Fasilitas ini tak sekadar hanya pabrik smelter namun juga teknologi mutakhir, mesin, tenaga kerja kompeten, market yang akan menyerap hasil produk industri hilir nikel, hingga urusan limbah hasil produksi.Â
Pentingnya memperhatikan aspek-aspek ekosistem industri nikel terlebih dahulu sebelum mengenakan pajak progresif ekspor juga sempat dibahas Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli.
 Menurut Rizal, sebelum dikenakan pajak ekspor progresif, harus dipertimbangkan dulu aspek teknis, ekonomis serta pengembangan iklim investasi di Indonesia.Â
Lalu, apakah pemerintah sudah melakukan saran-saran yang disampaikan oleh para pelaku di sektor industri nikel?
Bukankah seharusnya pemerintah mengedepankan kenyamanan para pelaku industri nikel beserta stakeholder dalam membuat sebuah kebijakan? Dengan respons kekagetan pengusaha, sudahkah pemerintah melakukan diskusi hingga sosialisasi terhadap keputusan final dari kebijakan yang dibuat?
