Pengembangan Transportasi Publik di Tangsel, Tidak Selalu Butuh Anggaran Besar!

Bagaimana Tangerang Selatan, apakah tidak bisa membangun Transportasi Publik sebaik Jakarta ?

Pengembangan Trasnportasi publik terkadang terhalang dari segi anggaran, memang kalau di lihat dari APBD kota Tangerang Selatan hanya 7-8% dari besarnya APBD Provinsi Jakarta, sehingga cukup sulit untuk mengkomparasikan dalam segi anggaran dan pembangunan Transportasi publik yang cukup signifikan di Jakarta.

Terlebih lagi Jakarta adalah Ibu Kota Negara dan Pusat Perekonomian Negeri ini, sehingga tentunya banyak investor yang tertarik berinvestasi dalam pembangunan Transportasi Publik disana. tetapi bukan alasan untuk Kota Tangerang Selatan berjalan lamban dalam membangun Transportasi Publik, dengan cara ini Kota ini bisa merubahnya.

Political Will itu Penting, untuk mewujudkan ini semua!

Political Will dimana diartikan niat atau komitmen kuat dari pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan, dalam hal ini pemerintah kota Tangerang Selatan dengan kekuatannya yang ada seharusnya bisa dengan tegas melakukan tindakan dan melakukan razia terhadap Angkutan Kota yang tidak layak beroprasi, dan melakukan uji kelayakan jalan serta membuat Standar baku untuk operator maupun perorangan yang melakukan pengoprasian Transportasi Publik di Kota Tangerang Selatan.

Pada hari ini masih banyak kita melihat angkot yang tidak layak dan membahayakan penumpangnya tetapi dimana ketegasan pemerintah kota untuk melindungi warganya? apabila hari ini belum bisa menghadirkan Transportasi Publik yang baik, maka tegaslah dalam melakukan tindakan kepada Transportasi Publik yang tidak layak.sehingga Harapannya kota Tangerang Selatan dapat memiliki Angkutan Kota yang layak dan memiliki standar keselamatannya sendiri, yang membuat masyarakat kota nyaman menaiki Transportasi Publik.

Kolaborasi dan melakukan Exiting Rute

Pengembangan exiting route atau memperpanjang rute Transjakarta yang berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, bisa menjadi opsi awal dalam membuat jaringan dan integrasi rute yang ada.

Sseperti contohnya rute Transjakarta 8E yang hari ini hanya sampai Masjid Jami Bintaro, berpotensi di perpanjang sampai Stasiun Pondok Ranji.

dimana dalam perpanjangan rute ini dari awalnya terminus di Masjid jami Bintaro menjadi Stasiun Pondok Ranji, membuat Integrasi transportasi antara Transjakarta dengan Commuterline, dan membuat transportasi publik dapat hadir di wilayah Tangerang Selatan yang dilalui, dimana berpotensi juga membuat Halte baru di sepanjang rute baru ini, dan memudahkan warrga untuk mengkases transportasi publik menuju area yang selam ini tidak di jangkau.

Penambahan Rute Transjakarta 8E, (openstreetmap.org)

Kolaborasi dengan Operator Transportasi Publik juga bisa menjadi opsi, agar wilayah Kota Tangerang Selatan Terjamah Transportasi Publik yang mencakupi wilayahnya, seperti memperbanyak rute feeder Transjakarta yang beroperasi di Kota Tangerang Selatan, ataupun berkerjasama dengan pihak pengembang kawasan dalam melakukan penambahan rute secara masif seperti bus kawasan Bintaro jaya atau BSD Link, dan bisa dengan sekema kerjasama dengan operator swasta yang hari ini digunakan oleh Transjakarta. sehingga pemerintah bisa menggarkan Subsidi Tarif dan membangun fasilitas pendukung.

Reroute solusi awal menghindari Konflik 

Reroute menjadi opsi kedua dalam mengindari pertemuan antara transportasi lokal (Angkot) dengan Transjakarta atau apapun Transportasi umum nantinya, seperi pada kasus Transjakarta S41  rute Pondok Cabe-Tanah Abang, dimana terdapat konflik antara Angkot dengan Transjakarta karena saling mengambil wilayah operasi.

Agar konflik dalam pengembangan transportasi publik bisa terhindarkan, maka perlu di lakukan re route dan membuat fungsi Angkot sebagai Feeder, dimana Angkot 106 bisa mengambil penumpang lebih masuk kedalam Jalan Talas II - Talas I - jalan Purnawarman, di Pondok Cabe, sehingga bisa mengambil penumpang di wilayah jalan tersebut, dan sebagai feeder ke transjakarta yang menggunakan jalan pondok cabe raya.

Dan memiliki potensi peningkatan penumpang bagi Angkot 106, karena melintasi pemukiman warga dan tempat kegiatan warga, sehingga reroute ini menjadi solusi atas konflik yang ada, dan ini bisa di terapkan nantinya apabila di rute oprasional transportasi publik berbasis bus tersinggung dengan rute angkot.

Dari hal ini juga membuat ketercakupan transportasi publik di Kota Tangerang selatan akan semakin luas, dan Angkot kembali menjadi primadona warga dalam berpegian dibandingkan menggunakan ojek online nantinya

Opsi Re-Route Angkot 106 (openstreetmap.org )

Setelah Tegas, Kolaborasi dan Reroute, saatnya Mengajak warga kota

Setelah melakukan berbagai langkah yang "Minim" anggaran ini, Pemerintah Kota sudah selayaknya mengajak warga uuntuk menaiki transportasi publik sebagai Last/First Mile menuju pusat transportasi publik, seperti Stasiun, Halte atau Terminal, dengan melakukan contoh dan menyediakan fasilitas pendukung yang ramah untuk penjalan kaki dan ruang untuk transit antar moda transportasi.

Sehingga Hal ini semua ada di tangan pemerintah Kota Tangerang Selatan, apakah mau merubah warganya menaiki transportasi pubik yang akan mengurangi kemacetan dan polusi kendaraan atau masih mau tetap seperti ini ?