Kriteria Calon Presiden RI Tahun 2009-2014 bag. 1

Sejak Bung Karno pertama kali menjadi Presiden RI, bangsa Indonesia sampai saat ini telah menorehkan 5 (lima) Presiden berikutnya, yaitu: Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini masih menjabat sebagai Presiden RI yang ke-6.

Sejarah telah mencatat, masing-masing Presiden tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa dipungkiri. Baik dari segi kepemimpinan (leadership) dan juga kondisi bangsa yang tercipta selama pemerintahannya.

Boleh dikatakan, masing-masing Presiden mempunyai momentum yang berbeda-beda, itu dapat dilihat dari setiap peralihan pemerintahan, waktu lamanya pemerintahan, dan berbagai masalah yang timbul disetiap periode pemerintahan.

Sepertinya, pengalaman-pengalaman terdahulu bukan lagi menjadi “cermin” bagi Presiden-Presiden berikutnya, malahan kembali membuat kesalahan-kesalahan yang sama dalam versi yang berbeda.

Sejak Presiden Soeharto sampai dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini masih menjabat Presiden, ada 7 (tujuh) masalah yang dominan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu:

1.    Korupsi yang merajalela.
2.    Konsep Pembangunan Ekonomi yang tidak jelas.
3.    Penegakan Hukum (aturan) yang tidak konsisten.
4.    Kurang mempunyai Karakter Kepemimpinan dan Jiwa Nasionalisme (yang mulai memudar).
5.    Konflik Etnik rawan terjadi.
6.    Sistem Pemerintahan yang kurang jelas.
7.    Kemiskinan dan Pengangguran yang semakin melebar.

Memang sulit diterima oleh akal sehat, karena hampir semua Presiden yang pernah menduduki jabatan tersebut adalah orang-orang terpilih/intelektual/punya kelebihan masing-masing. Dan para menteri yang mendampingi Presiden adalah orang-orang pilihan yang menguasai bidangnya masing-masing. Tetapi, selalu permasalahan bangsa ini belum juga keluar dari keterpurukannya.

A.    Permasalahan Bangsa yang Dominan

1. 
   
2. Korupsi yang merajalela ternyata telah merasuk ke-hampir semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh pejabat (baik eksekutif, legislatif dan yudikatif), tapi juga dilakukan oleh lapisan bawah yang sering berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Misalnya: pungutan liar, pemborosan keuangan negara dalam aktifitas kegiatan suatu instansi, penentuan pemenang tender dari suatu proyek tertentu (komisi terselubung). Sehingga dibutuhkan Calon pemimpin yang jujur, mampu menata aturan dan bisa menjadi panutan dalam jajaran pembantu-pembantunya (para menteri). Disamping itu pemimpin tersebut harus berani dan tegas menindak orang-orang yang melakukan korupsi sampai keakar-akarnya, tanpa pandang bulu.
   
3. Konsep Pembangunan Ekonomi yang tidak jelas, salah satu indikator terpuruknya perekonomian, dimana tingkat kemiskinan semakin tinggi dan banyaknya pengangguran yang belum mendapatkan kesempatan kerja. Disamping itu, pembangunan yang dilakukan selama ini lebih berorientasi untuk kepentingan tingkat menengah ke atas, sedangkan tingkat bawah yang mayoritas belum terjangkau secara maksimal, misalnya: dalam memberikan kredit usaha. Sehingga di sini dibutuhkan seorang pemimpin yang mengutamakan golongan bawah/miskin dangan menyesuaikan sistem ekonomi yang dapat  dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, misalnya lebih menggalakkan Koperasi Unit Desa (KUD) di daerah-daerah terpencil.
   
4. Penegakkan Hukum (aturan) yang tidak konsisten sering dijumpai dilini yang berhubungan dengan masyarakat banyak, misalnya dalam pembayaran pajak. Sehingga disini dibutuhkan seorang pemimpin yang konsisten dan menyiapkan perangkat pendukung untuk menegakkan disiplin masyarakat dan berani memberikan sanksi bagi yang melanggar hukum (aturan) tersebut.
   
5. Kurang mempunyai Karakter Kepemimpinan dan Jiwa Nasionalisme (yang mulai memudar), ini dapat terlihat dari gaya yang ditampillkan Presiden-Presiden terdahulu, misalnya: gaya seorang militer berbeda dengan seorang sipil. Seyogyanya, seorang pemimpin nasional harus mempunyai karakter kepemimpinan yang dapat merangkum/menyatukan semua elemen, sehingga pemimpin tersebut disegani (mempunyai kharisma). Selain daripada itu, Jiwa Nasionalisme para pemimpin belum dapat menyatukan pemikiran untuk sama-sama/bahu-membahu untuk menyelamatkan kondisi bangsa yang semakin tidak kondusif. Komunikasi antar Presiden terdahulu cenderung tidak jalan, bahkan saling menyalahkan, sedangkan beban bangsa ini adalah imbas dari persoalan lama yang begitu kompleks, khususnya sejak pemerintahan Orde Baru. Sehingga disini dibutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar memiliki karakter dan Nasionalisme tinggi, agar siapapun yang duduk sebagai Presiden saling membantu serta bahu-membahu membangun bangsa ini lebih baik untuk masa yang akan datang.
   
6. Konflik Etnik rawan terjadi, disebabkan kurang menyatunya pola pikir dari masing-masing etnik yang berdiam di suatu wilayah. Hal ini bisa disebabkan adanya kecemburuan sosial yang timbul dari etnik tertentu/setempat terhadap etnik pendatang. Hampir di seluruh wilayah Nusantara berkumpul berbagai etnik yang berbeda, sehingga bila hal ini tidak ditangani secara bijaksana dan dengan pendekatan-pendekatan budaya, konflik etnik dapat terjadi. Sehingga dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengayomi dan menyatukan perbedaan-perbedaan antar etnik yang berbeda di setiap wilayah Nusantara dalam rangka keutuhan NKRI.
   
7. Sistem pemerintahan yang kurang jelas bisa terlihat, dimana hubungan antara badan Eksekutif/Legislatif/Yudikatif sering tidak sejalan. Misalnya, dalam penentuan pejabat Pemerintah/kebijakan ekonomi, antara badan Eksekutif dengan badan Legislatif sering berbeda pendapat. Padahal sistem pemerintahan kita adalah Presidential. Sehingga dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945.
   
8. Kemiskinan dan Pengangguran yang semakin melebar, adalah masalah yang serius dan akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemimpin nasional yang akan datang. Hal ini dapat disebabkan oleh pertambahan penduduk yang semakin meningkat, lapangan kerja yang terbatas, penataan penduduk yang kurang terprogram (banyaknya pendatang). Sehingga dibutuhkan seorang pemimpin nasional yang membuat perencanaan pembangunan secara konsepsional dan proposional. (Bersambung)