Papua Aman, Segenap Masyarakat dan Pemerintah Menolak HUT OPM 1 Desember

Isu perayaan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) mulai mengemuka jelang 1 Desember. Namun segenap masyarakat dan pemerintah menolak perayaan tersebut.

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan tidak diperkenankan ada kegiatan yang bersifat menganggu kedaulatan Republik Indonesia, menjelang HUT OPM pada 1 Desember mendatang.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Wali kota Jayapura, Benhur Tommy Mano. Ia menegaskan tidak akan mentolelir adanya aktivitas yang berlawanan dengan kepentingan negara.

Tak hanya pemerintah, tokoh agama di Papua juga menghimbau agar masyarakat tidak turut dalam merayakan kegiatan yang melawan kedaulatan Republik Indonesia tersebut.

Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (NU) Kota Jayapura KH Abdul Kahar Yelipele mengajak segenap warga di Provinsi Papua dan Kota Jayapura menjaga kedamaian dan hidup rukun.

Warga dan umat beragama jangan terhasut dan terprovokasi dengan ajakan yang tidak bertanggung jawab karena bisa merusak persaudaraan dan kedamaian.

Pemuka agama Kristen dan Katolik juga berpikiran sama. Mereka mengajak masyarakat tak ikut dalam gerakan yang memecah belah masyarakat.

Memasuki bulan Desember, umat Kristiani akan mempersiapkan Hari Natal. Oleh karena itu, sebaiknya fokus beribadah saja, daripada melakukan demonstrasi yang tak berguna seperti itu.

Oleh karena itu, semua umat harus beragama mendukung agar perayaan Natal bisa berlangsung aman dan nyaman, serta penuh hikmat.

Selain itu, masyarakat umum juga menolak perayaan ini. Kalau dihitung, sebenarnya hanya segelintir kecil masyarakat di Papua yang mendukung OPM.

Karena faktanya mayoritas warga Papua justru menolak keberadaan kelompok separatis yang sering menyengsarakan masyarakat dan menghambat pembangunan tersebut.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebenarnya bukanlah berjuang atas nama Papua. Mereka hanyalah segelintir orang yang mengaku Papua, namun sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh orang lain atau orang yang berkepentingan asing, dan menuntut pisah dari NKRI.