Presiden Jokowi Sportif Saja LKPP Jatah PDI-P

Membaca berita online Tempo.Com
"Megawati Minta Hendrar Prihadi Hati-hati Pimpin LKPP, Kenapa?". Penulis merasa perlu sedikit menanggapi, agar ada perimbangan pemberitaan di masyarakat.

Presiden Jokowi melantik Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara pada hari ini, Senin, (10/10/2022).

Sebelumnya, LKPP dipimpin oleh mantan Bupati Banyuwangi yang juga kader PDI-P Abdullah Azwar Anas. Dimana Azwar Anas diangkat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada bulan lalu. Azwar menggantikan kader PDI-P lainnya, Tjahjo Kumolo, yang meninggal dunia.

"Saya melihat kemampuan, integritas, itu yang saya lihat, bukan karena kader PDI-P" kata Jokowi saat ditanya alasannya memilih lagi kader PDI-P di lembaga tersebut.

Sebenarnya Presiden Jokowi, tidak perlu mengatakan bahwa memilih Walikota Semarang sebagai Ketua LKPP, bukan karena kader PDI-P.

Sebenarnya kalimat-kalimat Presiden Jokowi seperti itu merupakan bahasa klazik dan klize yang mestinya sudah tidak baik lagi didengar oleh publik.

Presiden Jokowi sepertinya tidak paham bahwa rakyatnya sudah cerdas menilai dan menanggapi sebuah lelucon politik di negeri ini. Jelaslah bahwa LKPP akan diisi oleh PDI-P.

Mana mau Ketum PDI-P Megawati melepaskan LKPP dari kadernya? Apalagi LKPP posisi sangat basah. Bukan cuma itu, ada kesempatan sedikit sosialisasi politik Pilpres 2024. Nah, kan?

Juga tidak ada yang protes lho Pak Jokowi kalau tidak mengatakan kalimat itu bahwa memilih Hendrar bukan karena PDI-P tapi kemampuan dan integritas.

Harusnya Kader PDI-P Tanpa Jabatan