"Sudah ada 429 kepala daerah di Indonesia dari 514 kepala daerah, bupati dan walikota, terjerat korupsi. Hampir 100 persen, sungguh luar biasa bangsa ini dikepung pemimpin korup, bermental perampok."
Artikel ini sekedar mengingatkan para politikus yang akan mengikuti laga Pemilu 2024, agar bisa berpikir sehat sebelum terjerumus ke lembah hitam, korupsi. Kita harus sama-sama menegakkan integritas, dan menghindari perilaku rasuah saat Pemilu.
Kalau tujuannya menjadi anggota DPR-DPRD untuk mencari atau mengumpulkan uang, lebih baik janganlah ikut menjadi calon legislator untuk Pemilu 2024. Bukan tempatnya cari uang segar di DPR-DPRD, jadilah pengusaha.
Urungkan saja niat Anda, apalagi sampai menjual sawah, kebun ataupun cara lainnya, seperti ambil kredit bank, bukan di parlemen untuk investasi bisnis. DPR-DPRD tempatnya mengabdi untuk rakyat dan bangsa.
Korupsi di Indonesia bagaikan laga tanding, sepertinya sebuah perlombaan ketangksan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Saran Kepada Presiden dan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu kiranya membuat memorandum kepada seluruh Instansi pemerintah dan swasta yang mengelola dana rakyat.
Untuk ikut didalam setiap pelaksanaan pekerjaan, proyek fisik atau pengadaan barang dan jasa. Termasuk dalam pemberian izin-izin yang bersifat strategis. KPK, masik dalam tim kerja. Setidaknya semua kegiatan itu, KPK masuk dalam struktur pengawas.
KPK sebaiknya mengusulkan pada Presiden dan DPR RI, dalam mencegah korupsi pada sumbernya di elit partai politik (Parpol). Jalan tengah terbaik adalah negara yang membiayai Parpol, dengan terlebih dahulu mengecilkan jumlah Parpol (revisi UU. Pemilu dan Parpol).
