Jebakan dan Preseden Buruk 3 Periode Jokowi, Janji Belum Dipenuhi?

"Tambah gaduh dan heboh setelah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surta Wijaya menyatakan akan melakukan deklarasi terkait wacana 3 Periode. Lebih baik dorong Presiden Jokowi untuk memenuhi janji Nawacita 1 dan 2 yang belum tuntas" Asrul Hoesein, Founder Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo).

Hal itu Apdesi sampaikan usai acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Senayan, Jakarta 29 Maret 2022, Apdesi menyatakan deklarasi itu akan dilakukan setelah hari raya Idul Fitri awal bulan depan.

Pada Silatnas Apdesi tersebut, Ketum Apdesi dalam pidatonya menyebutkan dan mendukung tambah satu periode lagi untuk masa jabatan Presiden Jokowi.

Selain beberapa elit partai politik dan juga relawan Presiden Jokowi mendukung penundaan pemilu dan 3 periode lagi buat Presiden Jokowi.

Dukungan yang tidak masuk akal, artinya lebih baik menolak daripada muncul resistensi yang mencederai demokrasi dan Presiden Jokowi sendiri.

Penulis juga sebenarnya salah seorang pendukung Presiden Jokowi sejak masuk ke Jakarta sebagai Gubernur Jakarta dan masa dua periode menjadi Presiden RI baik bersama Jusuf Kalla maupun Ma'ruf Amin.

Namun untuk penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode sama sekali tidak menyetujuinya, imposible.

Apapun alasannya tetap menganggap dukungan 3 periode dan penundaan masa pemilu adalah jebakan maut dan akan merusak Presiden Jokowi dan demokrasi Indonesia.

Presiden telah empat kali menyampaikan kepada publik (taat konstitusi), yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Pernyataab presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik. 

Melakukan amandemen UUD 1945 juga tidak semudah yang dibayangkan, lagi pula butuh anggaran, senentara yang menolak sendiri yang akan mengajukan anggaran amandemen, yaitu presiden.

Presiden Jokowi mungkin perlu secara khusus pidato menolak keras wacana 3 periode itu untuk menghentikannya. Kalau beliau yang tegas untuk tidak ada lagi wacana 3 Periode, jelas akan berhenti.

Semoga Presiden Jokowi membaca tulisan singkat ini agar menyetop wacana 3 Periode dan penundaan pemilu tersebut demi nama baiknya sendiri. Karena saat ini terjadi sorotan bahwa kalangan istana yang menjadi pendorong wacana itu.

Janji Jokowi Belum Tuntas

Jangan tambah periode lagi, cukup Presiden Jokowi menyelesaikan sisa ahir jabatannya dengan mengerjakan janji-janji Nawacita 1 dan 2 yang belum terlaksana.

Pekerjaan rumah besar Presiden Jokowi belum tuntas adalah mengaplikasi dan membuktikan pembangunan 2000 desa organik di seluruh Indonesia.

Juga sekedar diketahui bahwa subsidi pupuk organik ke petani, dimana Presiden Jokowi menjanjikan target 1 Juta ton/tahun itupun belum terpenuhi selama pemerintahannya 2 Periode. Hanya mampu sekitar 300.000 ton/tahun.

Jadi sudahlah menambah beban dengan wacana 3 Periode, beri kesempatan dan konsentrasi pada Presiden Jokowi agar menuntaskan semua janji yang belum tercapai.

Termasuk menyelesaikan masalah sampah, hingga kini masih menyimpan misteri pengelolaan sampah. Indonesia masih darurat sampah. Sudah berapa uang rakyat terserap di persampahan, tapi juga hanya meninggalkan mesin-mesin mangkrak di seluruh Indonesia.

Presiden Jokowi sangat ketinggalan dalam pembangunan desa organik, subsidi pupuk organik dan masalah sampah. Sampah belum selesai dalam masa dua peeiode Presiden Jokowi, ini merupakan prestasi buruk masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bila tidak tuntaskan.

Kepada pendukung Presiden Jokowi, agar segera hentikan wacana penambahan masa jabatan 3 periode dan penundaan pemilu, karena itu merupakan preseden buruk bagi Presiden Jokowi.

Sebuah dukungan lebay dan pencitraan saja dan meminta agar berhenti bicara soal penundaan pemilu lantaran inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat dan hanya akan buang-buang energi saja.

Ada juga beralasan meminta 3 Periode, karena ingin memberi kesempatan Presiden Jokowi untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juga tidak masuk diakal, cukuplah Presiden Jokowi sudah meletakkan pondasi IKN di Kalimantan Timur.

Diharapkan kepada pemerintah dan para politisi negeri ini agar bisa mengendalikan diri, jangan bikin gaduh di masyarakat dengan benar-benar menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila dan konstitusi dengan menyetop semua wacana ini.

Jakarta, 5 April 2022