Pengembangan Desa Wisata Bebas Sampah

Dalam artikel ini, penulis akan berikan kiat dan strategi dalam mengembangkan Desa Wisata bebas dari sampah kepada para pengelola kawasan, agar kawasannya bisa memberdayakan sampah menjadi bernilai ekonomi, sekaligus menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Penulis coba sinkronisasi tema yang disiapkan oleh admin Kompasiana yaitu "Nyalakan Gen Kreatif Masyarakat, Bangkitkan Perekonomian Indonesia Melalui Desa Wisata" dengan kaitan pengelolaan sampah menjadi pupuk organik menuju Indonesia Bersih, Hijau dan Sehat.  

Berbagai lokasi Desa Wisata yang penulis sempat kunjungi di Indonesia dan hampir pasti belum ada Desa Wisata yang serius dan fokus melakukan pengelolaan sampah mengikuti arah regulasi. Pada ahirnya pengelolaan sampah di Desa Wisata belum mampu berkelanjutan (sustainable), sehingga tidak mendapatkan efek sosial, edukasi dan ekonomi didalamnya.

Sangat penting pengelolaan sampah ini dirancang khusus dalam menunjang Desa Wisata agar dapat berkelanjutan dalam semua asfek, karena tanpa pengelolaan sampah yang benar akan memengaruhi semua aktifitas. Semuanya diharapkan mampu mendukung pengelolaan Desa Wisata dalam memberi nilai tambah bagi masyarakat di wilayahnya.

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan disebuah wilayah dan khususnya pada Desa Wisata haruslah melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada dalam kawasan wisata. Hal ini merupakan sebuah rahasia suksesnya dalam pengelolaan sampah. 

Semua rumah tangga diintegrasi dalam pengelolaan sampah secara profesional agar bisa mengangkat dan mengembangkan pengelolaan sampah dengan pelibatan warga desa secara langsung sebagai produsen sampah. 

Penulis bersama Sandiaga Uno dan  memberikan pelatihan olah sampah menjadi pupuk organik di Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah. Sumber: DokPri. 

Jadi pengelolaan sampah yang benar adalah dengan melibatkan semua masyarakat atau warga yang ada di kawasan tersebut dan tidak hanya diserahkan pada petugas kebersihan yang ada. Jadi terjadi sinergi antar pihak dalam wilayahnya. 

Hal program tersebut, pada kesempatan bulan lalu, penulis sempat melakukan audience dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno untuk mendapatkan dukungan dalam rangka pengembangan Desa Wisata Bebas Sampah, di Kantor Menparekraf, Jakarta (18/10/2022).

Pokok materi program pengelolaan sampah di Desa Wisata yaitu terlebih dahulu menguatkan kelembagaan pengelolaan sampah lokal dan basis regulasinya, agar bisa mengangkat potensi kearifan lokal dan ekonomi kreatif berbasis sampah secara berkelanjutan. 

Dalam program tersebut penulis melalui Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Badan Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup (BP3LH) akan melibatkan perusahaan multi nasional produk berkemasan dan non kemasan serta perbankan termasuk lembaga keuangan non bank seperti Adira Finance, klik di adira.id/e/fkl2022-blogger atau di Sini.

Penulis menyerahkan Buku Bank Sampah ke Menparekraf Sandiaga Uno, Jakarta (18/10/22). Sumber: DokPri

Strategi Solusi

Semua daerah yang memiliki kawasan desa wisata, bersama Kemenparekraf, Yaksindo, dan BP3LH serta pemerintah daerah (pemda) setempat akan melakukan pendampingan untuk pengelolaan sampah berbasis ekonomi kreatif dengan mengikutsertakan seluruh stakeholder di kawasan Desa Wisata.

Dalam strategi pelaksanaan program, pengelolaan sampah Desa Wisata tersebut, semua rumah penduduk, restoran, pasar, kantor, destinasi wisata, ruang terbuka hijau akan difasilitasi prasarana dan sarana (sapras) pilah dan olah sampah, sehingga tidak ada lagi sampah yang dibawa ke Tempat Penampungan sampah Sementara (TPS) ataupun di Tempat Pembuangan sampah Ahir (TPA).

Semua sampah dalam satu Desa Wisata akan di integrasi antar bangunan, agar nilai ekonomi daripada hasil pilah dan olah sampah di desa tersebut dapat dengan mudah terdistribusi dan memiliki nilai ekonomi daripada hasil olahan sampah itu sendiri. 

Strategi menyatukan masyarakat dalam pilah olah sampah di Desa Wisata, akan didasari oleh regulasi lokal berupa peraturan desa (Perdes) agar hak dan kewajiban semua pihak dapat terdeteksi dan menjadi pedoman pelaksanaan agar terjadi kesinambungan program.

Adapun Perdes Pengelolaan Sampah tersebut tetap mengacu pada UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga. 

Agar program tersebut bisa membawa gairah masyarakat dan menarik pengunjung dalam Desa Wisata tersebut juga akan diselenggarakan beberapa kegiatan pengembangan, seperti Desa Wisata Ramah Berkendara, Desa Wisata Ramah Anak dan lainnya.

Termasuk ada even lokal, regional dan nasional berupa Festival Kreatif Lokal berbasis sampah dan ekonomi kreatif dalam mengangkat dan mengembangkan kearifan lokal Desa Wisata yang bersangkutan.

Desa Wisata bebas sampah dengan di backup program pertanian terpadu bebas sampah, dimana hasil produk olahan sampah organik menjadi pupuk organik yang diproduksi oleh masyarakat untuk selanjutnya akan mendukung perkebunan dan pertanian organik.

Perkebunan hortikultura juga akan menjadi daya tarik wisatawan atau edukasi wisata, karena dalam satu desa wisata akan terjadi proses hulu-hilir dalam pemanfaatan sampah menjadi sumber ekonomi yang selama ini terabaikan. 

Dalam memanage produksi dan pemasaran akan dikendalikan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar masyarakat dapat memperoleh hasil maksimal selain keuntungan dalam pengelolaan sampah dan produksi, juga akan mendapat hasil dari usaha Bumdes. 

Kepada masyarakat umum, BUMDesa, Bundesma, Pengelolaan Desa Wisata atau Calon Desa Wisata, Perguruan Tinggi, yang berminat mengikuti program pengelolaan sampah Desa Wisata berbasis regulasi, dapat kami dampingi dan termasuk akan membantu ide program yang berkesesuaian dengan kearifan lokal. 

Silakan hubungi penulis di nomor kontak 081287783331, 08119772131 atau email di hasrulhoesein@gmail.com atau tinggalkan pesan di kolom komentar dibawah, kami siapkan program secara gratis bagi seluruh masyarakat di Indonesia. 

Bagaimana pendapat Anda?

RefLomba: Klik di Sini.

Jakarta, 6 November 2022