Berdasar pada perundang-undangan persampahan. Sangat jelas pelarangan penggunaan Kantong Plastik, PS-Foam dan Sedotan Plastik itu bertentangan dengan UU. No. 18 Tahun 2008. Kebijakan semu ini harus segera dihentikan oleh pemerintah dan pemda. Jangan malah memanfaatkan issu plastik untuk menutup borok pengelolaan sampah di daerah serta mengambil keuntungan sendiri. Jelas semua ini terjadi penyalahgunaan wewenang atau terjadi indikasi korupsi.
Pemerintah dan Pemda harus segera menghentikan pengelolaan sampah secara sentralisasi di TPA dan bergeser pada pengelolaan sampah secara desentralisasi di sumber timbulannya. Kelola sampah di kawasan timbulannya, itu yang benar dan pro rakyat atau win-win solusi.
Termasuk sampah laut yang sungguh menyita waktu para menteri terkait dan jajarannya untuk menemukan solusinya. Elit kementerian hanya pandai membuat dan mendukung gerakan dadakan bersih-bersih sampah. Padahal solusi sampah laut hanya dengan menjalankan Pasal 13,44 dan 45 tersebut, sampah laut ikut diselesaikan bersama sampah lainnya. Termasuk ikut mengurangi sampah manusia alias koruptor sampah.
Karena sesungguhnya dalam menyelesaikan sampah yang baik itu terjadi pengelolaan sampah di darat. Bukan dengan sebatas gerakan-gerakan seremoni belaka yang hanya menghasilkan pencitraan. Tapi pemda harus segera merevisi peraturan daerahnya tentang pengelolaan sampah yang bercermin pada perundangan diatasnya serta kearifan lokal itu sendiri. Pemda perlu menghentikan atau merubah kinerja bank sampah sebagai wakil pemda dalam merubah mindset tata kelola sampah. Bank sampah bukanlah seperti pelapak menimbang-nimbang sampah.
Dalam melaksanakan Pasal 13,44 dan 45. KLHK dan PUPR memang tidak mampu tanpa melibatkan lintas kementerian, harus kolaborasi semua pihak lintas menteri. Kalau Presiden Jokowi mau serius, juga segera bentuk Badan Persampahan Nasional yang bertanggungjawab langsung ke presiden. Karena sifatnya sampah adalah problem holistik bukan kerja parsial. Hal ini yang kurang diperhatikan oleh pembantu-pembantu Presiden Jokowi yang membidanginya.
Presiden dan Menteri Mendapat Informasi ABS/AIS
Presiden Jokowi diduga keras hanya selalu menerima laporan Asal Bapak Senang (ABS), begitu juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya menerima lugu laporan Asal Ibu Senang (AIS) dari para staf atau pembantu menteri yang membidangi sampah dan limbah B3.
Faktanya, semua kebijakan yang di teken Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya berahir dengan resistensi keras di masyarakat. Termasuk ada yang berahir di Mahkamah Agung. Belum lagi yang sudah terjaring OTT oleh KPK.
Celakanya, baik Presiden Jokowi maupun Menteri Siti Nurbaya, juga tidak memiliki tim kuat dalam pengawasan - intelijen - untuk monitoring dan evaluasi (monev) atas kebijakan yang dikeluarkannya. Sementara setiap kebijakan harus ada monev untuk memastikan pelaksanaan program atau pekerjaan.
Harusnya Badan Intelijen Negara (BIN) memonitoring masalah sampah yang berkepanjangan. Karena sampah ini sudah carut marut, tanpa ada solusi efektif dan efisien oleh kementerian terkait. Termasuk Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) perlu ikut membentuk satuan khusus untuk mengawal pengelolaan sampah.
Pengelolaan sampah tidak boleh disepelekan oleh Presiden Jokowi, BIN dan Wantannas. Sampah akan menjadi problem besar bila dibiarkan bermasalah. Sampah terlalu banyak menyerap dana rakyat, sementara hasilnya tidak menunjukkan hasil sesuai biaya yang dikeluarkan.
