"Sebanyak 438 Tempat Pembuangan sampah Ahir (TPA) di seluruh Indonesia hampir pasti semuanya dalam kondisi oper load, karena pengelolaan sampah di TPA masih pola open dumping atau pembuangan terbuka yang seharusnya wajib di stop tahun 2013 dan beralih ke pola Control Landfill atau Sanitary Landfill" Asrul Hoesein, Founder Green Indonesia Foundation (GiF) Jakarta.
Sama seperti pantauan Green Indonesia Foundation (GiF) di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia dengan pemberitaan media online terhadap maraknya TPA liar di Indonesia (Baca Kompas.Com Lima Orang Jadi Tersangka Pengelolaan Sampah Ilegal di Tangerang dan Bekasi).
KLHK dan Pemda Abaikan UUPS
Permasalahan maraknya TPA/TPS liar atau ilegal tersebut timbul akibat kelalaian pemerintah pusat cq: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tidak tegas dan disiplin menegakkan regulasi sampah. Seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) yang digugat oleh masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (GAKUM) KLHK dan Dirjen PSLB3 KLHK harus melakukan kordinasi atau kolaborasi dalam rangka pencegahan munculnya TPA/TPS liar di daerah, dengan segera menegakkan UU. No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS).
KLHK atau Pemda harus segera hentikan TPA liar dan stop pembiaran pelanggaran dan jangan menunggu masalah muncul lalu menangkap para perusahaan industri penimbul sampah atau pembuang sampah dan/atau perusahaan jasa angkut transporter sampah serta pengelola lahan TPA ilegal yang marak di desa-desa.
Begitupula Pemda segera membangun TPA Control Landfill atau Sanitary Landfill dengan mengikuti amanat Pasal 44 UUPS, dengan mengaplikasi Pasal 12,13, dan 45. Dalam mencegah kerugian dan korban penbiayaan pengelolaan sampah yang lebih besar dan hanya menguras uang rakyat.
Terlepas dari kelalaian KLHK dan Pemda, juga sama bandelnya perusahaan yang membuang sampah di areal milik masyarakat atau pemerintah desa, karena mereka wajib mengelola sampahnya di kawasannya sendiri, sebagaimana Pasal 45 UUPS.
Atas kelailain KLHK, Pemda dan Perusahaan, maka pihak kepala desa atau masyarakat yang memiliki lahan termotivasi dan berani karena terpancing mengontrakkan lahannya atau menerima pembayaran dari perusahaan yang membuang sampah dari sewa lahan yang menggiurkan setiap hari/bulan.
Kalau masalah dibiarkan berlarut-larut, tanpa ada perubahan sikap untuk mengikuti amanat UUPS, maka dipastikan akan menelan korban pelanggaran pidana selain bisa saja terjadi komplik horizontal di masyarakat atas dampak TPA/TPS ilegal yang mencemari lingkungan di wilayah perdesaan dan bahkan di perkotaan.Â
Pemda Harus Pro-Aktif
Pemda seharusnya mengambil inisiatif tanpa perlu menunggu ketegasan dari KLHK yang memang sepertinya terjadi pembiaran alias masa bodoh oleh KLHK. Sudahilah kepura-puraan ini seakan tidak memahami regulasi, sampai kapan begini.
Kalau pemda kreatif dan menjalankan UUPS khususnya Pasal 12,13 dan 45, untuk mewajibkan setiap pemilik kawasan atau perusahaan penimbul sampah untuk membangun instalasi pengolahan sampah di kawasannya. Maka dipastikan masalah sampah ini dapat diatasi dan berpotensi mendatangkan atau ciptakan PAD baru.
Selain TPA juga sudah tidak terbebani sampah yang diangkut setiap hari dan masuk ke TPA, juga Pemda akan mendapat kontribusi PAD atas pengelolaan sampah di kawasan sumber timbulan sampah.
Pemerintah desa dan/atau masyarakat yang memiliki lahan untuk disewakan sebagai TPA liar, agar segera dihentikan karena melanggar UUPS dan dianggap merugikan negara serta berpotensi merusak lingkungan dan menyebabkan pencemaran.
Selain itu terancam pidana penjara dan denda miliaran rupiah, juga bisa dijerat dengan Pasal 98 dan/atau Pasal 99 UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Inisiatif Desa dan BPD
Paling sederhana yang bisa dilakukan tanpa ada pelanggaran, segera pemerintah desa (Pemdes) atau Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan amanat UUPS dengan terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sampah Desa.
Kepala Desa dan BPD bisa berinisiatif mengelola sampahnya bila tidak ada perhatian pemda dalam mengurus sampah, desa bisa mendapat penghasilan dari pengelolaan sampah mandiri di desanya, tanpa harus melabrak aturan UUPS.
Segera membuat program dengan kolaborasi perusahaan penimbul sampah yang ada di wilayah kabupaten/kota dengan memanfaatkan dana desa atau dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan itu lebih aman terkendali daripada membangun TPA atau TPS ilegal.
Bila kepala desa, BPD dan masyarakat melalui Karang Taruna bingung membuat draf perdes pengelolaan sampah dan program pengelolaan sampah, bisa menghubungi Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo) di
https://yaksindo.org/
di nomor: +62 821-6262-6662 (Nara) atau +62 812-8778-3331 (Asrul)
Jakarta, 4 April 2022
