Pemilu dan Hegemoni Partai Politik Besar

Dalam beberapa bulan lagi negara kita Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar. Seperti biasa pemilhan umum ini akan menjadi ajang kompetisi antar partai politik dan para calonnya masing-masing untuk menarik dukungan dari masyarakat. Partai politik dan koalisinya yang menang pada tahun ini akan memimpin bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan. Keputusan-keputusan yang dibuat nantinya akan mentukan arah dan tujuan bangsa ini.

Dalam setiap pemilihan umum di Indonesia peran partai politik sangatlah penting. Sebab untuk menjadi peserta pemilihan umum haruslah berasal dari partai politik. Calon perseorangan hanya bisa mendaftar sebagai calon anggota DPD. Hal ini diatur dalam peraturan KPU No 6 tahun 2018. Faktor lainnya adalah, karena selama ini untuk ikut serta dalam pemilihan umum membutuhkan dana yang sangat besar. 

Sehingga sulit sekali bila ingin bertarung sendiri. Pada akhirnya ini akan menyebabkan ketimpangan. Padahal partai politik hadir sebagai sarana rekrutmen bagi setiap warga negara Indonesia, agar mereka bisa ikut serta menyuarakan aspirasinya dan ikut serta membangun negara melalui partisipasinya sebagai peserta pemilihan umum.  

Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan suatu hegemoni bahwa yang terpilih adalah yang tergabung dalam partai politik yang besar, dan yang memiliki banyak uang. Padahal selain partai politik memiliki peran rekrutmen, partai politik juga memiliki peran untuk memperjuangkan kepentingan yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Sehingga kehadirannya bukanlah untuk kepentingan kelompoknya, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Partai Politik juga harus memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia sesuai yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Hegemoni Partai Politik Besar

Semenjak reformasi 1998 jumlah partai politik di Indonesia sudah banyak sekali berkembang. Pada orde baru jumlah partai politik hanya ada 3 partai yaitu PDI, Golkar dan PPP. Namun saat ini ada 17 partai politik yang akan ikut serta dalam pesta politik tahun 2024.

Dalam setiap pemilu, sebenarnya setiap partai politik memiliki hak yang sama untuk mengikuti pemilu dan merekrut para calon. Tetapi pada akhirnya partai politik besarlah yang bisa menguasai pemilihan umum karena besarnya sumber daya yang dimiliki. Memang bagi partai politik kecil mereka masih bisa ikut andil bagian dalam pemilihan umum dengan bergabung dalam koalisi. Namun dalam setiap koalisi yang ada, partai-partai besarlah yang berkuasa dan mengontrol jalanya koalisi. Partai-partai kecil hanya bisa sekedar mengikuti dan sedikit berbuat banyak.

Maka dari itu diperlukanlah suatu peubahan sistem dalam pemilhan umum di Indonesia, agar bisa mengontrol jumlah sumber daya yang dimiliki setiap partai. Hal ini ditujukan agar terdapat kesetaran dan keadilan dalam setiap pemilhan umum, sehingga partai-partai kecilpun bisa ikut bersaing. Sistem yang dimaksud adalah perubahan dalam hal kampanye dan pendanaan partai.

Kampanye Berbiaya Banyak dan Efisiensinya

Selama ini kampanye di Indonesia memakan banyak sekali biaya. Biaya itu bersumber dari keuangan pribadi , partai politik maupun sponsor yang mendukung para calon. Biaya ini diperlukan untuk menyebarkan poster, membagikan sumbangan, mengadakan berbagai kunjugan dan acara serta banyak hal lainnya.

Namun pada akhirnya apakah biaya yang besar ini efektif untuk mensosialisikan setiap program dan calonnya. Kenyataannya hal ini tidaklah sebanding. Kebanyakan pemilih ikut memilih karena mendapatkan uang atau pernah melihat sedikit poster/baliho dan sebagainya. Mereka tidak banyak tahu mengenai program para calon maupun tujuan mereka untuk ikut serta dalam pemilihan umum ini. Hal ini nantinya akan menciptakan suatu pemilu yang tidak sehat dimana akan terjadi politik uang, korupsi untuk balik modal, masyarakat yang semakin acuh kepada sistem politik yang ada dan berbagai macam efek negatif lainnya.

