Ferry Juliantono Tantang Luhut Ikuti Audit Publik Terkait Bisnis PCR

Secara berbondong-bondong, berbagai elemen masyarakat kompak melaporkan kasus menteri yang berbisnis tes PCR ke aparat penegak hukum. 

Ada yang minta BPK lakukan audit, ada pula yang menyambangi Polda Metro Jaya untuk melayangkan laporan dugaan korupsi, dan ada yang ke KPK untuk meminta lembaga antirasuah tersebut melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua menteri republika ini. 

Termasuk Ferry Joko Juliantono. Salah satu tokoh politik ini telah melaporkan kasus ini tidak hanya ke KPK namun DPR. Dan, kini Ferry menyatakan bahwa Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial siap untuk melakukan audit publik terhadap PT GSI (Genomik Solidaritas Indonesia) yang dikatakan memiliki keterkaitan dengan salah satu orang kepercayaan Jokowi tersebut.

Hal ini disampaikannya saat konferensi pers yang digelar oleh Kaukus Masyarakat Sipil di Jakarta Pusat, Senin (29/11). Tim auditor yang akan audit Menko Luhut disbeut auditor rakyat dan akan bekerja bersama kantor akuntan publik.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun dalam kehadirannya di proses audit publik. 

Proses audit ini dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian terkait benar atau tidaknya dirinya sebagai pejabat negara terlibat dalam bisnis yang memeras rakyat di masa Pandemi Covid-19.

Permintaan Menko Luhut untuk mengikuti audit publik yang dilakukan oleh Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial adalah respon dari pernyataan Menko Marves RI sekaligus ketua PPKM tersebut, kala dituding berbisnis atau tidak dalam penyelenggaraan tes usap RT-PCR di saat pandemi berlangsung di Indonesia. Dirinya kala itu mengatakan urusan gampang untuk diaudit pada Senin (15/11) di Polda Metro Jaya.

Tokoh politik dari Gerindra tersebut mengatakan harusnya mudah bagi Menko Luhut untuk memberikan akses pelaksanaan audit terhadap PT GSI terkait dugaan bisnis PCR bila PT GSI didirikan oleh pejabat-pejabat sebagai pemegang saham.

Kepemilikan saham Luhut di PT GSI sempat diklarifikasi oleh Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi yang mengatakan bila bosnya mempunyai saham di PT GSI yang terbilang kecil. Namun meski kecil atau hanya 10%, itu tetap mengindikasikan bahwa Menko Luhut tetap berbisnis PCR lewat PT GSI.

Auditor yang disebut oleh Ferry dijelaskan nantinya tidak  hanya membuka posko pengaduan polemik terkait bisnis tes PCR namun juga akan menangani masalah lain yang terjadi saat Pandemi Covid-19 seperti seperti masalah vaksin, kartu prakerja dan perpanjangan UU minerba yang dirasakan akibatnya oleh masyarakat.

Babak baru skandal PCR negeri ini kah, Kawan? Apakah Menko Luhut akan menjawab tantangan ini? Kita tunggu saja.