Bisnis PCR Luhut Menurunkan Standar Etika Pejabat Negara

Ketua DPP Media Indonesia Online (MIO) itu juga menilai kebijakan dari tes PCR yang digunakan sebagai syarat perjalanan terkesan dipaksakan. Perekonomian masyarakat bisa berpotensi mati. 

Dirinya pun menduga ada tujuan yang dirahasiakan dengan menguntungkan sebagian pihak dan merugikan masyarakat.

Hadi menyarankan, agar polisi dan KPK tidak ragu untuk memproses kasus bisnis PCR dengan pejabat yang terlibat dan melanggar hukum. Karena Hadi Purwanto menilai Luhut bisa menimbulkan kegaduhan dan marwah Presiden yang menurun. 

Ia berharap terkait dengan polemik ini, Presiden Joko Widodo dapat mengambil sikap karena rakyat akan mempertanyakannya.

Tanggapan yang tidak boleh terlewatkan juga datang dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia). Mereka mendesak para pejabat yang terlibat dalam kasus bisnis PCR tersebut agar diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo.

Mirah Sumirat selaku Presiden Aspek Indonesia mengatakan, dugaan adanya konflik kepentingan sangat terlihat jelas dari Luhut yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN) serta Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Namun, disisi lain Luhut berperan sebagai pihak yang berwenang mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19. Sehingga dugaan tersebut ditujukan kepadanya karena dapat mengatur agar menguntungkan bisnisnya. 

Pihaknya menegaskan agar bisnis PCR yang dianggap memalukan tersebut dapat diusut dengan tuntas.

Keprihatinan juga dirasakan olehnya lantaran para pejabat yang justru mengambil keuntungan dari rakyat di tengah pandemi sedangkan rakyat menderita, jutaan pekerja dirumahkan dan di-PHK, hingga banyak perusahaan gulung tikar. 

Aspek Indonesia pun meminta segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi agar dihentikan dan tidak mempersulit masyarakat lagi serta mematikan ekonomi masyarakat kalangan bawah. 

Lantas benarkah pejabat-pejabat yang terlibat tersebut tidak menerapkan standar etika pejabat negara yang sudah ada? Pantaskah perbuatan mereka diterima oleh rakyat?