Amatan lembaga survei soal lemahnya prestasi dan kinerja DPR yang tidak berbanding lurus dengan besarnya gaji dan tunjangan yang diterima seperti cerita ceplas-ceplos pemilik lagu "Mungkin Aku Cinta", menunjukan bahwa kebijakan anggaran belum berbasis kinerja. Artinya Penggunaan anggara yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil belum menjadi agenda utama.Â
Penilaian Formapi bahwa rendahnya prestasi kerja DPR disinyalir karena tatakelola perencana yang buruk hingga sabotase kepentingan politik yang menghambat implementasi visi dan misi, menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok menjadi buruk (mediaindonesia.com, 2021). Â Sehingga, tingkat pencapaian pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi belum menjadi agenda utama.
Jakalau mentalitas DPR kita seperti ini, kepastian akan kemajuan produksi legislasi dan kebijakan anggaran untuk kepentingan dan permasalah rakyat akan jauh panggang dari api.
Maka dari itu, yang perlu digenjot adalah penggaran berbasis kinerja. Hal ini menjadi penting karena, dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efetifitas anggaran. Dengan begitu penggaran yang berorientasi pada output yang berkaitan erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis dapat tewujud.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H