Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kebijakan Anies Rugikan Konsumen dan Industri, Pj Gubernur Jakarta Harus Cabut Pergub 142/2019

22 Oktober 2022   09:47 Diperbarui: 22 Oktober 2022   09:49 341
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pergub 142/2019 Absolut dicabut, merugikan konsumen dan industri serta menguntungkan toko ritel dan potensi korupsi. Sumber: DokPri

Pelaksanaan daripada Pergub 142/2019 itu, terjadi penjualan kantong belanja di semua Toko Ritel di DKI Jakarta sampai sekarang. Kalau tidak beli kantong belanja, maka toko ritel tidak siapkan. Semua kebijakan itu harus dihentikan, merugikan konsumen (Toko Ritel melanggar Pasal 15 Pergub 142/2019)

Hal kebijakan Pergub 142/2019 melanggar UU. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), KUH Perdata dan juga melanggar Perda No.3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Jakarta.

Maka solusi yang seharusnya laksanakan Perda Sampah Jakarta, tentu akan terjadi minimalisasi sampah ke TPST Bantargebang. Juga dalam regulasi sampah tidak ada satupun prasa atau kata dan kalimat yang tertulis larangan penggunaan produk dalam solusi sampah.

Baca juga: Sampah Plastik Dijadikan Tirai Kebobrokan Pengelolaan Sampah Indonesia

Tapi solusi sampah yang harus dijalankan pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) yang diamanatkan dalam regulasi tersebut adalah pengelolaan sampah di kawasan timbulannya dengan berdasar pada Pasal 11,12,13,21 dan 45 UUPS yang dibarengi dengan pelaksanaan Pasal 44 UUPS yang mengamanatkan kepada pemda untuk membuat perencanaan penutupan TPA.

Jadi seharusnya Pergub 142/2019 ini dihentikan dan segera dicabut karena kebijakan yang dipaksakan dan akan berakibat fatal merugikan industri, supplier, pedagang dan masyarakat konsumen.

Baca juga: Setop Piala Adipura: Hanya Pembohongan dan Pembodohan Publik

Kalau Pergub 142/2019 ini tetap diberlakukan, maka sama saja Gubernur Jakarta menyuruh toko ritel melanggar kewajibannya menyiapkan kantong belanja.

Ini dalam Pasal 15 Pergub 142/2019 pada ayat (1) Toko Ritel harus menyiapkan kantong plastik ramah lingkungan. Nah ini juga mereka tidak penuhi kewajiban memberi gratis kantong atau wadah yang disebut ramah lingkungan, malah Toko Ritel menjualnya.

Jadi kantong belanja di toko ritel merupakan hak konsumen menerima barang yang beli bersama kantong atau wadah, jadi kewajiban penjual atau pedagang untuk memberi gratis kantong belanja, pada saat menyerahkan barang dagangannya.  

Bagaimana pendapat Anda?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun