Sebagaimana nampak kondisi politik Partai Golkar dan Pilkada Serentak (kebetulan sangat beririsan dengan Pilpres 2019) tentu dimaklumi bila masih liar dan sangat labil dewasa ini (sebelum pendaftaran di KPU Tgl 8-10 Januari 2018) yang akan datang. Rekomendasi Partai Golkar untuk Ridwan Kamil belumlah final dan belum paket pasangan, masih menyimpan masalah internal tentunya, khususnya di kubu Dedi Mulyadi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat serta masih banyak protes pula dari beberapa pengurus DPD II Partai Golkar di Jawa Barat.Â
Diduga keputusan Setya Novanto memberi dukungan kepada Ridwan Kamil yang non kader dalam keadaan tergesa-gesa. Dimana kader Golkar yang mumpuni di Jawa Barat cukup banyak selain Dedi Mulyadi. Mungkin karena Setya Novanto tidak konsentrasi akibat "kasus korupsi" yang menderanya. Maka semua informasi yang masuk ke mejanya, kurang dicerna dan dianalisa dampak internal dan eksternalnya.
Jujur saya bukan penduduk Jawa Barat, dan tidak punya kedekatan pribadi keduanya, sedikit penasaran dan mungkin pula hampir semua orang kaget, kenapa bukan Dedi Mulyadi yang mendapatkan rekomendasi tersebut ???. Apa kesalahan Dedi pada Golkar ? Elektabilitas..... siapa yang mengukur atau survey elektabilitas itu dan bisakah dipercaya survey tersebut ? Prestasi.... Ya, Dedi Mulyadi juga banyak prestasi seperti halnya Ridwan Kamil  dalam membangun daerahnya masing-masing. Bila menghitung pencapaian waktu tempuh memimpin, Dedi Mulyadi malah lebih unggul dari pada Ridwan Kamil. Kenapa ? Dedi kurang 10 tahun memimpin Kabupaten Purwakarta, juga sebelumnya menjadi legislator dan saat ini sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, sementara Ridwan Kamil kurang 5 tahun memimpin Kota Bandung dan Non 'kader" partai. Intinya kedua daerah tersebut (Bandung dan Purwakarta) sama-sama maju pesat dan diapresiasi oleh warga Jawa Barat dan Indonesia.Â
Oh ya... hampir lupa, bahwa banyak beredar isu mengatakan Dedi tidak punya fulus, lalu akankah Ridwan punya banyak fulus ? hahahaha, relatif yaaa... Yuk kita tinggalkan cerita fulus.
Baik Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung (1 periode) maupun Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta (2 periode), secara makro, sama berhasil dan diapresiasi oleh warganya dan masyarakat Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Namun sepertinya Dedi Mulyadi sedikit kalah pemberitaan, khususnya di Media Sosial. Sehingga nampak Ridwan Kamil yang lebih dominan dikenal oleh warga dunia maya ketimbang Dedi Mulyadi, Ridwan Kamil sangat aktif di medsos (FaceBook dan Tweeter). Kalau di dunia nyata, mungkin Dedi lebih dikenal pula di Jawa Barat, apalagi sebagai Ketua DPD I Golkar Provinsi Jawa Barat. Tentu ruang dan waktunya Dedi Mulyadi lebih banyak bersosialisasi  di 27 wilayah (18 kabupaten dan 9 kota) di Jawa Barat dibanding Ridwan Kamil.
Prediksi Rekomendasi Golkar Pilgub Jabar Akan Ditinjau Ulang ?!
Membaca peta perpolitikan di Partai Golkar sebelum dan sesudah Munaslub, rencana nantinya pada munaslub, langsung akan mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar (entahlah, karena bisa saja ada perubahan mendadak pada munaslub). Munaslub Partai Golkar rencana akan digelar pada tgl. 19-20 Desember 2017 Â dan didahului Rakernas Partai Golkar tgl. 18 Desember 2017 di Jakarta.
Walau Ridwan Kamil sudah mendapat rekomendasi  (tunggal - karena belum ada pasangannya secara resmi) dari rekomendasi Partai Golkar tersebut, maka bisa saja rekomendasi Ridwan Kamil yang dikeluarkan oleh mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (yang kini dalam pesakitan sebagai terdakwa Mega Korupsi E-KTP) tersebut dianulir oleh DPP Partai Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto dan bisa saja ditinjau ulang rekomendasi Partai Golkar pada Ridwan Kamil dan akan jatuh pada Dedi Mulyadi yang banyak didukung oleh DPD II Partai Golkar se Jawa Barat.
Kita Tunggu keputusan DPP Golkar pasca Munaslub. Selamat berkompetisi. Jangan lupa janjinya Bang Airlangga Hartarto, akan menciptakan Golkar Baru dengan mendahulukan kadernya sebagai calon pemimpin (itulah maksud pengkaderan partai). Ujian terberat Airlangga Hartarto pasca terpilihnya adalah menentukan sikap dan pilihan saat ini untuk Pilkada Serentak 2018. Sebagai mantan kader dan pengurus Partai Golkar, diharapkan Partai Golkar segera "ber" suci diri dari korupsi. Cukuplah kader-kader yang lalu memberi catatan terburuk pada Partai Golkar. Janganlah diulangi. Rakyat sudah capek dan bosan pada berita-berita korupsi yang mendera Indonesia ini.
Catatan Negatif Buat Ridwan dan Dedi Dalam Kinerja
Maaf, secara subyektif penilaian saya (sebagai pemerhati dan penggiat sampah di Indonesia) khususnya dalam Tata Kelola Sampah di kedua daerah tersebut. Sesuai pantauan di lapangan, belumlah ada kedua pemimpin daerah ini yang mengejawantah regulasi persampahan dengan benar dan bijaksana (jujur bahwa Ridwan dan Dedi semua saya masih anggap gagal mengelola sampahnya), kedua pemimpin daerah ini masih mengandalkan TPA sebagai pusat pembuangan (bukan pengelolaan) sampahnya. Seharusnya mengelola sampah di kawasan timbulannya.Â
Ridwan dan Dedi masih menerapkan paradigma lama dalam kelola sampah. Ini pekerjaan rumah (cukup besar dan berat) buat Anda berdua, khususnya bila salah satu nantinya menjadi gubernur Jawa Barat 2018-2023, yuk segera rubah paradigma kelola sampah di Provinsi Jawa Barat dengan mengkombain peningkatan olah lahan pertanian organik yang berbasis sampah itu sendiri, bangun pertanian organik terpadu bebas sampah (Integrated Farming Zero Waste) di Jawa Barat.
Sedikit Refleksi Biodata Kedua Tokoh Pemimpin Muda ini.
H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T, M.U.D. (lahir di Bandung 4 Oktober 1971;umur 46 tahun) adalah Wali Kota Bandung periode 2013-2018. Sebelum menjadi pejabat publik, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karier sebagai seorang arsitek dan dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung). Ridwan Kamil tercatat sebagai Non Kader Partai.
dan..............
H. Dedi Mulyadi, S.H.(lahir di Sukasari, Subang, 11 April 1971; umur 46 tahun) adalah Bupati Purwakarta petahana. Ia dilantik pada tanggal 13 Maret 2008. Sebelum jadi Bupati, Dedi Mulyadi menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan menjadi Wakil Bupati Purwakarta pada periode (2003-2008) dan saat ini pula sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.
Bangkok, 17 Desember 2017
H.Asrul Hoesein (08119772131, 081287783331)
Pondok Pinang - Jakarta Selatan
Tulisan ini dibuat dalam perjalanan #TripWasteToBangkok