Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), sudah sejak lama sebelum keduanya bersama duduk pada posisi strategis di pemerintahan.
Mereka keduanya disatukan dalam kepentingan bisnis. Perusahaan milik LBP, PT. Toba Bara Sejahtera merupakan pemegang saham minoritas di PT. Rakabu Sejahtera, pabrik mebel yang dimiliki keluarga Jokowi. (Baca: Anak Jokowi di Jejaring Bisnis Luhut Binsar Pandjaitan).
PT. Rakabu Sejahtera didirikan pada 2009 di Solo, Jawa Tengah yang memproduksi berbagai furnitur olahan kayu dalam bentuk rangka pintu, lantai, dan lainnya. Produk tersebut banyak dijual untuk pasar ekspor. Anak Jokowi, kini menjabat sebagai komisaris di PT. Rakabu Sejahtera.
Nama Menko Marves LBP, belakangan ramai diperbincangkan publik. Hal itu bukan tanpa sebab, LBP baru saja ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.
Baca Juga:Â Daftar Jabatan Tambahan Luhut Binsar Pandjaitan dari Jokowi
Apa Jabatan LBP di Persampahan
Ada jabatan LBP yang sangat strategis dibanding yang lainnya, dimana publik kurang mengetahuinya yaitu Kordinator Nasional Jaktranas Sampah sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017, Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Download Jaktranas Sampah di: Klik di Sini.
Banyaknya jabatan yang diemban LBP sebenarnya biasa saja, karena hampir semua menko demikian adanya, banyak jabatan tambahan. Apalagi posisi jabatan tersebut lebih utama melakukan harmonisasi, urusan non teknis.
Dari sekian banyak jabatan tambahan LBP, yang sangat diharapkan campur tangan dengan basic disiplin TNI adalah di persampahan ini, jangan hanya Kemenko Marves mendukung urusan sampah seperti PLTSa-PSEL tanpa memahami masalahnya.Â
Pembantu-pembantu LBP dan lintas menteri di bawah pengawasan LBP itu tidak bekerja dengan benar, hampir semua program yang dilakukan mis regulasi sampah. Jangan dengan mudah menerima informasi asal bapak senang (ABS) dari bawahannya, LBP harus cakap memakai mata-mata intelijen dalam monitoring dan evaluasi.
