Dengan kerja sama yang baik dan pemanfaatan peluang yang ada, diharapkan pendidikan masyarakat Papua dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua dan mendorong pembangunan Papua secara keseluruhan.
kesimpulan
1. Â Alokasi dana yang proporsional : Dalam proses penganggaran, perlu adanya alokasi dana yang proporsional agar daerah di Papua dapat menerima alokasi dana yang sesuai untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ketimpangan alokasi dana dapat memicu ketegangan sosial di Papua
2. Efisiensi birokrasi : Diperlukan efisiensi birokrasi terutama dalam masalah anggaran agar terciptanya keuangan daerah yang transparan dan tepat sasaran. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah
3. Pendanaan publik dan swasta: Besarnya dana pembangunan Papua membuat APBN Indonesia membengkak. Oleh karena itu, pemerintah mengambil opsi pendanaan publik dan swasta, yakni PPP (Public and Private Partnership). Dengan skema ini, konsorsium yang dilakukan akan meringankan beban fiskal negara sehingga negara dapat fokus pada pembangunan yang lebih luas.
4. Peningkatan kualitas SDM : Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua, terutama dalam bidang pendidikan formal dan kesehatan, perlu menjadi perhatian utama
5. Peningkatan infrastruktur sosial: Gagalnya pembangunan infrastruktur sosial juga menjadi akar konflik di Papua. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur sosial di Papua, seperti kesehatan dan pendidikan.
6. pembelajaran berkonteksual Papua: Salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua adalah dengan melakukan pembelajaran berkonteksual Papua (Papua contextual teaching and learning). Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan buku berkontekstual Papua yang mengambil kegiatan hidup sehari-hari orang Papua dan menggunakan kalimat yang sederhana dengan gambar yang menarik
