Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Heboh Natuna Bagaikan Sinetron Satu Babak

7 Januari 2020   04:15 Diperbarui: 7 Januari 2020   04:20 182
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kabupaten Natuna. Regional Kompas

Kabupaten Natuna, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatra Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. (Wikipedia)

Kedatangan kapal ikan China masuk ke perairan Natuna, sebuah kabupaten terluar atau teras Indonesia pada tanggal 19 Desember 2019 yang merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. 

Atas kejadian ini, China diduga melanggar ZEE Indonesia, termasuk di dalamnya kegiatan IUU fishing dan pelanggaran kedaulatan.

Sangat perlu menjaga kedaulatan Indonesia. Tapi sesungguhnya dalam menyikapinya janganlah berbihan, sampai Presiden Jokowi turun langsung ke lokasi. Sebenarnya itu semua tidak perlu. Paling jauh itu urusan para menteri terkait.

Bahkan Kepala Badan Keamanan Laut
(Bakamla) Republik Indonesia, Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, menyebut sejak 10 Desember 2019, pihaknya sudah memantau kapal tersebut yang diduga akan masuk ke wilayah Indonesia.

Bila para nelayan China melanggar atau mencuri ikan dengan menggunakan pukat harimau di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, ya tangkap saja atau tenggelamkan, sebagaimana strategi Ibu Susi Pudjiastuti (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan).

Analisa sederhana bahwa tidak mungkin para nelayan China itu berani masuk perairan Indonesia tanpa ada penunjuk jalan. Biasanya dan diduga mata-mata itu datang dari internal sendiri (baca: Indonesia) yang berkonsfirasi.

Mari kita menyadari bahwa bangsa Indonesia dirasuki penyakit hedonisme. Hancur negara ini karena penyakit hedon itu. Segala cara dilakukan demi memenuhi syahwat duniawi. Bangsa kita juga pintar mengalihkan perhatian, untuk menutupi masalah yang lainnya.

Tidak yakin pula bahwa RRT akan berperang habis-habisan dengan Indonesia untuk merebut Natuna dengan cara caplok atau ambil-alih se sederhana begitu. Walau dikenal Natuna sebagai daerah cadangan gas alam terbesar di dunia yang kebetulan milik Indonesia.

Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 1. 400.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680.000. barel. Hewan khas Natuna adalah kekah (sumber: wikipedia).

RRT sebuah negara dimana berasal atau terlahir seorang petani bernama Sun Tzu ahli strategi ulung dunia yang sangat terkenal. Penemu strategi China kuno. Nah tentu RRT tidak kehilangan strategi diplomasi cerdas seorang Sun Tzu untuk meraih sesuatu. Pasti mereka menganut strateginya sendiri yang banyak digunakan oleh para pemimpin bangsa dan pengusaha sukses di luar bangsa China sendiri.

Makanya melawan RRT, siapkan saja pelobby ulung Indonesia yang bisa menaklukkan atau menggunakan strategi Sun Tzu. Cukup dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menghadapi Natuna. 

Mari berdiplomasi dengan sehat, agar bisa tetap bersahabat dengan China dalam membangun peradaban bersama menuju kesejahteraan rakyat kedua negara.

Sebaliknya diyakini bahwa RRT tidak sebodoh untuk bersitegang dengan Indonesia, apalagi mau perang terbuka dan jauhlah itu. Mari kita miliki sepenuhnya Natuna dengan cara cerdas berdiplomasi. 

Indonesia sangat dibutuhkan oleh RRT. RRT tidak bisa hidup tanpa Indonesia, namun Indonesia bisa hidup tanpa RRT. Kenapa?  Karena Indonesia adalah pasar terbesar bagi RRT itu sendiri disamping negara-negara industri lainnya, sangat butuhkan Indonesia.

RRT juga merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan ini dan sudah menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan yang menghormati satu sama lain dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara berpenduduk besar ini. 

