"Hanya di Indonesia kata lokalisasi dimaknai sebagai "bursa kelamin", bahkan sudah terekam maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tempat prostitusi."
Dulu saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, dimana Presiden Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, punya ide untuk lokalisasi prostitusi di Kepulauan Seribu. Tapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pun waktu itu tak memberi lampu hijau, menolak.
DPRD DKI berpandangan gagasan yang dilontarkan Ahok terkait prostitusi itu tidak bisa direalisasikan. Karena jelas bakal ditentang oleh banyak pihak di masyarakat.
Sebenarnya maksud Ahok, satu sisi bagus juga. Daripada berkeliaran dari hotel ke hotel, kost ke kos, dan seterusnya. Kalau dilokalisasi sebenarnya semua terpantau dan tidak liar.
Lokalisasi Pulau "Seks dan Judi"
Seks, Miras dan Judi, sangat susah dihentikan. Daripada berserak, lebih baik disatukan atau dilokalisasi di sebuah pulau. Apalagi di Indonesia masih banyak pulau yang tidak berpenghuni.
Seks dan judi, pasti identik minuman keras (miras). Maka gabungkan saja di sebuah pulau terjauh, lalu izinkan orang asing masuk disana. Suruh Polisi dan TNI tinggal disana, jaga baik-baik, sekalian investasi disana.
Maksud daripada lokalisasi ini agar terkontrol, karena walau dilarang tetap saja ada aktifitasnya, judi, miras dan prostitusi.
Malah diduga aparat hukum menjadi backingnya. Parah kan? Jadi lokalisir saja dan kenapa tidak.
Dulu Ali Sadikin, ketika ia menjabat Gubernur, kas DKI mendapat kucuran dana sebesar Rp 20 miliar per tahun dari legalisasi perjudian, tentu ada miras dan seks disana.
