Oleh : Dio Satrio Jati
Politik luar negeri sebuah negara sejauh ini memang mencerminkan keadaan politik dalam negeri suatu negara. Sebuah negara bisa dikatakan bagus bila politik luar negerinya itu efektif, efektif dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam forum-forum internasional atau dalam berbagai kerja sama dan juga dalam hubungan antara negara satu dengan lainnya.
Indonesia dalam hal ini sebagai negara berdaulat dan merdeka tentu saja mempunyai banyak kepentingan yang harus dipenuni guna mempertahankan stabilitasnya sebagai sebuah negara. Banyak negara yang telah bekerja sama dengan Indonesia baik itu dikawasan regional maupun internasional tentu saja hal ini secara otomatis membuat negara Indonesia dipandang mampu untuk menyuarakan kepentingan nasionalnya.
Namun apa yang terjadi ketika berbagai kasus yang bertemakan hubungan Internasional. Seperti contoh yang paling umum adalah penyelesaian kasus perlindungan pahlawan devisa. Mereka berjuang, mereka pahlawan yang banyak dalam praktiknya ternyata mereka berjuang sendirian.
Idealnya negara harus mengakomodasikan kepentingan nasional yakni kesejahteraan pahlawannya. Dalam hal ini negara harus dipandang mampu untuk berdiplomasi kepada negara lain yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, posisi tawar yang kuat harusnya bisa menjadi modal negara untuk melindungi para pahlawan devisa ini di negeri orang. Posisi tawar ini sederhananya berbentuk penyediaan layanan dan tenaga kerja. Bila kita lihat memang TKI ini banyak mengisi sektor formal maupun informal dari beberapa negara-negara yang melakukan kerja sama dengan Indonesia dan hal ini tentunya sebagai penyedia Indonesia harusnya mempunyai posisi yang kuat dalam diplomasi.
Seperti kata banyak pengamat, politik luar negeri sebuah negara sejauh ini memang mencerminkan keadaan politik dalam negeri suatu negara. Di dalam negeri saja kita morat-marit, nah bagaimana kita bisa berharap banyak dengan politik luar negeri kita. Sungguh terlalu dini jika kita mengharapkan legitimasi kita kuat dalam kancah pencaturan politik internasional jika dalam negeri saja kita mati langkah dengan berbagai persoalan yang menghimpit dari berbagai sektor, entah itu ekonomi, sosial, budaya maupun stabilitas politik.
Tentunya masyarakat pinggiran juga mengetahui kalau memang keadaan politik dalam negeri Indonesia masih jauh dari kata sempurna, banyak masalah yang melilit yang berkemungkinan bisa berimbas di berbagai sektor. Kita juga melihat bahwa dalam pelaksanaannya banyak politisi yang menyimpang dari tugas mereka sebenarnya. Banyak yang menyebutkan bahwa tipe ini ada tipe politisi busuk. Nah, sayangnya di Indonesia sendiri memang telah terbentuk suatu sistem yang dalam pelaksanaan tiap kebijakan kebanyakan tidak pro rakyat.
Saya melihat di Indonesia sendiri kebijakan publik sering diambil oleh para pengampu dan pengambil kebijakan dan seringnya tanpa melibatkan rakyat yang notabenennya sebagai pengambil kebijakan absolut. Yang hasilnya rakyat lebih sering mendengarkan angin surga dari para pemimpin tentang gencarnya arus perubahan.
Dalam politik luar negeri nyatanya Indonesia memang kurang mempunyai posisi tawar yang kuat diantara berbagai negara yang saling bekerja sama dengan Indonesia, padahal sejatinya ketika ada kerjasama antara Indonesia dengan negara lain dan berbagai negara lainnya, Indonesia harus mengutamakan kepentingan nasionalnya secara kuat agar Indonesia bisa menikmati buah hasil kerja sama dan tentunya kepentingan nasional ini sejatinya adalah kepentingan yang berasal dari seluruh rakyat Indonesia, tentu saja ketika kepentingan nasional ini bisa terealisasikan dalam berbagai kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia maka tentu saja Indonesia akan lebih mempunyai legitimasi baik itu dari rakyatnya sendiri atau pun dari berbagai pihak di kancah intenasional.
Diplomasi Indonesia lebih sering terlambat informasi atau terkesan lamban dalam penanganan berbagai masalah yang mengiringi berbagai kerja sama yang dilakukan dengan negara lain. Diplomasi ini terkesan bingung dengan langkah apa yang harusnya diambil, karena memang disadari atau tidak dalam proses pengambilan keputusan dalam kerja sama antara dua negara atau berbagai negara, diplomat dihadapkan dengan banyaknya elemen yang mempunyai banyak kepentingan. Kelompok kepentingan ini sangat vokal dalam proses pengambilan kebjikan dalam berdiplomasi, alhasil kepentingan nasional kita terabaikan. Yang mana hal ini akan berbuntut dan menimbulkan kesan bahwa diplomasi kita memang lemah karena pada akhirnya kepentingan segelitir oranglah yang memenangkan “tender” untuk dibawa dan dinegosiasikan dengan negara yang berkerjasama dengan Indonesia. Sekali lagi diplomasi kita adalah diplomasi kepentingan politisi semata.
Semarang, 24 Juni 2011
