Perlunya Satgas Anti Mafia untuk Semua Sektor Pelayanan Publik

Banyak warga negara Indonesia termasuk saya sendiri tentunya sangat senang dan menghargai tindakan nyata dari bpk Presiden SBY dalam upaya memberantas praktek KKN dinegara ini. Terlebih dalam kasus yang terakhir yaitu penggelapan pajak yang merugikan negara milyaran rupiah dan cukup banyak tindakan dan keberhasilan yang dicapai oleh satgas anti mafia hukum yang baru saja terbentuk itu.

Beberapa waktu lalu sekretaris Satgas mafia hukum Denny Indrayana juga menyatakan bahwa mereka akan membenahi juga salah satu sektor penting yaitu energy terutama listrik karena dirinya merasa gerah dengan permasalahan pemadaman listrik di negara ini yang tak kunjung selesai padahal negara kita termasuk salah satu penghasil batu bara terbesar didunia apalagi kita juga mempunyai ladang minyak sendiri tetapi selalu terjadi pemadaman listrik ditiap daerah dari jaman orde baru hingga sekarang.

Untuk dapat mencapai Indonesia yang makmur, aman untuk investasi, nyaman untuk ditinggali dan dapat dipercaya oleh investor asing dan lokal, saya sangat setuju dengan keputusan Satgas anti Mafia yang menyatakan akan mentarget 9 Big Fish, yaitu: mafia korupsi, mafia pajak dan bea cukai, mafia pertambangan dan energi, mafia tanah, mafia hutan, mafia perbankan serta keuangan dan illegal fishing.
Memang karena ulah mereka-mereka inilah negara kita ini walau sudah merdeka lebih lama dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, tetapi kehidupan rakyatnya masih jauh lebih terpuruk dan bahkan sering tidak dihormati oleh mereka.

Saya sebagai seorang pengusaha pun merasakan bahwa sekarang ini lebih susah untuk mencari karyawan 'serius' yang berpendidikan terutama didaerah, karena banyak lulusan diploma dan universitas yang lebih memilih untuk berkarir sebagai pns tidak peduli ditempatkan di dinas / bumn manapun dan pekerjaan diluar pns dilakoni hanya untuk sambil menunggu berhasil diterima sebagai pns, bahkan tidak sedikit yang mencoba menjadi guru disekolah negeri hanya sebagai batu loncatan menuju pns dikantor pemerintahan. Mungkin hal ini dikarenakan banyak dari mereka melihat banyak pns yang kehidupannya berubah 360 derajat hanya setelah bekerja beberapa tahun saja.
Inilah ironi negara kita dimana generasi muda kita bukannya ditantang untuk berpikir dan bekerja keras tetapi disodori jalan yang mudah untuk menuju sukses dengan merekrut sebanyak-banyaknya pns.
Sangat Kontras sekali apabila kita bandingkan dengan negara tetangga lain yang lebih maju seperti Malaysia misalnya, didalam 1 kantor pelayanan terpadu masing-masing seksi/bagian biasanya hanya dilayani 1-2 staf tetapi pengurusan dokumen dapat diselesaikan sangat cepat dan tidak terlihat antrian panjang. Sedangkan di negara kita (tercermin langsung di KBRI) antrian untuk memperpanjang paspor saja bisa berhari-hari sedangkan jumlah staf yang bekerja jauh lebih banyak daripada di kantor pemerintahan milik Malaysia.

Saya pernah beberapa kali mengurus surat di kantor cabang salah satu bumn didaerah dan beberapa kali menemui pimpinan kantor untuk meminta tanda tangan dokumen dan ternyata terlalu sibuk untuk dapat melayani masyarakat dikantor karena terlalu sibuk untuk menghadiri acara undangan baik dari bumn lain ataupun dari pemerintah daerah. Rupanya inilah wajah pemerintahan dinegara kita, kepala kantor selalu sibuk ke acara undangan sehingga tidak ada waktu memeriksa aplikasi dokumen yang masuk dan tidaklah mengherankan terkadang gara2 menunggu lurah sebuah ktp baru bisa selesai setelah 1 bulan sedangkan ditunggu2 ternyata pak Lurah sedang sibuk menghadiri acara peresmian ini dan itu.

Alangkah naifnya para pejabat di negara kita ini, apakah setiap peresmian ini itu perlu dihadiri oleh semua pejabat dari seluruh instansi pemerintah mulai bumn, polri, tni, desa, rt, rw? Dinegara2 maju yang kita lihat setiap peresmian sesuatu hanya kepala daerah disertai dinas terkait saja yang hadir tidak perlu sampai semua institusi dari legislatif, eksekutif dan yudikatif diundang semua sehingga akan jauh lebih memboroskan biaya kecuali diacara hari besar keagamaan mungkin dapat dikecualikan karena untuk silahturahmi. Sedangkan di negara kita ini karena saking seringnya silahturami disetiap acara tadi sehingga apabila kita mengadukan pelayanan buruk satu instansi ke instansi lain tidak akan ditanggapi karena hubungan antara pejabat instansi tersebut sudah terlalu akrab, ibarat kita mengadukan kesalahan seseorang kepada teman sepermainannya.

Kita semua sebagai warga negara kecil yang baik dan taat hukum hanya ingin kehidupan yang tenang dan aman untuk keluarga kita semua dan berharap Presiden SBY dan anggota Satgas Anti Mafia untuk dapat bekerja lebih maksimal, lebih berani, tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasus besar kecil dan pantang menyerah dan terpenting jangan hanya membenahi kasus yang disorot media saja.