Pemilu dan Hegemoni Partai Politik Besar

Untuk itu diperlukan suatu perubahan dalam sistem kampanye di Indonesia. Pertama-tama dimulai dari pendanaan. Menurut Peraturan KPU No 8 tahun 2015 untuk pemilihan kepala daerah saja bisa lebih dari lima ratus juta selama masa kampanye. 

Maka untuk itu jumlah pedanannya dapat dikurangi dan hanya berkisar sekitar maksimal tiga ratus juta selama masa kampanye. Dengan pedanaan yang lebih kecil ini akan membantu bagi partai-partai kecil sehingga bisa lebih bersaing. Selain pengurangan pedanaan bisa juga dilakukan dengan pelarangan pemasangan atirbut kampanye di tempat umum. 

Disini kita dapat mengikuti pemerintah Jepang dimana mereka menyediakan suatu slot tempat untuk poster kampanye di tempat yang strategis. Juga dapat dilakukan dengan mempertegas aturan kampanye dimana bagi yang melanggar akan di denda dan di tindak tegas.

Perubahan perubahan ini nantinya akan membuat kesetaraan antara partai besar dan kecil sehingga bisa bersaing lebih sehat. Perubahan ini juga akan menuntut para calon untuk bisa berpikir lebih kreatif, efisien dan inovatif dalam berkampanye. Sehingga nantinya pesannya kampanye dapat tersampaikan dengan lebih baik kepada seluruh masyarakat.

Pendanaan Partai Politik

Selain karena biaya kampanye yang besar, pedanaan parta politik yang berbeda jumlahnya menyebabkan partai kecil sulit untuk bersaing. Di Indonesia sendiri pendanaan sendiri diatur dalam UU No 2 tahun 2008. Dimana pendanaan berasal dari iuran anggota, sumbangan sah menurut hukum dan keuanggan APBN/APBD. Disini dapat terlihat jelas perbedaanya. Partai politik besar pasti memiliki pengaruh yang besar dan akan berdampak pada dana yang didapatkan. Dana yang besar ini pada akhirnya akan berpengaruh bagi sumber daya yang akan dimiliki dan diperoleh sehingga dapat mempertahankan hemgemoninya.

Untuk itu dalam hal ini diperlukan perubahan sistem dimana bukan jumlah dananya yang perlu dibatasi. Sebab hal ini sulit untuk dilakukan karena partai politik besar dengan pengaruhnya bisa mendapatkan banyak dana sponsor. Sementara itu partai politik kecil yang belum punya pengaruh, pasti tetap akan kesulitan untuk mendapatkan sponsor. 

Maka dari itu yang perlu dilakukan adalah melakukan pembatasan biaya opersaional partai. Dimana pembatasan itu diambil dari rata-rata biaya opersaional setiap partai. Mungkin ini akan sulit untuk dilakukan oleh partai besar sebab mahalnya biaya opersaionalnya. Tetapi melalui hal ini dapat tercipta suatu kesetaraan dan setiap partai politik dapat menggunakan dananya dengan lebih efektif dan efisien.

Pemilihan umum adalah ajang untuk adu visi dan misi untuk kemajuan bangsa. Bukan adu hegemoni antar partai politik ataupun adu jumlah biaya. Bila hal ini terus terjadi akan menyebabkan sistem politik yang ada menjadi tidak sehat. Partai besar akan semakin berkuasa sementara yang kecil akan tenggelam. Uang menjadi segalanya dalam politik dan pada akhirnya hanya akan menciptakan politik uang. 

Pemiliah umum yang baik dan sehat adalah pemilihan umum yang megutamakan keadilan dan kesetaraan. Sehingga seluruh warga masyarakat dapat ikut serta dan berpasrtisipasi di dalamnya. Politik dan pemilihan umum adalah jiwa negara. Bila jiwa itu busuk apa yang akan terjadi pada badannya. Oleh karen itu marilah kita mewujudkan suatu iklim politik yang sehat berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan. Selamat menyambut pesta politik tahun 2024 !! Merdeka !!