursula Ende dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Ende, yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2021 di 27 Desa dan 2 Kelurahan, di 4 wilayah Kecamatan (Kecamatan Ndona, Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Timur dan Kecamatan Nangapanda).

Muatan dalam tulisan ini adalah kiprah membangun keberdayaan warga tentang pemenuhan hak-haka anak. Tulisan ini juga menyinggung temuan lapangan tentang problematika kependudukan dan bagaimana respons kebijakan publik terhadap problem kependudukan.

Membangun Keberdayaan Warga Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak

Pengabdian pada mayarakat (Kuliah Kerja Nyata/KKN) STPM Santa Ursula bertemakan "Fasilitasi Pemenuhan Hak Sipil Anak Melalui KKN Tematik STPM Santa Urusla", kerjasama lintas sektor dengan Dinas Ducapil Ende, Yayasan Fren dan ChildFoud Internasional, berangkat dari pentingnya kepedulianm  responsifitas dan keberpihakan terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Kita ketahui bersama bahwa, anak adalah aset kehidupan dan sumber daya manusia bagi pembangunan masyarakat dan bangka, dan karenanya anak perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya, sebab hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusi. Sehingga anak sebagai generasi muda dapat meneruskan cita-cita leluhur bangsa, menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang.

Dalam konstitusi Indonesia, jaminan terhadap perlindungan bagi anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak guna untuk menjamin hak-hak anak yang ada di dalam suatu wilayah atau daerah terpenuhi.

Namun, temuan umum atas fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih rendahnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terkait hak sipil dan kebebasan anak. Masalah dominan dalam kerangka bidang sipil dan kebebasan yang selama ini terjadi meliputi: hak nama dan kewarganegaraan serta hak mempertahankan identitas. Tentu masalah pemenuhan hak anak tidak hanya sebatas itu saja, ada hak kebebasan menyatakan pendapat, hak akses kepada informasi yang layak, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak lainnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak anak diantaranya ketidaktahuan dan sikap apatisme masyarakat akan hak-hak yang harusnya dinikmati anak. Masyarakat masih memandang bahwa hak sipil anak hanyalah pelengkap semata dan bukan sebuah kebutuhan anak. Aksesibilitas terhadap informati hak-hak anak yang masih jauh dari jangkauan, terlebih adalah penyediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan hak sipil dan kebebasan.

Karenanya, sebagai upaya mendiseminasi pentingnya pemenuhan hak-hak anak, dalam kegiatan pengabdian ini tugas STPM Santa Ursula tidak hanya sekedar hanya urusan mencacah dan mendata dokumen kependudukan anak. Yang dilakukan STPM adalah edukasi, pengorganisasian dan menemukan sebab-sebab prinsipil atas problem pemenuhan hak anak. 

Proses edukasi dilakukan lewat diskusi kampung dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, RT, RW, lembaga pendidikan, gereja dan semua komponen. Pengorganisasian dilakukan mulai dari dalam rumah tangga sampai pada tingkat pemerintahan desa. Mengagas kembali kontrol sosial masyarakat bagi pemenuhan hak-hak anak, serta mendesain skema pembangunan desa yang berperspektif dan rensponsif terhadap penuhan hak anak.

Melalui kegiatan diskusi kampung dan pengirganisasian, segala macam persoalan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak di pelajari, dikaji dan dirinci semua elemennya agar dimengerti secara jelas sehingga dapat bertindak dengan baik dan benar. 

Problem Kependudukan dan Respon Kebijakan Publik

Disisi lain, pelaksanaan pengabdian masyarakat (KKN) ini disatu sisi ibarat telah membuka "kotak pandora" problem kependudukan. Bahwasannya, banyak problem ditigkat keluarga yang baru diketahui cukup banyak ketika didata, misalnya banyaknya keluarga yang single parent, peceraian keluarga/broken home, perebutan hak asuh anak, kemiskinan, migrasi dan problem kependudukan lainnya. Menurut penulis inilah problem-problem prinsipil dan fundamental yang menghambat pemenuhan hak-hak anak.

Walaupun sejauh ini pemerintah telah mesponnya dengan merekrut petugas register Desa, namun petugas register desa tidak cukup bekerja hanya menunggu dilapangan atau memindahkan kator Ducapil ke Desa. Dari perspektif pelayanan publik, pemenuhan hak warga negara bukan hanya aktifitas administrasi publik dan pekerjaan rutin para birokrat di kantor pemerintah. Pelayanan publik bukan juga sekadar perkara teknokrasi yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas. 

Tugas-tugas penting perwujudan pelayanan hak-hak anak adalah melakukan edukasi dan pengorganisasian masyarakat serta inovasi kebiajakan publik yang respoonsif. Pada tataran edukasi, hal yang dapat dilakukan adalah menyadarkan masyarakat dalam memahami kerangka relasi kewajiban negara dan hak warga. Dalam konteks pemenuhan hak-hak anak, negara mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada warga untuk menjalankan fungsi kesejahteraan. Warga negara berhak memperoleh pelayanan dari negara. Pada tataran kebijakan, pemerintah perlu merespon dengan melahirkan kebijakan solutif dan memprakarsai inovasi yang dapat disentuh dengan program-program inovatif yang  meberdayankan.

Karenanya, ikthiar meralisasikan kemasyalatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama, sebagai usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran untuk memenuhi hak-hak warga negara. Perlu dikembangkan dan didukung oleh semua pihak yang terlibat melalui komitmen bersama untuk melakukan aufklaerung (pencerahan) bagi masyarakat khususnya terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak.