Modernisasi Koperasi Mutlak Berbasis Multi Pihak

"Koperasi model multi pihak menjadi keharusan dilaksanakan oleh stakeholder koperasi di Indonesia bila ingin memajukan koperasi sebagai koperasi modern" Asrul Hoesein, Founder Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Indonesia.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sejak tahun 2021 tengah memprioritaskan agenda modernisasi koperasi dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi serta kemajuan peradaban. KemenKopUKM tetap konsisten mengawal pencapaian target 500 koperasi modern pada 2024 mendatang.

Sebenarnya harapan pemerintah dalam modernisasi koperasi tersebut dapat terwujud karena diiringi penerbitan KemenKopUKM No. 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi Model Multi Pihak. Namun  bisa saja buyar bila salah melangkah, apalagi langsung memberikan "suntikan" permodalan pada koperasi yang telah ada tanpa melakukan transformasi kelembagaan koperasi berbasis atau mengarah pada koperasi multi pihak.

Sebuah langkah cerdas Menteri Koperasi dan UKM Teten Masuki dalam menerbitkan PermenKopUKM No. 8 Tahun 2021 tersebut dalam mendukung modernisasi koperasi. Namun bisa pula sebaliknya buyar bila salah melangkah, apalagi langsung memberikan "suntikan" permodalan pada koperasi yang telah ada tanpa melakukan transformasi kelembagaan koperasi berbasis atau mengarah pada koperasi multi pihak. Karena rusaknya koperasi sebenarnya lebih disebabkan pada karakter egosentris "monopoli" para pengurus koperasi yang dijalankan secara kelembagaan bisnis non koperasi.  

Baca juga: Koperasi Multi Pihak, Roh Tulen Usaha Gotong Royong

Baca juga: PKPS Indonesia, Koperasi Multi Pihak Harapan Pak Menteri

Sementara proses modernisasi koperasi yang akan dilaksanakan oleh KememKopUKM adalah terbagi menjadi empat tahap, yakni fase permodelan yang digelar tahun ini, fase replikasi pada tahun 2022, fase masifikasi pada tahun 2023, dan pemantapan serta pengembangan lanjutan pada 2024.

Sebagai Founder Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo) Surabaya Dan Green Indonesia Foundation (GiF) Jakarta, kembali menyarankan pada pemerintah cq: KemenKopUKM bahwa harus ekstra hati-hati melakukan permodelan, karena bila salah tahap awal, maka diujungnya bisa terjadi bancakan korupsi bagi koperasi yang akan dibantu permodalan menuju koperasi modern tersebut.

Sebaiknya KemenKopUKM terlebih dahulu memprioritaskan mentransformasi koperasi ke model koperasi multi pihak, lalu koperasi yang sudah ikuti model multi pihak itu dikawal secara khusus menjadi koperasi modern atau modernisasi koperasi tersebut yaitu yang telah mengikuti arah koperasi multi pihak.

Karena jelas koperasi yang tidak berbasis multi pihak, sangatlah tidak mungkin menjadi koperasi modern ditengah egosentris "pengurus" dalam kondisi perkoperasian di Indonesia dewasa ini. Salah satu fungsi dari koperasi model multi pihak yaitu diharapkan bisa merubah paradigma masyarakat dalam berkoperasi agar benar-benar melakukan gotong royong secara komprehensif sesuai marwah keberadaan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Baca juga: PKPS Merupakan Suprastruktur Ekonomi Sampah

Baca juga: Koperasi Sampah "PKPS" sebagai Poros Circular Ekonomi

Begitu banyak koperasi yang mangkrak dan itupun koperasi yang masih eksis hanya yang memiliki link pada oknum penguasa atau koperasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar (BUMN/S) atau koperasi berjejaring lainnya misalnya Primkopol, Primkopad, Primkopal, Primkopau milik TNI dan Polri. Koperasi single stakeholder umumnya menjadi koperasi papan nama. 

Perlu diketahui bahwa Bung Hatta sebenarnya sudah memberi signal perlunya dibangun koperasi multi pihak dengan mengarahkan pembentukan tiga kategori koperasi yaitu, koperasi produksi, konsumsi dan koperasi kredit. Berarti bila dikaitkan ketiganya yang sebelumnya diurai pada masing-masing koperasi (khususnya pada koperasi produksi) maka akan terbentuk model multi pihak sejak dari dulu.

KemenKopUKM harus melakukan sosialisasi massif terstruktur dan berkelanjutan yang disertai pendampingan pada koperasi yang dikawal menuju modernisasi koperasi modern dengan basis kelembagaan mengikuti model koperasi multi pihak.

Sebagai Founder PKPS yang saat ini ikut serta mengawal berdirinya PKPS yang berbasis koperasi multi pihak di setiap kabupaten dan kota, menyarankan pada KemenKopUKM agar membentuk ThinkTank koperasi multi pihak dalam rangka mengawal Training of Trainer (TOT) yang diperuntukkan bagi orang-orang yang disiapkan untuk menjadi pelatih atau trainer dan meneruskan materi pelatihan koperasi model multi pihak menuju modernisasi koperasi di seluruh Indonesia.

Dalam mengawal modernisasi koperasi berbasis multi pihak, KemenKopUKM perlu menggandeng Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dalam tangkap memberi pelatiham produktifitas dan AMT atau Achievement Motivation Training yang merupakan program pelatihan yang diselenggarakan dengan bertujuan untuk pengembangan diri, terutama dalam meningkatkan motivasi berprestasi. Agar para pengurus koperasi memperoleh landasan dasar dalam menciptakan motivasi supaya lebih berprestasi. 

Jakarta, 6 Maret 2022