Tahun Politik: Tontonan Wanprestasi Pejabat Negara, Layakkah Dipilih?

"Jangan pernah percaya pada perkataan para tokoh politik yang manis dan penuh janji palsu."

Masa sosialisasi, penjajakan kapasitas calon kandidat pemimpin lokal, regional dan nasional termasuk melakukan monitoring evaluasi terhadap elektabilitas, semuanya memiliki tahapan-tahapan dan standar waktunya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Walikota itu butuhkan waktu tempuh sampai hari "H" sekitar enam bulan, Gubernur satu tahun sementara presiden itu butuh waktu 2 tahun.

Itu ukuran masa kerja standar tim sukses kandidat, hal elektabilitas basisnya bukan di masa tahun politik. Tapi sebelumnya sudah harus ada patokan kinerja dan rekam jejak kepedulian pada rakyat.

Bagi si calon pemimpin atau kandidat harus terlebih dahulu mempersiapkan dirinya jauh hari sebelumnya. Termasuk kinerja, kepedulian secara umum. Termasuk bagaimana menghadapi keluarganya, semua harus terdeteksi baik.

Makanya bila memang punya cita-cita ingin diwujudkan menjadi pemimpin, perbaiki diri sejak awal. Bila perlu sejak sekolah dasar dan seterusnya.

Jangan sentuh urusan yang melanggar norma aturan dunia dan agama, termasuk adat istiadat. Apalagi namanya narkoba, gonta ganti pasangan, miras, judi dan lainnya jangan coba dekati. Karena pada masanya semua akan tergali.

Kenapa? Bilamana perlakuan si calon pemimpin tadi buruk, nantinya pada saat di ekspos kandidat yang bersangkutan ke publik, pada saat itu pula, semua borok-borok akan terungkap.

2022 Sudah Masuk Tahun Politik 2024

Kembali ke hiruk pikuk para elit politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, ya memang saatnya sekarang mulai bergerak. Jadibukan cepat atau lambat. Ya memang masanya sudah dimulai sekarang, dalam hitungan tahun, pas dua tahun menjelang Pilpres 2024.

Hal adanya menteri dan termasuk Ketua DPR dan lainnya itu, atau yang masih aktif di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lalu mereka menyita waktu kerja karena kesibukan pilpres. Itu merupakan kekurangan dan kelalaian si calon pemimpin tersebut, korupsi waktu namanya.

Sebenarnya calon pemimpin seperti itu, harus menjadi catatan penting untuk dikoreksi, atau bisa menjadi pertimbangan untuk tidak dipilih.

Kenapa mereka sibuk? Ya karena tidak pandai ber politik, tidak pandai gunakan ruang dan waktu secara produktif.

Kurang memahami strategi dan lain sebagainya. Maka mereka terjun langsung yang seharusnya ada urusan tidak perlu mereka lagi, ada tim kerja atau ada tim pemikir dan lainnya, fungsi delegasi.

Coba perhatikan Presiden Jokowi, pernah beliau buka Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi di Bandung. Presiden Jokowi mengatur siasat dengan cara ada acara kenegaraan di Bandung saat itu dan dirangkaian dengan pembukaan Musra. Itu wajar-wajar saja.

Termasuk misalnya Puan Maharani, sebagai Ketua DPR RI tidak boleh terlalu fokus ke blusukan untuk ketemu kadernya. Beberapa kesalahan bisa terjadi, mulai dari waktu dan juga jangan sampai menggunakan fasilitas negara, padahal kepentingan pribadi atau partai.

Sedikit mengulas Puan Maharani, saat ini sudah bukan masanya lagi untuk dekati publik dalam menaikkan rating elektabilitasnya. Sudah bukan masanya, sudah lewat. Jadi apapun yang dilakukan Puan di masyarakat, itu tidak akan memengaruhi tingkat keterpilihannya di publik.

Sudah beberapa kali penulis urai dalam artikel, bahwa apa yang dilakukan Puan blusukan ke daerah-daerah itu hanya menciptakan resistensi. Karena harapan untuk memgangkat elektabilitas, imposible.

Jadi merugikan saja bagi dirinya, PDI-P dan resistensi terhadap keberadaan Ganjar sebagai kader PDI-P yang memiliki elektabilitas tinggi.

Paling parah daripada turunya Puan blusukan, itu semakin terbaca bahwa ada kondisi yang dipaksakan. Jadi lawan-lawan PDI-P semakin memahami bagaimana cara menghadapi PDI-P sebagai pemenang Pemilu 2019.

Jadi yang perlu disoroti adalah pejabat menteri dan parlemen yang tanpa malu meninggalkan pekerjaannya demi Pilpres, tahun politiknya sudah benar. Untuk memulai pergerakan ke publik.

Coba perhatikan Anies, tidak kelihatan mempromosikan dirinya, tapi tiba-tiba langsung dideklarasikan oleh Partai NasDem sebagai Capres. Nah, berarti ada tim yang bekerja didalam manuver tersebut.

Sekedar catatan yang penulis ketahui bahwa memang Anies dilarang sama Jusuf Kalla untuk turun lapangan atau ke publik untuk promosi dirinya untuk maju di Pilpres 2024 dan memang benar strategi ini.

Istilahnya, biarkan orang lain bicara tentang kita. Jangan kita promosi diri sendiri. Walaupun benar, publik akan menilai bahwa kita subyektif.

Bagaimana pendapat Anda?

Jakarta, 12 Oktober 2022