Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

KPK Sangat Lemah dalam Pencegahan Korupsi

17 Mei 2022   08:26 Diperbarui: 17 Mei 2022   08:38 314
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Kompas/Shutterstock Ilustrasi korupsi.

"Andai manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, mereka akan mencari lembah emas yang kedua. Andai dia diberi dua lembah penuh emas, mereka akan mencari lembah ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia, kecuali tanah." Nabi Muhammad Saw (HR. Bukhari 6438 & Muslim 1462).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada 2002 sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang memiliki landasan hukum operasional melalui UU No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun sejak berdirinya, situasi dan kondisi pejabat dan pengusaha korup semakin ramai saja, artinya fungsi pencegahan korupsi oleh KPK kurang efektif. Diduga terjadi pembiaran saja terjadinya korupsi. Maka hampir setiap hari, ada saja yang ditangkap oleh KPK, Polisi dan Jaksa.

Data penanganan perkara KPK tercatat telah menangani sekitar 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Tercatat, jenis perkara tindak pidana korupsi yang terbanyak adalah penyuapan yakni sebanyak 775 kasus.

Dalam data menunjukkan hingga Desember 2021 KPK telah menangani 170 perkara kepala daerah yang terdiri dari 148 perkara Bupati/Walikota dan 22 perkara Gubernur. Termasuk KPK sudah memproses hukum 310 anggota DPR dan DPRD pada 2004-2021.

Mereka semua merupakan oknum pejabat dan politikus koruptor. Kebanyakan dari mereka korupsi karena terbebani biaya politik yang sudah dikeluarkan saat proses pencalonan. Artinya peluang dan motivasi korupsi itu terus terbuka lebar, seharusnya ditutup rapat-rapat.

Umumnya para oknum politikus masuk ke institusi eksekutif, legislatif dan bahkan yudikatif karena motif utamanya adalah mencari uang. Bukan ingin mengabdi pada rakyat, bangsa dan negara.

Sesungguhnya KPK sebagai lembaga ad-hoc (sementara), bukan lembaga permanen. Artinya keberadaan KPK diharapkan dapat memberi penuntun (kolaborasi) penegakan hukum pada institusi Polisi dan Jaksa sebagai lembaga permanen yang berwenang menangani korupsi.

Bila lembaga permanen sudah kembali pada jalurnya dalam menangani ataupun mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) maka KPK dapat saja dibubarkan, begitu idealnya sebagai lembaga ad-hoc.

Walaupun keberadaan KPK beda dengan luar negeri sebagai lembaga permanen, disamping adanya Polisi dan Jaksa yang secara khusus memiliki wewenang memberantas korupsi.

Seharusnya KPK lebih fokus pada pencegahan korupsi, dengan memberi contoh pencegahan KKN di institusi pemerintahan dan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana rakyat atau publik.

Misalnya KPK harus masuk ke pencegahan korupsi melalui permainan regulasi oleh oknum eksekutif, legislatif dan pengusaha nakal, baik itu mengawal penerbitan regulasi atas kebijakan yang rawan di korupsi. 

Termasuk mengusulkan revisi-revisi kebijakan yang bermasalah, baik di pusat maupun di daerah. Juga sangat penting KPK bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menuntun para calon pejabat negara berjiwa pengusaha (government entrepreneurship) agar memahami proses, bukan pada orientasi hasil.

Termasuk mengusulkan revisi UU Pemilu dan Kepartaian serta Pilkada da Pilpres yang berbiaya mahal. Juga KPK sangat perlu melakukan pendampingan pelelangan atau tender proyek dan/atau penerbitan izin dan lain sebagainya yang sangat rawan menimbulkan korupsi.

Kalaupun KPK hanya melakukan pertemuan tatap muka semacam program politik cerdas berintegritas dengan menggandeng partai politik (parpol) untuk mencegah korupsi, semua itu akan percuma saja. Malah hanya menambah pengeluaran biaya yang bersumber dari dana rakyat.

Kalau dengan cara KPK melakukan pengawalan pekerjaan secara langsung dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat dan pengusaha dengan cara licik dan kotor, maka bisa dipastikan KKN bisa dicegah.

Bukan hanya memberi ceramah anti korupsi, tapi benar-benar mengawal pekerjaan apa saja yang rawan di korupsi. Termasuk bukan saja hanya menerima laporan masyarakat. Karena hal ini sama saja menunggu terjadinya masalah, sementara masalah terus ada dan berkembang. Seharusnya dengan inisiatif atau taktik intelijen untuk mencegah dan mampu membaca sekaligus memberantas KKN itu.

Korupsi adalah bukan delik aduan, tapi merupakan delik umum atau khusus. Jadi seharusnya KPK maupun harus aktif bersama kepolisian dan kejaksaan serta masyarakat untuk mencegah korupsi.

Bukan hanya sifatnya menunggu laporan, tapi harus cerdas membaca dan mengamati indikasi penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang bisa mengakibatkan korupsi. Pembacaan indikasi-indikasi korupsi ini bisa melalui permainan regulasi. Sangat lemah dari sektor ini, termasuk dari semua unsur aparat hukum yaitu polisi dan jaksa, juga KPK.

KPK dibentuk sebagai lembaga yang memiliki wewenang spesial atau khusus agar dapat menembus benteng pertahanan serta tipu muslihat penjahat-penjahat yang sangat jahat tanpa merasa berdosa untuk menggerogoti uang rakyat dan negara.

Konflik kepentingan dapat disebabkan tidak profesionalnya seseorang dalam memangku jabatan dan tanggung jawab. Sikap tidak profesional tumbuh karena integritas yang buruk, sikap tidak objektif, dan kompetensi yang buruk. Pada akhirnya, sikap yang demikian membawa konflik kepentingan menjadi pintu gerbang bagi korupsi.

Biaya besar dalam proses politik menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan korupsi untuk memperoleh penghasilan tambahan guna menutup pembiayaan tersebut. Penghasilan tambahan ini tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang menabrak aturan, salah satunya korupsi.

Terlihat dengan enteng saja, tanpa rasa malu para pejabat negara bersama konco-konconya melakukan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan demi memperkaya diri dan orang lain. Apalagi tuntutan hukuman terlalu ringan.

Agar pencegahan korupsi dapat berjalan secara efektif, sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran aparat hukum, partai politik, dan seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi proses politik tersebut. Kalau saja biaya politik atas pemilu dan/atau pilkada masih mahal, maka bisa dipastikan korupsi akan semakin tumbuh.

Saat ini yang perlu dilakukan KPK tak lain meningkatkan kinerja bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Terutama pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dengan melakukan pengawalan langsung pada pekerjaan proyek, termasuk mengawal dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diduga keras dijadikan ATM oleh oknum pejabat dan perusahaan CSR.

Kalaupun nanti KPK bisa efektif mencegah KKN kalau dipermanenkan, maka sebaiknya KPK segera permanenkan saja. Dengan catatan bahwa KPK harus ikut mengawal langsung setiap pekerjaan yang rawan KKN. Bila demikian juga terjadi KKN maka sanksinya adalah hukuman mati dan pemiskinan para koruptor.

Kenapa harus di"permanen"kan? Karena jangan sampai karena keberadaannya hanya ad-hoc, demi mempertahankan KPK, maka para pihak ahirnya acuh tak acuh untuk melakukan pencegahan menuju kondisi Indonesia kondusif, pejabat berintegritas.

Mojokerto, 17 Mei 2022

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun