RUU PDP: Bjorka Vs Kelemahan Social Security dan Cyber Security

Sebenarnya Presiden Jokowi tidak perlu lagi membentuk tim respons darurat antisipasi peretasan data oleh Bjorka. Tidak ada gunanya, menghabiskan uang rakyat saja. Sama saja mengejar hantu alias tidak produktif.

Jadi Apa Harus dilakukan oleh Presiden Jokowi dan DPR RI

Tapi lebih pada konsentrasi saja dalam penguatan keamanan data ketimbang sibuk melacak identitas Bjorka, apa gunanya dilacak Bjorka. 

Biarkan saja Bjorka bekerja sesuai rencananya. Justru Bjorka patut diapresiasi sebagai motivator untuk mendorong segera menerbitkan regulasi perlindungan data pribadi dan negara.

Paling urgen dipikirkan saat ini adalah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), untuk memberikan landasan hukum bagi Indonesia.

Dengan UU PDP ini kebocorannya ada dimana dan siapa yang harus bertanggungjawab seperti apa harus dipertanggungjawabkan, dia akan ketahuan, siapa berbuat apa. Jadi jelas dan tidak ngawur. Tidak mudah data warga negara dipermainkan.

Dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada, perlu dilindungi oleh negara, jangan justru negara dipermainkan oleh bangsa sendiri.

Bagi penulis, Bjorka ini warning bagi pemerintahan Presiden Jokowi, lantaran aksi hacker Bjorka akan terus membuka data baik rahasia negara bahkan konspirasi menuju Pemilu dan Pilpres 2024. Bila bangsa ini tidak segera berbenah dalam perlindungan dirinya.

Jadi, perbaiki saja sistem keamanan data di Indonesia atau social security and cyber security bangsa Indonesia sangat buruk.

Apresiasi Bjorka Sebagai Pengingat 

Lalu kenapa takut sama Bjorka, memang ada data yang dispekulasi alias data bodong.

Lebih baik mengedukasi masyarakat dan institusi agar memiliki budaya penyimpanan data secara aman.

Pasalnya, seiring pesatnya perkembangan teknologi maka tidak selamanya sistem perlindungan data mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan.

Peristiwa pembocoran data oleh Bjorka seharusnya jadi momentum bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pelibatan ahli di bidang keamanan siber.

Banyak anak bangsa bertalenta di Indonesia yang ahli di bidang keamanan (siber) yang dapat berkontribusi besar untuk melangkah bersama dalam membangun pondasi yang memadai.

Rakyat Tertindas Butuh Bjorka

Bjorka, percuma retas yang ecek-ecek seperti KTP, NIK, KK, Telepon, Data Vaksin Pejabat, Alamat. Itu semua data standar dan bukan menjadi rahasia di masa milenial ini, tapi buka data koruptor.

Benarkah dugaan saya, kamu itu Bjorka sebagai Tim atau suruhan Group Sambo atau Tim Oligarki yang ingin acak-acak Indonesia menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Tapi kalau bukan, buktikan kasus-kasus apa saja yang didiamkan atau dibela oleh Satgassus Merah Putih dan Benarkah KPK tidak independen dan tunduk sama Presiden Jokowi atau petinggi parpol lainnya.

Bocorkan siapa saja anggota tim super body yang ada di tubuh Polri, istilah Menko Polhukam Mahfud MD, mabes di dalam mabes, siapa saja orangnya.

Kenapa sampai banyak polisi terlibat pada kasus Sambo. Benarkah mereka itu ikuti perintah Sambo karena mereka juga punya kesalahan.

Bongkar semua itu, seperti dugaan Polri melindungi judi, distribusi BBM, barang bukti narkoba yang sudah ditangkap, dimana semua itu. 

Benarkah dugaan publik bahwa barang bukti seperti narkoba, itu di jual kembali oleh oknum aparat hukum?.

Itu semua yang perlu Bjorka bongkar, karena kalau tidak bocorkan masalah yang menjerat bangsa ini. Ya sama saja kamu itu adalah Tim Mafia yang ingin alihkan perhatian. Sementara katanya si Bjorka mau bantu rakyat berhubungan dengan pemimpunnya.

Tapi yakin rakyat tidak bisa kamu alihkan perhatiannya. Rakyat sudah cerdas, akibat terjepit selalu dibohongi dan dibodohi oleh pejabat elit bangsa ini. Mulai dari pusat sampai ke daerah daerah.

Termasuk bongkar dugaan korupsi yang belum diselesaikan oleh Jaksa, Polisi dan KPK, misalnya kenapa Harun Masiku belum ditangkap, seakan didiamkan saja, dan lainnya. Nah itu bongkar semua.

Termasuk 34 Gubernur dan 514 Bupati dan Walikota serta seluruh Menteri, mantan menteri, petinggi Polri, TNI, Jaksa, Anggota DPR/D, Partai Politik bongkar semua, bila memang punya masalah.

Saya yakin Bjorka, kalau memang kamu bisa retas semua diatas itu, rakyat Indonesia pasti mendukung kehadiranmu, Bjorka.

Rakyat Indonesia sudah lama menangis dan menjerit atas ulah para pemimpinnya yang korup, setiap hari KPK menangkap kepala daerah dan lainnya. Semua karena korupsi.

Para elit sudah tidak malu lagi melakukan korupsi, bahkan mereka antar instansi atau lembaga saling melindungi dalam perbuatan korupsi. Mereka TST saja antar elit kementerian sampai ke daerah.

Mereka para elit korup, sudah tidak ada tegur sapa saling menasehati, tapi justru saling memberi pembenaran untuk jalan merampok duit rakyat.

Bjorka tidak atau belum menampilkan info tokoh siapa melakukan apa, siapa dapat apa. Tidak seperti Wikileak yang pernah menghebohkan itu.

Bagaimana pendapat Anda?

Jakarta, 15 September 2022