Untuk itu diperlukan suatu perubahan dalam sistem kampanye di Indonesia. Pertama-tama dimulai dari pendanaan. Menurut Peraturan KPU No 8 tahun 2015 untuk pemilihan kepala daerah saja bisa lebih dari lima ratus juta selama masa kampanye. 

Maka untuk itu jumlah pedanannya dapat dikurangi dan hanya berkisar sekitar maksimal tiga ratus juta selama masa kampanye. Dengan pedanaan yang lebih kecil ini akan membantu bagi partai-partai kecil sehingga bisa lebih bersaing. Selain pengurangan pedanaan bisa juga dilakukan dengan pelarangan pemasangan atirbut kampanye di tempat umum. 

Disini kita dapat mengikuti pemerintah Jepang dimana mereka menyediakan suatu slot tempat untuk poster kampanye di tempat yang strategis. Juga dapat dilakukan dengan mempertegas aturan kampanye dimana bagi yang melanggar akan di denda dan di tindak tegas.

Perubahan perubahan ini nantinya akan membuat kesetaraan antara partai besar dan kecil sehingga bisa bersaing lebih sehat. Perubahan ini juga akan menuntut para calon untuk bisa berpikir lebih kreatif, efisien dan inovatif dalam berkampanye. Sehingga nantinya pesannya kampanye dapat tersampaikan dengan lebih baik kepada seluruh masyarakat.

Pendanaan Partai Politik

Selain karena biaya kampanye yang besar, pedanaan parta politik yang berbeda jumlahnya menyebabkan partai kecil sulit untuk bersaing. Di Indonesia sendiri pendanaan sendiri diatur dalam UU No 2 tahun 2008. Dimana pendanaan berasal dari iuran anggota, sumbangan sah menurut hukum dan keuanggan APBN/APBD. Disini dapat terlihat jelas perbedaanya. Partai politik besar pasti memiliki pengaruh yang besar dan akan berdampak pada dana yang didapatkan. Dana yang besar ini pada akhirnya akan berpengaruh bagi sumber daya yang akan dimiliki dan diperoleh sehingga dapat mempertahankan hemgemoninya.

Untuk itu dalam hal ini diperlukan perubahan sistem dimana bukan jumlah dananya yang perlu dibatasi. Sebab hal ini sulit untuk dilakukan karena partai politik besar dengan pengaruhnya bisa mendapatkan banyak dana sponsor. Sementara itu partai politik kecil yang belum punya pengaruh, pasti tetap akan kesulitan untuk mendapatkan sponsor. 

Maka dari itu yang perlu dilakukan adalah melakukan pembatasan biaya opersaional partai. Dimana pembatasan itu diambil dari rata-rata biaya opersaional setiap partai. Mungkin ini akan sulit untuk dilakukan oleh partai besar sebab mahalnya biaya opersaionalnya. Tetapi melalui hal ini dapat tercipta suatu kesetaraan dan setiap partai politik dapat menggunakan dananya dengan lebih efektif dan efisien.

Pemilihan umum adalah ajang untuk adu visi dan misi untuk kemajuan bangsa. Bukan adu hegemoni antar partai politik ataupun adu jumlah biaya. Bila hal ini terus terjadi akan menyebabkan sistem politik yang ada menjadi tidak sehat. Partai besar akan semakin berkuasa sementara yang kecil akan tenggelam. Uang menjadi segalanya dalam politik dan pada akhirnya hanya akan menciptakan politik uang. 

Pemiliah umum yang baik dan sehat adalah pemilihan umum yang megutamakan keadilan dan kesetaraan. Sehingga seluruh warga masyarakat dapat ikut serta dan berpasrtisipasi di dalamnya. Politik dan pemilihan umum adalah jiwa negara. Bila jiwa itu busuk apa yang akan terjadi pada badannya. Oleh karen itu marilah kita mewujudkan suatu iklim politik yang sehat berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan. Selamat menyambut pesta politik tahun 2024 !! Merdeka !!