Paling penting kita harus pikirkan, bagaimana bisa jadikan RRT sebagai pasar produk Indonesia. Jangan hanya biarkan RRT menjadikan Indonesia sebagai pasar produk mereka.

Usulan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal untuk meminta pemerintah pusat membentuk provinsi khusus di Natuna dan Anambas, Kepulauan Riau. Rasanya tidak dibutuhkan sampai saat ini, kalau hanya dengan alasan meningkatkan kemampuan mengawal keamanan wilayah pantai dan laut di Natuna.

Kita di Indonesia memang selalu disibukkan atau menyibukkan diri pada hal-hal sepele. Soal kapal nelayan RRT yang ada di Natuna itu tidak perlu disikapi berlebihan sampai mengirim 3 kapal perang KRI segala. Coba hitung berapa biaya logistik yang dikeluarkan hanya datang parkir atau menghadapi berapa biji saja kapal nelayan RRT.

Belum lagi mobilitas Presiden Jokowi dan tim, serta menteri-menteri dan lain sebagainya. Begitu terkuras pikiran, biaya dan tenaga. Seakan Indonesia dan RRT akan melakukan perang terbuka. Indonesia hanya perlu menjalankan dan menegakkan aturannya sendiri, dunia pasti segan pada Indonesia.

Mari kita gunakan akal sehat menyikapi masalah rakyat dan kebangsaan, termasuk hubungan Internasional. Jangan baperlah, nanti dikira ada pencitraan atau pengalihan issu kasus-kasus yang ada.

Ingat, Indonesia saat ini didera banyak kasus besar seperti Pertamina, Garuda dan lainnya. Belum lagi Asuransi Jiwasraya Gate yang sepertinya mencoba menggesek istana dan ketenangan Menteri BUMN Erick Tohir. Dimana Erick Tohir sementara menelusuri 142 BUMN. Diduga semua BUMN itu menyimpan misteri. Belum lagi dugaan kasus-kasus besar lainnya yang bakalan akan terbongkar semuanya.

Maaf kepada Pak Jokowi dan seluruh menteri yang sibuk mengurus masalah "Natuna" untuk beberapa hari terakhir ini. Serahkan saja TNI-AL atau Bakamla untuk mengurus wilayah terluar "teras" Indonesia disana.

Mari kita ke halaman tengah (birokrasi) dan belakang (perut rakyat), untuk kembali mengurus rakyat serta menangkap dan mencegah para koruptor perampok uang rakyat. 

Para koruptor itu lebih ganas dari pada kedatangan kapal RRT disana yang Pak Jokowi harus turun ke bawah (Turba) ke Natuna. Jangan kita terlena dengan pencuri ikan di laut. Sementara lupa pada perampok alias koruptor uang rakyat yang ada digenggaman.

Rakyat kita sudah capek menyaksikan lalu-lalang para koruptor negeri ini dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote dengan bebas dan santainya mengabaikan aturan yang telah dibuatnya sendiri. Setiap hari mengkalkulasi uang rakyat untuk digerogoti alias korupsi sehingga pembangunan terhambat karena terlalu lama berkalkulasi untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Mulai soal sampah sampai tambang emas, semua di jarah oleh anak bangsa sendiri. Coba gerakkan pasukan jujur dan berintegritas untuk selesaikan masalah internal sampai pada menghabisi koruptor dengan semangat dan cara heboh seperti menghadapi Natuna itu.

Sepakat bahwa tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tapi hal Natuna sudahlah, serahkan pada TNI (lintas angkatan) untuk menjaga garis pantai agar tetap aman dan persahabatan atau hubungan bilateral dengan RRT dipertahankan dengan baik dan saling menguntungkan.

Mari kita kembali gerakkan Jaksa, Polisi dan KPK untuk mengurus internal bangsa dan blokade gerakan masif para koruptor karena jangan sampai rakyat menganggap bahwa semua aktifitas di Natuna dan lainnya itu merupakan pencitraan saja atau menjadi pengalihan isu belaka.

Bone, 7 Januari 2020

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun