"Ada fakta aneh yang belum banyak diketahui publik, yaitu Watampone ibukota Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dimana penulis lahir dan dibesarkan di daerah etnis Bugis itu, tahun 2002 menolak menjadi Daerah Otonom Baru - DOB - dalam kategori - Kota - atas peningkatan status dari Kota Administratif. Pemekaran dari Kabupaten Bone sebagai daerah induknya." H. Asrul Hoesein, Founder Green Indonesia Foundation (GiF) Jakarta.
Satu-satunya daerah otonom yang belum melakukan pemekaran sama sekali di Indonesia, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Justru malah menolak pemekaran itu, aneh kan?! Tapi itu nyata dan fakta terjadi. Maka menjadi wilayah terbesar saat ini di Indonesia.
Sedikit menarik perhatian untuk menulis peluang dan tantangannya atas pemekaran wilayah, ada beberapa hal yang penting diketahui bersama sebagai bahan acuan bagi daerah otonom yang ingin memekarkan wilayahnya.Â
Sejak 1991, 11 tahun Watampone sebagai Kota Administratif. Pada tahun 2002 Kota Administratif Watampone seharusnya bersamaan beberapa Kota Administratif lainnya di Indonesia, seperti Kota Palopo di Sulawesi Selatan, Kota Baubau di Sulawesi Tenggara, diputuskan menjadi - status - Kota Daerah Otonom melalui UU No. 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002, pada masa Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Tapi status Kota Watampone dibatalkan oleh pemerintah, karena masyarakat dari daerah induknya, Bone "protes keras dan menolak keputusan pemekaran menjadi Kota Watampone dari pemerintah pusat" (ada pengerahan massa) diduga waktu itu berasal dari "keinginan" subyektif oknum elit eksekutif dan legislatif di Bone.
Ahirnya bumi Aru Palakka, Kabupaten Bone sebagai Kota Adat masih utuh tanpa pernah - disentuh - melakukan pemekaran wilayah, pasca penolakan Kota Watampone sebagai daerah atau kota otonom baru.
Sebagaimana pengamatan penulis, waktu itu diduga keras ada skenario politik kepentingan pragmatis oleh elit lokal untuk menolak pemekaran melalui peningkatan status Kota Watampone dari kota administratif.Â
Penulis sempat tidak percaya penolakan itu, karena domisili di Kolaka Sulawesi Tenggara waktu itu, maka segera menuju Bone. Karena penasaran ingin mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada elit dan masyarakat Bone.
Sepertinya yang ada alasan klize, takut terjadi pemecahan anggaran dan mempersempit wilayah kekuasaan. Padahal kalau mekar dengan status Kota Watampone sebagai DOB dari pemekaran Bone, maka anggaran APBN ataupun bentuk lainnya dari pusat dan luar negeri bisa bertambah.
Termasuk investasi-investasi dalam dan luar negeri, dengan mudah masuk ke Watampone, misalnya investasi perkantoran, hotel, pasar modern, mal, kawasan industri, destinasi wisata dan lainnya.
