"Terbaca sangat jelas tidak ada reputasi dan integritas leading sektor sampah di Indonesia dalam menyelesaikan masalah persampahan, sangat nampak terjadi kebimbangan dalam membuat kebijakan. Sepertinya mereka serba salah." Asrul Hoesein, Founder Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo).
Sejak 2013 sampai sekarang penulis cukup aktif memberi masukan pada pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta lintas kementerian dan lembaga (K/L) agar permasalahan sampah bisa diselesaikan.
Begitu seriusnya penulis untuk menguji dengan pasti reputasi dan integritas Menteri KLHK beserta jajarannya dan K/L termasuk menguji keseriusan lintas asosiasi dalam menyelesaikan masalah sampah, sehingga penulis berhenti berbisnis di persampahan hanya ingin memastikan diri pada posisi independensi agar KLHK dan K/L tidak punya alasan lain untuk mengetahui keseriusan dan integritasnya.
Termasuk untuk menguji sebuah permasalahan sampah yang ada dan sekaligus bisa dengan fokus menemukan solusinya. Semuanya itu menjadi motiv penulis berhenti berbisnis di persampahan dan full menjadi pengamat dan sekaligus mengawal secara profesional dan independen dalam masalah sampah di Indonesia yang karut-marut.
Maka melalui masa demi masa, penulis membaca arah dan keinginan para stakeholder dan terlebih khusus para pengurus lintas asosiasi semua pada kondisi memprihatinkan. Sangat keras terbaca bahwa hanya sandiwara murahan yang dipertontonkan pada masyarakat, tanpa malu dan takut sedikitpun menyandera diti mereka sendiri.
Baca Juga:Â Apa Kabar Usia 12 Tahun UU Sampah?
Semua Solusi Lumpuh
Namun semua lumpuh karena KLHK dan lintas kementerian memang tidak ingin masalah sampah ini tuntas dengan benar sesuai amanat Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS).
KLHK selalu dan sangat pasih meminta agar semua pihak melakukan sinergi dan kolaborasi, tapi semua itu hanya omongan kosong belaka pada tubuh elit KLHK. Tapi justru mereka yang tidak ingin kolaborasi. Hanya ingin berdiskusi pada orang-orang yang mampu mengikuti apa kata paduka alias ABS/AIS saja.
Penulis saksikan dan rasakan bahwa KLHK tidak ingin melaksanakan perintah atau amanat UUPS. Hanya lipstik saja, omong kosong belaka.
Baca Juga:Â 23 Produsen Tunjukkan Komitmen Laksanakan Kewajiban Pemgurangan Sampah
Sejak penulis mengoreksi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar (KPB) yang kemudian diganti menjadi Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG). Elit-elit KLHK nampak stres, ya memang stres karena KPB-KPTG itu diduga keras terjadi abuse of power alias korupsi.
Beberapa fakta kebingungan KLHK yaitu membentuk Dewan Pengarah Sampah Nasional pada tahun 2016 dan sampai hari ini tidak diketahui dimana sekarang dewan yang didalamnya berkumpul orang-orang lintas stakeholder.
Motif Menteri LHK membentuk Dewan Sampah ini hanya untuk menjegal penulis yang mengoreksi keras terhadap KPB-KPTG yang hanya berdasar pada sebuah Surat Edaran (SE). Dari SE ini terbaca secara hukum tata negara kesalahan besar yang dibuat oleh Menteri LHK cq: Dirjen PSLB3 yang mengeluarkan SE KPB-KPTG tersebut.
Baca Juga:Â Sampah Plastik Dijadikan Tirai Kebobrokan Pengelolaan Sampah Indonesia
Lebih parah lagi KLHK menerbitkan Permen LHK No. P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Dimana permen tersebut dimaksudkan untuk dasar penerapan Extanded Produsen Responsibility (EPR).
Sejak terbitnya Permen LHK No. P.75/2019 tersebut, penulis terus mengoreksi dan memberi saran sampai sekarang, karena permen itu bisa disebut sebagai peta buta alias kebijakan sangat sesat dan menyesatkan, terlebih sangat berpotensi merugikan masyarakat. Karena uang EPR itu adalah milik rakyat (Baca: Konsumen).
Baca Juga:Â Apa Kabar Peta Jalan Pengurangan Sampah Plastik Produsen?
Kenapa bodong, karena sangat jelas melanggar Pasal 16 UUPS, dimana seharusnya pelaksanaan EPR melalui sebuah Peraturan Pemerintah tentang EPR tersebut dengan terlebih dahulu memberi label nilai ekonomi pada kemasan produk.
Sangat parah KLHK dalam menyikapi EPR, karena sepertinya hanya menunggu partisipasi atau komitmen produsen untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pengurangan sampah, padahal seharusnya menerbitkan peraturan pemerintah untuk dilaksakan oleh produsen yang tidak harus suka atau tidak suka, karena EPR itu adalah wajib dilaksanakan pada tahun 2022. Uang EPR itu harus alias wajib dikembalikan oleh perusahaan pada konsumen. Bukanlah perusahaan turun memungut sampah, bukan begitu pelaksanaan EPR.
Sangat bisa dipastikan bahwa Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar tidak memahami masalah apa yang terjadi pada anak buahnya, sangat diketahui bahwa Menteri LHK hanya menerima informasi bodong dari bawahannya atas masalah persampahan yang terjadi selama ini. Hanya menerima informasi berbasis asal ibu senang (AIS) saja.
Baca Juga: Sampah Pintu Stratejik Bangun Ekonomi Hijau Indonesia
Jadi sangat jelas bahwa KLHK dan juga termasuk Kemenko Maritim dan Investasi selama ini hanya (diduga) iseng mengurus tupoksinya masing-masing dalam persampahan sehingga mereka tidak bisa menemukan solusi dalam mengatasi Indonesia darurat sampah.Â
Solusi yang penulis berikan pada KLHK dan Kemenko Marves (ada yang diminta dan ada yang diberikan tanpa diminta), semua dilacikan oleh elit kementerian. Itulah sebabnya sampai saat ini menjadikan elit kementerian seperti tersandera sejak dulu sampai sekarang. Tidak bisa banyak bicara bila berhadapan dan malah menghindari penulis.
Sangat miris melihat dan menyaksikan tingkah laku elit kementerian dan asosiasi dalam menyikapi masalah sampah di Indonesia. Jadi bagaimana bisa diselesaikan masalah sampah Indonesia bila elit sendiri yang tidak serius.
Jakarta, 27 Maret 2022
