Penerapan Regionalisasi Management dalam Pengelolaan Sampah

Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional pada kebutuhan antar daerah yang terkoneksi. 

Beberapa daerah di Indonesia, khususnya ibu kota provinsi atau wilayah kabupaten dan kota yang berdekatan atau bertetangga dan saling menunjang (interdependensi) seharusnya melakukan regionalisasi management atau kerja sama antardaerah dalam melakukan pengelolaan sampah secara terpadu.

Setelah pemerintah mengeluarkan Perpres 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) 12 Kota, belum ada satu pun daerah yang melakukan perencanaan pengelolaan secara terpadu dan terintegrasi antarkabupaten dan kota.

Dampaknya, daerah-daerah tersebut banyak menemui kendala atas pemenuhan volume sampah yang layak diolah menjadi energi.

Seperti PLTSa Putri Cempo Solo pasti akan kekurangan bahan baku sampah. Karena tidak ada kerja sama antarkabupaten, seperti Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat. Dipastikan PLTSa itu akan banyak menemui permasalahan bermasalah dalam penyediaan sampah sebagai bahan baku utamanya sesuai kapasitas mesin terpasang.

Hal ini pula merupakan sebuah kegagalan yang tidak disadari oleh semua wilayah di 12 kota tersebut dalam merencanakan dan membangun PLTSa.

Maka, dapat dipastikan rencana tersebut akan gagal dan berakibat merugikan atau hanya akan menghabiskan uang rakyat dan investasi sektor swasta.

Sebut, misalnya, Kota Makassar yang masuk perencanaan dalam Perpres No. 35 Tahun 2018 tersebut pasti menemui jalan buntu bila Kota Makassar hanya bergerak sendiri tanpa melibatkan wilayah kabupaten sekitarnya yang menjadi penyanggah kota Makassar. Seperti Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa serta Kabupaten Takalar.

Padahal nyata telah ada Perpres No. 55 Tahun 2011 Tentang Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan (BKSPMM) Kota Metropolitan MAMMINASATA yang mencakup Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Sungguminasa, dan Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Termasuk adanya Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029. Khususnya dalam penanganan sampah harusnya Kota Metropolitan Mamminasata mengikuti perda yang ada tersebut.

Kota Makassar juga sudah tidak bersyarat lagi menempatkan PLTSa di TPA Tamangapa Kota Makassar yang jaraknya minus 10 meter dari rumah penduduk. Harusnya lokasi TPA tersebut ditutup untuk tidak lagi membuang sampah secara open dumping. Karena sangat tidak layak dan melanggar regulasi sampah dan SNI TPA.

Termasuk kegagalan Provinsi DKI Jakarta, Solo, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bandung, dan lainnya, bisa dipastikan akan gagal karena tidak melakukan kerja sama regional antardaerah yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Yang perlu juga dikerjasamakan, selain dalam pengelolaan sampah, adalah seperti pengelolaan transportasi dan sektor lainnya.

Baca juga:

Regionalisasi Management dalam Solusi Banjir dan Sampahse-Jabodetabekjur

Pembangunan model kerja sama atau regionalisasi antar daerah (regionalization) menitikberatkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi (saling ketergantungan) antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Model semacam ini akan mengurai masalah secara terintegrasi.

Perwilayahan (regionalisasi) adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional pada kebutuhan antar daerah yang terkoneksi. 

Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Namun bisa saja menyelesaikan masalahnya secara kerja sama demi efektifitas dan efisiensi.

Memang pada kesimpulannya permasalahan sampah, sesungguhnya sangat mudah penyelesaiannya bila pemangku kepentingan (stakeholder) saling memahami peran masing-masing dan taat menjalankan regulasi persampahan. Termasuk mampu memahami pentingnya kerja sama antar daerah. 

Tapi akan lebih sulit menyelesaikan permasalahan sampah bila berpikir dan bertindaknya secara parsial dengan ego sentral masing-masing pihak. Apalagi saling mengklaim yang paling benar secara subyektif diantara pihak yang berkepentingan.

Banyak oknum penggiat dan birokrasi yang sebut dirinya faham masalah yang terjadi, tapi tidak berani kritis pada sebuah kesalahan. Hal tersebut menjadikan Indonesia belum bisa menemukan titik solusi dalam tata kelola sampah secara komprehensif dan massif. 

Semua hanya memperhatikan atau klaim bahwa bisa dan mampu mengelola sampah. Artinya berhasil untuk diri sendiri atau kelompoknya saja.

Tapi gawatnya, pemerintah dan pemda sendiri yang melibatkan, menjadi pencerah di tengah masyarakat atau menjadi pembenar kegiatan "kelompok atau komunitas" serta kegiatan "oknum" penguasa di birokrasi.

Makassar, 18 Januari 2020