Pemerintah Keliru Melarang Penggunaan Kantong Plastik

Semarang [25 Desember 2018]- Dalam perbincangan penulis beberapa waktu lalu di Makassar dengan Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Akbar Tahir M.Sc, lebih kurang mengatakan "Tidak ada yang salah dengan plastik. Plastik adalah anugerah bagi umat manusia. Namun bila salah kelola akan menjadi bencana".

Prof Akbar diketahui mulai melakukan penelitian terhadap mikroplastik sejak Agustus 2014. Selain ikan, pria yang juga sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Natural Heritage, Biodiversity and Climate Change LP2M Unhas Makassar itu juga menemukan garam di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan juga telah tercemar mikroplastik.

Plastik merupakan bahan yang dapat didaur ulang secara terus-menerus, merupakan bantuan besar untuk ekologi dan ekonomi, terutama ketika populasi manusia berkembang pesat dan tuntutan gaya hidup kita meningkat secara eksponensial. 

Solusinya bukan melarang plastik, tetapi untuk memastikan bahwa itu digunakan secara bertanggung jawab dan didaur ulang dengan benar.

Prof Akbar: Perlu penanganan serius terhadap sampah di Indonesia, termasuk penyediaan infrastruktur penanganan sampah, serta penyediaan penyaring mikroplastik di sungai, tambak garam, air mineral dan ikan.

Pergub dan Perwali Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sesat Jalan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan penggunaan dan produksi kantong plastik sekali pakai pada tahun 2019.

Jelas bahwa kebijakan Gubernur Jakarta serta beberapa wali kota di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) seperti Bogor, Denpasar, Depok, Bekasi, Banjarmasin, Tangerang, Samarinda, Balikpapan, Ambon dll. Pasti akan menuai kontroversi dan penolakan yang sangat tajam. Bisa jadi gubernur dan beberapa wali kota tersebut digugat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sangat jelas dalam regulasi persampahan, bahwa prasa "pengurangan" bukan diartikan pengurangan atau larangan penggunaan produk (baca: kantong plastik, Sedotan Plastik, PS-Foam dan bisa jadi akan menyusul produk lain berbahan plastik) dalam menyikapi atau mengurangi sampah, itu terlalu sederhana memaknainya atau solusinya sangat instan atau solusi masa bodoh. 

Penggunaan kantong plastik seiring dengan kemampuan daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (baca: konsumen). Tapi solusi sampah adalah menyiasati sisa produk yang tidak terpakai atau sampahnya yang dikurangi atau dikelola menjadi manfaat. 

Sebagaimana amanat UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan regulasi-regulasi turunannya. Apalagi kantong plastik itu tidak hanya sekali pakai, tapi lebih dari sekali dipergunakan. Jadi alasan pemerintah dan pemda sangat tidak masuk akal dan melabrak regulasi.

Banyak aktivis lingkungan dan persampahan menyerukan larangan penggunaan plastik. Namun, sifat-sifat yang membuat plastik sangat berbahaya - daya tahan dan umur panjang - juga menjadikannya aset yang bagus.

Bahan baku yang tidak akan mati atau dihancurkan selama ratusan tahun sangat berharga pada peradaban modern. Kita dapat menggunakannya kembali hampir tanpa akhir. Masalahnya bukan plastik itu sendiri. Masalahnya menggunakannya secara tidak bertanggung jawab.

Sesungguhnya penggunaan kantong plastik sangat sedikit jumlahnya dibanding jenis plastik lainnya. Tapi kenapa justru kantong plastik yang disasar atau dilarang oleh pemerintah dan pemerintah daerah (pemda).

Seharusnya pemerintah membuat analisis solusi yang komprehensif dari semua jenis sampah untuk mendapatkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Sampah sangatlah mudah diatasi bila membahasnya secara lengkap tanpa unsur kepentingan pribadi maupun kelompok.

Begitupun penggunaan kantong plastik konvensional merupakan sebuah pilihan produksi massal yang murah dan efisien dibanding jenis kantong kemasan lainnya, seperti kantong plastik yang "diklaim" sebagai plastik ramah lingkungan, kertas, karton atau kardus untuk digunakan dalam melengkapi atau menyempurnakan penjualan pada pasar-pasar (ritel, mal) jenis apapun sebagaimana yang di atur dalam KUH Perdata. 

Dimana penjual harus menyerahkan barang kepada pembeli secara sempurna yaitu dengan melengkapi kantong kemasan, atau membungkus barang dagangan tersebut dengan kantong kemasan.

Pergub atau Perwali ini pasti akan berefek domino yang berujung merugikan rakyat. Kalau pemerintah beralasan akan mengganti kantong plastik konvensional kepada kantong plastik ramah lingkungan, ini lebih keliru dan akan repot lagi, karena sesungguhnya tidak ada jenis plastik apapun yang ramah lingkungan atau kantong plastik yang terbebas dari mikroplastik, semua mengandung mikroplastik.

Semua jenis plastik atau jenis sampah apapun akan berbahaya terhadap kelangsungan lingkungan dan kesehatan manusia dan hewan bila tidak dikelola dengan baik dan benar sesuai amanat perundang-undangan persampahan yang berlaku.

Ilustrasi: Prof. Dr. Akbar Tahir (kiri) dan Asrul Hoesein (kanan). Sumber: Pribadi

Artikel Terkait:

1. Sampah Kantong Plastik Mewarnai Tahun Politik
2. Indonesia Unik Sikapi Sampah Plastik
3. Mendagri Harus Segera Terbitkan Pedoman Pengelolaan Sampah
4. Presiden Jokowi Harus Stop Cukai Kantong Plastik
   

GIF Jakarta