Rampok APBD Karawang, Pemkab Bangkrut DPRD Malah Beli Mobil

Kompasiana – pengumuman-pengumuman, pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Karawang dalam kondisi defisit alias bangkrut. Tapi anehnya, anggota DPRD malah mau beli mobil baru, dan lebih aneh lagi para pejabat Karawang malah suka pamer kekayaan, buktinya berani membangun rumah mewah, beli rumah baru, beli tanah, sawah, mobil baru dan juga istri baru, bahkan ada yang sanggup beli gunung di Karawang Selatan untuk pertambangan, ck..ck..ck… Mantap.

Kondisidi di pemkab Karawang yang sudah tidak rasional telah membuat masyarakat muak. Maka bukan hal aneh, para pemuda yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Karawang tak terkendali, mereka kesal dan bereaksi keras mengadakan unjuk rasa menolak pembelian mobil dinas baru untuk anggota DPRD Karawang. Aksi tersebut berlangsung di kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, dan berlangsung ricuh. Kericuhan itu terjadi saat para pengunjuk rasa berusaha menerobos masuk ke Kantor Bupati Karawang yang dihadang oleh Satpol-PP (Kamis, 29/09) kemarin. (Sumber)

Dalam Press Release-nya PMII mengungkapkan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabuapten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. (DAU) merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan  pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

DAU untuk Kab Karawang senilai Rp 226 miliar hingga saat ini masih tertahan di kementrian keuangan (Kemenkeu), hal ini terjadi setelah menkeu Sri Mulyani per-16 Agustus 2016 menerbitkan peraturan menteri keuangan nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan DAU. Hal ini terjadi karena serapan anggaran APBD di Kab Karawang tidak optimal, hanya mencapai 48% sampai saat ini, hal itu mengindikasikan bahwa kinerja birokrasi pemda Karawang sangat buruk.

Ditengah Karawang dilanda defisit anggaran, Anggota DPRD Karawang malahan berbondong-bondong mau membeli mobil dinas baru, padahal kondisi mobil dinas yang lama masih bagus dan layak pakai. Untuk pembelian mobil dinas dewan itu bisa menghabiskan anggaran Rp 7 miliar untuk 42 mobil dinas baru. Perhitungannya anggaran pembelian persatu unit mobil dinas itu  dialokasikan sekitar Rp 190 juta. Total anggaran yang mencapai Rp 7 miliar itu hanya untuk pembelian mobil dinas jenis Toyota Avanza saja.

Menyikapi hal ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Karawang menegaskan agar pembelian mobil untuk anggota Dewan tersebut ditunda hingga kondisi keuangan Kab Karawang kembali stabil. PMII menganggap pemda Karawang tidak pro rakyat, terlihat jelas dalam pengalokasian dana penyerapan APBD memang pemda Karawang tidak peduli rakyat.

PMII meminta dengan tegas kepada eksekutif dan legislatif agar bersikap dewasa dalam pengalokasian dan penyerapan anggaran APBD agar lebih pro lagi terhadap rakyat bukan hanya mimpi. PMII hari ini menanyakan keberpihakan birokrasi. Diantaranya dalam menyikapi besarnya komposisi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengalokasian APBD yang ideal seharusnya belanja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu 60% dan belanja rutin 40%, dengan kata lain APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan masyarakat.

Kami menegaskan kepada Pemda Karawang untuk segera mengoptimalisasikan kinerjanya guna penyerapan anggaran yang lebih berguna untuk masyarakat dan pembangunan Karawang, dan kami meminta agar anggota dewan  menjalankan fungsi yang sebagaimana mestinya selaku pengawasan, anggaran dan legislasi, jika mobil baru dewan ini jadi dibelikan kami mendesak agar kinerja dewan  harus lebih baik daripada sebelumnya. (Aksi PMII Karawang: APBD Untuk Siapa??)  

Dilain tempat, ketua LBH - Jaringan Hukum Indonesia (JHI) Dendang Koswara SH, yang sedang berada dilokasi sebuah gedung yang  akan direnovasi bakal menjadi gedung ADESWARA CENTRE Karawang.

Dendang menegaskan, bahwa kondisi pemkab Karawang pada saat ini tidak normal dan paradoksal, di satu sisi pemda dalam keadaan defisit anggaran, namun disisi lainnya mempertontonkan kemewahan, para pejabatnya hobi bermain golf, padahal kinerjanya tidak memuaskan dan pejabat jarang ada di kantor. Bupati, sekda dan ketua DPRD di zaman sekarang ini pun tidak mau menghadapi para pendemo. Masih bagus zamannya bupati H Ade Swara dulu, para pendemo selalu dihadapinya dengan cara manusiawi, diberi minum oleh bagian umum, dan para pejabatnya selalu ada di kantor.

 “Saya khawatir dalam beberapa bulan mendatang, jika begini terus, pasti Karawang tidak akan kondusif, dan biasanya akan dibarengi oleh kasus-kasus yang mendadak terungkap dengan sendirinya, para perampok APBD Karawang keberuntungannya sudah habis, nasib apes dan tibanya hari naas. Cepat atau lambat pasti mereka akan tertangkap juga akhirnya,”

Dendang menambahkan, “apalagi masalah “Rekening Gendut” bupati Karawang Cellica Nurrachadiana Rp 40 miliar yang ditulis TEMPO, sudah terungkap dengan jelas terang benderang dan sudah menjadi buah bibir masyarakat, menjadi isyu santer publik Karawang,” ujar Dendang. (Sumber)